ZONAUTARA.com – Partai Gerindra melalui juru bicaranya, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaska bahwa bantuan 1.098 sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto, sah secara hukum. Bantuan tersebut berasal dari APBN dan merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar anggaran dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Bahtra Banong menjelaskan bahwa program bantuan kemasyarakatan ini tidak menggunakan uang pribadi Presiden. “Jadi ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ,” ujarnya pada Rabu, 27 Mei 2026.
Menurut Bahtra, Banmaspres memiliki dasar hukum yang kuat sesuai UU APBN 2026, serta diatur berikut mekanisme pengelolaan keuangan negara melalui UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara yang dikelola via Kementerian Sekretariat Negara. Ia menambahkan bahwa skema bantuan seperti ini sudah berjalan di pemerintahan sebelumnya, termasuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
“Di era Presiden sebelumnya juga ada bantuan sapi kurban Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah melalui mekanisme negara dan difasilitasi Sekretariat Presiden. Selain itu, sejak dulu bantuan kemasyarakatan Presiden juga mencakup bantuan sembako, bantuan rumah layak huni, bantuan korban bencana, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan rumah ibadah, hingga bantuan sosial masyarakat kurang mampu. Jadi jangan dibangun opini seolah program seperti ini baru ada sekarang,” jelas Bahtra lebih lanjut.
Bahtra juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mendukung masyarakat, terutama pada moment penting keagamaan seperti Idul Adha. Program ini tidak hanya membantu sosial tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi peternak lokal. Ia menilai bahwa kritik yang diajukan lebih berbau politis dan mengabaikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Yang terpenting adalah rakyat menerima manfaat, program berjalan sesuai aturan negara, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jangan semua hal dipolitisasi hanya untuk membangun opini negatif,” pungkasnya.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
