ZONAUTARA.com – Sore itu, warga Desa Solimandungan II sedang merayakan Idul Adha. Daging kurban tengah dibagikan dari rumah ke rumah di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), ketika langit yang sudah gelap sejak pagi menurunkan hujan yang semakin deras. Tidak ada yang menduga bahwa hari berkurban itu akan berubah menjadi hari berkabung.

Min Mokoginta (46) masih ingat betul urutannya. “Saat itu sudah mulai pembagian daging,” katanya kepada Zonautara.com di Solimandungan II, Kamis (28/5/2026). Hari itu, Rabu 27 Mei 2026, sekitar pukul 15.30–15.45 WITA, belum genap dua jam setelah warga menerima bagian daging kurban, gemuruh dari arah perbukitan Gunung Botuk mulai terdengar. Sungai Botuk yang biasanya tenang tiba-tiba menggeliat ganas. Air bercampur lumpur, batu, batang kelapa, pohon pisang, dan potongan kayu berukuran besar menerjang permukiman tanpa memberi waktu.

Padahal peringatan sudah ada. Laporan investigasi lapangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow yang diterima Zonautara,.com mencatat bahwa BPBD Bolmong telah mengeluarkan setidaknya lima peringatan dini cuaca ekstrem dalam rentang empat hari sebelum bencana. Dalam laporan yang disusun oleh Kepala Dinas DLH Bolmong Yani Pudul dan Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Bolmong Deasy FH Makalalag, peringatan pertama disampaikan melalui Forum Kepegawaian Bolmong pada Senin 25 Mei pukul 00.21 WITA. Peringatan terakhir dan paling kritis dikeluarkan pada hari bencana itu sendiri, Rabu 27 Mei, berlaku pukul 13.42 hingga 16.42 WITA. Tepat di rentang waktu itu, Sungai Botuk meluap.

Namun peringatan dini yang dikirim melalui grup forum kepegawaian itu tidak sampai ke warga yang justru paling membutuhkannya. Min mengatakan kondisi seperti itu baru pertama kali terjadi di wilayahnya. “Sebelumnya Sungai Botuk tidak pernah meluap hingga membawa potongan kayu ke permukiman,” ujarnya.

Empat desa terdampak dalam hitungan jam: Solimandungan I, Solimandungan II, Solimandungan Baru, dan Komangaan. Desa Solimandungan II menjadi wilayah terparah. Sedikitnya 125 rumah di desa itu terdampak, arus air datang dari kawasan pegunungan dan meluap melalui Sungai Botuk yang berhulu di wilayah perkebunan Gunung Botuk. Material yang terbawa arus menerjang masuk hingga ke dalam rumah-rumah.

Di Solimandungan I, Eping Potabuga (39) mengaku rumahnya tidak terkena dampak langsung karena berada di dataran lebih tinggi. Tetapi ia menyaksikan rumah-rumah tetangganya dihantam arus banjir. “Air masuk dalam rumah, dinding dapur rusak, peralatan seperti mesin cuci terbawa,” ujar Eping kepada Zonautara.com.

Sementara di sudut lain desa yang berlumpur, seorang ibu bernama Rahayu berlutut di tengah genangan, memilah seragam sekolah anak-anaknya dari dalam lemari yang rusak dihantam arus. Seragam itu, yang mungkin tampak sepele di mata siapa pun yang tidak sedang berada di Solimandungan sore itu, adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia selamatkan dari banjir yang telah mengambil hampir segalanya.

Di antara warga yang masih trauma, ada yang menyimpan memori lebih panjang tentang banjir di tanah ini. Seorang warga tua mengingat bahwa pada tahun 1981, dua rumah pernah hanyut terbawa arus di tempat yang sama. Tetapi bahkan ia pun mengakui bahwa banjir kali ini jauh lebih mengerikan.

Berdasarkan pantauan langsung Zonautara.com di lapangan, warga bersama ASN, personel TNI, dan Polri melakukan kerja bakti membersihkan lumpur dan material kayu yang menutupi akses jalan serta halaman rumah. Banjir menyisakan endapan lumpur tebal yang menimbun permukiman, sementara potongan kayu berserakan di pekarangan, di dalam rumah, dan di badan jalan. Hingga kini, proses pembersihan masih terus berlangsung. Sejumlah warga sempat mengeluhkan kayu-kayu besar yang menyumbat saluran dan menumpuk di sekitar rumah mereka.

