ZONAUTARA.com – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan kritik tajam terhadap pelatihan militer dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang mengakibatkan kematian dua peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kejadian ini memicu dugaan tentang ketidakcocokan sistem pendidikan militer yang diterapkan pada warga sipil, menurut pernyataan resmi mereka pada Rabu (24/6/2026).
Koalisi menganggap bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI, karena program koperasi seharusnya dijalankan dengan manajemen yang profesional dan modern. “Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil,” ungkap koalisi tersebut.
Koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga seperti DE JURE, IMPARSIAL, CENTRA Initiative, dan lainnya mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum atas kejadian tersebut. Mereka menegaskan, “Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah yang timbul akibat dua program itu.”
Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, buka suara menanggapi kejadian ini. Ia mengatakan, pemerintah berusaha untuk menyiapkan langkah mitigasi dan evaluasi atas kejadian yang menimpa para peserta tersebut. Meskipun demikian, Juri menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih akan tetap berlanjut seperti yang direncanakan.
“Peristiwa-peristiwa seperti itu akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kegiatan atau kelanjutan dari program ini,” ujar Juri. Meskipun ada kejadian ini, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program yang ada.
Diolah dari laporan Detik.
