ZONAUTARA.com – Ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan mengundurkan diri terkait dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menyelidiki kasus ini. Peristiwa ini disayangkan karena melibatkan pengelolaan dana penting bagi sekolah.
Lalu Hadrian menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas peristiwa ini di Sulawesi Selatan untuk memastikan penyebab pengunduran diri tersebut. “Kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini,” kata Lalu di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Lalu juga menekankan perlunya pembinaan dan pendampingan sekolah dalam mengelola dana BOS karena banyak terjadi penyelewengan di berbagai daerah. “Ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di daerah-daerah lain terjadi, banyak terjadi penyelewengan dana BOS,” ujarnya.
Komisi E DPRD Sulawesi Selatan mengkritik kebijakan Dinas Pendidikan yang meminta ratusan kepala SMA dan SMK membuat surat pernyataan pengunduran diri. Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun menurutnya, persoalan tersebut telah diselesaikan oleh para kepala sekolah yang telah mengembalikan temuan BPK.
Keputusan untuk meminta pengunduran diri sempat didiskusikan dalam rapat dengan Dinas Pendidikan, dan Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menyarankan agar kebijakan pengunduran diri ini dihentikan demi menciptakan kenyamanan bagi kepala sekolah. “Kami menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghentikan surat pernyataan pengunduran diri itu. Dicarikan solusi supaya kepala sekolah nyaman bekerja,” katanya.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