Kepala BPBD Sulawesi Utara Adolf Tamengkel membenarkan skala bencana ini. “Curah hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Botuk meluap hingga terjadi banjir dan banjir bandang di empat desa di Kecamatan Bolaang,” katanya kepada Tribun Manado, Kamis (28/5/2026). “Waktu itu banjir sekitar pukul 14.30 WITA, dengan ketinggian air 1–1,5 meter.”

Kepala BPBD Bolmong Chandra Mokoginta merinci data korban: 134 rumah terdampak dengan total 181 KK atau 601 jiwa. Di Solimandungan II saja, 103 rumah dan 460 jiwa terdampak, termasuk 44 balita, 50 lansia, dan tiga ibu hamil. Dua rumah rusak berat, dua rusak sedang, delapan rusak ringan, dan satu warung hancur.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya luka-luka dan sudah dalam perawatan,” kata Chandra.

Selain rumah warga, fasilitas publik ikut terdampak, antara lain Masjid An-Nur Solimandungan II, SDN 2 Solimandungan II, kantor desa, puskesmas pembantu, dan gedung TK. Seluruh aktivitas lumpuh total. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari melalui Surat Keputusan Nomor 240 Tahun 2026.

Pascabanjir, warga membutuhkan makanan, air bersih, dan perlengkapan tidur. Brimob Polda Sulut menerjunkan mobil water treatment ke Solimandungan II untuk menyediakan air bersih siap minum. Bantuan mengalir dari berbagai pihak, diantara dari Bupati Bolmong Utara, Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, GP Ansor dan Banser Bolmong, hingga PT J Resources Bolaang Mongondow yang mengerahkan Emergency Response Team bersama alat berat.

Tetapi di balik seluruh respons tanggap darurat yang bergerak cepat itu, pertanyaan yang lebih fundamental menggantung: apa sebenarnya yang terjadi di hulu Sungai Botuk?

Data awal DLH Bolmong memerikan jawaban mengkhawatirkan

Tiga hari setelah banjir, pada Sabtu 30 Mei 2026, tim DLH Bolmong melakukan penelusuran langsung di alur Sungai Botuk, dari wilayah hilir menuju hulu, dari elevasi 50 meter dpl hingga sekitar 200 meter dpl (koordinat 0°50’43.9″N, 124°10’46.1″E). Yang mereka temukan menggambarkan kondisi DAS yang sudah sangat rentan.

Pertama, dasar sungai didominasi material batuan dengan ukuran bervariasi, dari kerikil hingga bongkah sangat besar yang menunjukkan karakter sungai berenergi tinggi saat debit puncak. Semakin ke hulu, alur sungai menyempit dengan gradien yang curam.

Kedua, ditemukan banyak titik erosi dan longsoran pada tebing sungai. Di beberapa lokasi, akar pohon terbuka akibat tergerus aliran. Material longsoran yang masuk ke badan sungai menyebabkan penyempitan alur di beberapa segmen, kondisi yang berpotensi menciptakan efek bendungan alami dan meningkatkan risiko banjir bandang di masa depan.

Ketiga, tutupan lahan di sekitar lokasi kejadian didominasi oleh tanaman tahunan berupa kelapa dan kakao, bukan hutan yang mampu menahan limpasan permukaan secara optimal. DLH secara eksplisit mencatat bahwa “kondisi tutupan lahan berpengaruh terhadap kemampuan lahan dalam menahan limpasan permukaan dan mengurangi laju erosi pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.”

Keempat, meskipun bagian hulu sungai masih termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bumbungon I berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Utara, titik terakhir observasi tim berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), artinya zona penyangga antara permukiman dan hutan lindung telah berubah fungsi.

Laporan itu menyimpulkan sementara bahwa banjir yang terjadi merupakan banjir bandang dengan karakter DAS bertopografi curam (kemiringan lereng 15–40%) dan respon aliran yang cepat. Erosi tebing dan longsoran lokal memperbesar suplai sedimen ke aliran. Energi aliran saat kejadian sangat tinggi, dibuktikan oleh pengangkutan material kayu dan pohon berukuran besar hingga ke permukiman.

