ZONAUTARA.com – Jumlah hari panas dan lembap yang berbahaya tercatat meningkat lebih dari dua kali lipat secara global sejak 1970an, termasuk di Indonesia dari rata-rata 82 hari menjadi 118 hari. Krisis iklim menjadi penyebab utama lonjakan jumlah hari tersebut, yang meningkatkan risiko penyakit terkait panas ekstrem dan jutaan kematian.
Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Climate Central “Global Analysis: Dangerous Humid Heat Rising Due to Climate Change”. Secara global, dari total 23 hari panas dan lembap berbahaya pada 2016-2025, 18 hari atau 78% diantaranya disebabkan oleh krisis iklim. Kondisi ini berubah drastis dari era 1970-an, dimana jumlah hari panas dan lembap ekstrem akibat krisis iklim hanya 3 hari atau setara 30% dari total 10 hari.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada 2016-2025, jumlah hari panas dan lembap berbahaya yang disebabkan krisis iklim mencapai 118 hari atau 68% dari total 174 hari. Kontribusi krisis iklim ini meningkat drastis dari periode 1970-1979, yang hanya hanya 23 hari atau 28% dari total 82 hari panas dan lembap ekstrem.
“Temuan ini menunjukkan betapa signifikan krisis iklim mengubah bumi kita. Panas dan lembab ekstrem berbahaya telah berubah dari kejadian luar biasa menjadi kenyataan hidup sehari-hari di beberapa daerah, mendorong kondisi lingkungan mendekati batas aman kemampuan tubuh menahan beban,” ujar Kaitlyn Trudeau, Ilmuwan Iklim Terapan Climate Central.
Analisis Climate Central mengkategorikan suhu bola basah (wet-bulb temperatures), yakni suhu terendah yang bisa dicapai udara ketika air menguap, pada level 25°C atau lebih tinggi sebagai kondisi panas lembap berbahaya. Pada suhu ini, banyak orang menghadapi peningkatan risiko penyakit terkait panas.
Panas ekstrem berbahaya bagi seluruh lapisan masyarakat, dan kelembaban tinggi meningkatkan ancamannya. Kelembaban tinggi mengurangi kemampuan manusia untuk mendinginkan tubuh melalui keringat, yang menyebabkan panas menumpuk di dalam tubuh dan meningkatkan risiko dehidrasi, masalah kardiovaskular dan pernapasan, kelelahan akibat panas, serangan panas dan dampak kesehatan serius lainnya. Padahal, seiring naiknya suhu bumi akibat pembakaran bahan bakar fosil, cuaca panas dan lembab ekstrem menjadi lebih sering dan luas.
Di Indonesia, 10 kota besar tercatat masuk dalam daftar 50 kota dunia dengan jumlah hari panas dan lembap ekstrem terbanyak pada 2016-2025. Bahkan, tiga kota masuk 10 besar, yakni Pekanbaru dengan 353 hari, Medan 342 hari dan Surabaya 313 hari. Sementara Jakarta, Tangerang Selatan, dan Tangerang, meski tidak masuk 10 besar, memiliki jumlah hari panas dan lembap ekstrem akibat krisis iklim yang cukup tinggi –mencapai 210 hari atau 72% dari total 290 hari. Jumlah hari panas dan lembap ketiga kota tersebut hanya kalah dari Makassar yang tercatat 229 hari dari total 287 hari (80%).
Bondan Andriyanu, Manager Outreach dan Advokasi CERAH, mengungkapkan bahwa data dari Climate Central seharusnya menjadi alarm kesehatan publik yang tidak boleh diabaikan. Apalagi menyusul peristiwa meninggalnya salah satu peserta Jakarta International Marathon (JAKIM) baru-baru ini.
“Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa risiko panas ekstrem sudah nyata dan sangat berpontensi mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, ancaman ini semakin besar karena masyarakat juga terpapar polusi udara. Kombinasi panas ekstrem dan polusi udara memberikan tekanan ganda pada kesehatan, khususnya sistem pernapasan dan kardiovaskular. Karena itu, pengurangan emisi dari bahan bakar fosil sangat penting dan tidak hanya untuk mengatasi krisis iklim, tetapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat,” Bondan menegaskan.
“Kenaikan panas lembab berbahaya lebih dari dua kali lipat sejak 1970an ini menjadi tanda bahaya. Kita sudah melihat konsekuensinya secara nyata, banyak penggemar pingsan dalam pertandingan Piala Dunia di berbagai kota, seperti Houston, dan ini bukan kebetulan. Data ini menjadi alat bagi tenaga media untuk mengantisipasi dimana penyakit terkait panas ekstrem akan muncul dan siapa yang paling rentan, sebelum semakin banyak masyarakat berakhir di UGD,” kata Lisa Patel, Clinical Associate Professor of Pediatrics di Stanford Children’s Health dan Direktur Eksekutif Medical Society Consortium on Climate and Health.