Tidak ditemukan indikasi bendungan alami berskala besar yang jebol. Artinya, banjir bandang ini bukan hasil dari satu kejadian dramatis, melainkan akumulasi dari kondisi DAS yang terus melemah: erosi yang berkelanjutan, tutupan lahan yang tidak memadai, dan penyempitan alur sungai akibat material longsoran.

Laporan DLH merekomendasikan investigasi lanjutan ke bagian hulu DAS yang belum terjangkau, pengumpulan data curah hujan per jam dari BMKG, pemetaan titik longsoran dan penyempitan alur sungai, serta penyusunan rencana mitigasi berbasis DAS yang mencakup sistem peringatan dini, pemantauan curah hujan, dan edukasi masyarakat.

Temuan ini menjadi lebih bermakna jika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: Banjir bandang Solimandungan bukan peristiwa tunggal, tetapi episode terbaru dari siklus bencana yang telah mendera Bolaang Mongondow Raya selama bertahun-tahun. Dan frekuensinya terus meningkat!

Pola yang tak bisa lagi diabaikan

Bagi siapa pun yang mengikuti kronologi bencana di Bolaang Mongondow, kejadian 27 Mei 2026 bukan peristiwa yang mengejutkan. Ia adalah pengulangan dari siklus yang makin kerap dan makin merusak.

Catatan resmi dari berbagai sumber menunjukkan intensitas bencana hidrometeorologi di wilayah Bolaang Mongondow Raya yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tim data Zonautara.com menghimpun berbagai data untuk memerikan bencana hidrometeorologi di Bolaang Mongondow Raya dalam rentang waktu 5 tahun terakhir.

Hutan yang terus menghilang

Apa yang menyebabkan bencana hidrometeorologi di wilayah ini begitu sering dan begitu merusak? Jawaban teknis standar selalu menunjuk pada curah hujan tinggi. Tetapi curah hujan adalah pemicu, bukan penyebab struktural. Penyebab sesungguhnya tersembunyi di balik data kehilangan tutupan hutan yang mengkhawatirkan.

Analisis data Global Forest Watch yang dipublikasikan Zonautara.com pada Juni 2025 mengungkapkan fakta yang merisaukan: total kehilangan tutupan pohon di wilayah Bolaang Mongondow Raya mencapai 81.377,96 hektare selama periode 23 tahun, dengan rata-rata kehilangan tahunan sebesar 3.538,17 hektare. Tahun 2015 tercatat sebagai tahun terburuk dengan kehilangan 12.283,05 hektare. Data juga menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dengan koefisien variasi 70,2%, mengindikasikan fluktuasi yang signifikan dan tidak terkendali.

Faktor utama penyebab kehilangan tutupan pohon ini meliputi konversi lahan untuk perkebunan, penebangan liar, dan pertambangan emas rakyat. Kantor berita ANTARA sudah melaporkan sejak 2013 bahwa hutan di Bolaang Mongondow Selatan "semakin memprihatinkan akibat ancaman kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan penebangan liar yang semakin marak."

Peringatan itu sudah berusia lebih dari satu dekade, namun situasinya tidak membaik.

Salah satu media melaporkan bahwa hutan penyangga di belakang Desa Solimandungan "sudah gundul akibat aktivitas ilegal mining," sebuah dugaan yang secara langsung menghubungkan kerusakan kawasan hulu Sungai Botuk dengan banjir bandang yang berulang kali menerjang desa-desa ini.

Transparansi Indonesia menyebut banjir bandang Solimandungan patut menjadi "momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow."

Mengapa hutan gundul menghasilkan banjir bandang

Peneliti Hidrologi Hutan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hatma Suryatmojo, dalam analisis yang dipublikasikan situs resmi UGM (Desember 2025) menyatakan dengan tegas bahwa hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya. Kerusakan ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS), menurut Suryatmojo, menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem dalam meredam curah hujan tinggi.

Pernyataan ilmiah ini selaras dengan apa yang terjadi di Bolaang Mongondow. Analisis Katadata (Januari 2026) yang mengutip riset Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan adanya relasi yang terukur antara deforestasi dengan bencana hidrometeorologi di Indonesia. Data Global Forest Watch mencatat deforestasi di Indonesia mencapai 32 juta hektare sepanjang 2001-2024. Riset dari ResearchGate (2025) juga menegaskan bahwa deforestasi berperan signifikan dalam memperparah intensitas banjir, sementara kelalaian pemerintah dalam pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap instrumen lingkungan memperkuat dampak bencana.

Dalam konteks Bolaang Mongondow, mekanisme ini bekerja melalui jalur yang bisa dilacak: hutan di hulu DAS, mungkin termasuk di kawasan perbukitan Gunung Botuk yang menjadi hulu Sungai Botuk, dibabat untuk tambang atau perkebunan. Tanah kehilangan kemampuan menahan air. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air mengalir langsung ke permukaan tanpa penyerapan, membawa material tanah, batu, dan sisa kayu dalam volume besar. Material ini menyumbat drainase dan badan sungai, menciptakan efek bendungan alami yang ketika jebol menghasilkan banjir bandang dahsyat.

Kepala BPBD Boltim Elfis Siagian secara eksplisit menyebut faktor "terganggunya daerah resapan air di bagian hulu" sebagai salah satu penyebab utama banjir berulang di wilayahnya, sebuah pengakuan resmi dari aparat penanggulangan bencana sendiri.

BNPB mencatat, tapi siapa yang harus bertindak?

Ironi terbesar dari setiap bencana seperti ini adalah data sudah tersedia, pola sudah teridentifikasi, dan peringatan sudah dilontarkan berkali-kali. BNPB sendiri mencatat 2.726 bencana hidrometeorologi sepanjang Januari hingga November 2025 secara nasional. Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerbitkan setidaknya lima surat keputusan tanggap darurat bencana dalam kurun dua tahun terakhir (SK 472/2025, SK 473/2025, SK 519/2025, SK 240/2026, dan lainnya).

Namun siklus yang terjadi selalu sama: hujan turun, banjir datang, tanggap darurat diumumkan, bantuan disalurkan, lumpur dibersihkan, lalu masyarakat kembali ke rumah mereka yang rapuh, menunggu banjir berikutnya.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Indonesian Journal of Public Administration Review (Januari 2026) menemukan bahwa pengawasan pemerintah daerah dalam pencegahan bencana masih bersifat reaktif, ketepatan waktu pra-bencana rendah, fokus pengawasan terhadap titik risiko tinggi belum konsisten, dan keterbatasan anggaran serta kewenangan menghambat efektivitas. Penelitian yang menggunakan model efektivitas Stoner ini menegaskan bahwa tumpang tindih peraturan di sektor kehutanan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor.

Penelitian dari Jurnal Region (Universitas Sebelas Maret, 2024) tentang mitigasi bencana banjir berbasis DAS juga menunjukkan bahwa mitigasi struktural seperti normalisasi sungai dan Flood Early Warning System (FEWS) seringkali tidak terawat di lapangan, sementara masyarakat masih bermukim di kawasan sangat rawan bencana tanpa alternatif relokasi.

Banjir bandang di Solimandungan adalah peristiwa. Tetapi bencana hidrometeorologi yang berulang kali menghantam Bolaang Mongondow Raya dengan frekuensi dan intensitas yang terus meningkat adalah kondisi. Peristiwa bisa ditanggapi dengan bantuan darurat. Kondisi hanya bisa diubah dengan kebijakan struktural.

Dalam kurun enam tahun terakhir, setidaknya 15.000 lebih jiwa di Bolaang Mongondow Raya telah merasakan dampak langsung bencana banjir dan longsor. Ribuan rumah rusak. Puluhan fasilitas publik lumpuh. Jembatan putus. Jalan terputus. Dan di balik semua itu, 81.377 hektare tutupan pohon yang telah hilang menjadi saksi bisu atas pengabaian sistemis terhadap ekologi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah banjir bandang berikutnya akan datang. Pertanyaannya adalah: kapan pemerintah berhenti hanya merespons bencana dan mulai mencegahnya?

---

Marsal Datundugon, David Sumilat dan Neno Karlina Paputungan, ikut terlibat dalam liputan ini