ZONAUTARA.com – Fenomena cuaca ekstrem yang dipicu oleh kombinasi El Nino intensitas kuat, aktivitas Monsun Australia, serta keberadaan bibit siklon tropis 97W melanda wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Kondisi ini menyebabkan penurunan curah hujan secara drastis, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memicu ancaman krisis air bersih, gangguan kesehatan, hingga potensi inflasi harga pangan di berbagai kabupaten dan kota.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis Dasarian III Agustus 2026, yang menempatkan sejumlah daerah di Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi Utara, dalam status kewaspadaan hingga siaga. BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado pun mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang berlaku hingga 30 Agustus 2026.
Koordinator Bidang Operasional BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Karina Husna, menjelaskan bahwa fenomena iklim global dan regional saat ini saling memperkuat tekanan cuaca di wilayah Sulut.
“El Nino dengan intensitas kuat dan IOD positif berpengaruh terhadap terhambatnya pertumbuhan awan akibat kondisi tekanan udara yang tinggi, yang turut meningkatkan kecepatan angin di wilayah Sulut,” ujar Karina pada Minggu (23/8/2026).
Ia menambahkan bahwa keberadaan bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik utara Papua kian mendukung peningkatan kecepatan angin tersebut.
Dampak musim kemarau dan maraknya karhutla
Cuaca cerah hingga kering yang melanda provinsi berpenduduk lebih dari 2,74 juta jiwa ini berimbas langsung pada maraknya insiden kebakaran lahan di berbagai kawasan. Di Kabupaten Minahasa Tenggara, sekitar 1.000 hektare kawasan hutan lindung Gunung Soputan hangus terbakar pada awal Agustus akibat cuaca kering yang disertai tiupan angin kencang. Kebakaran lahan serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Di Kabupaten Minahasa Selatan, kebakaran lahan perkebunan terjadi di kawasan Moinit Tanah Merah, Desa Tawaang Timur, Kecamatan Tenga, pada Jumat (21/8/2026). Babinsa Koramil 1302-14/Amurang, Praka Agripai Manahampi, bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan warga pada pukul 09.35 WITA. Bersama masyarakat sekitar, ia memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum bantuan tiba.
Satu unit mobil pemadam kebakaran dari PLTU Amurang dan petugas Damkar Kabupaten Minahasa Selatan kemudian dikerahkan ke lokasi. Meski kobaran api sempat dipadamkan pada pukul 11.30 WITA, titik api kembali bermunculan pada pukul 12.35 WITA. Berkat penanganan intensif bersama warga dan petugas, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 14.45 WITA. Kebakaran yang menghanguskan sekitar satu hektare lahan perkebunan ini diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengendara.
Insiden kebakaran lahan perkebunan juga melanda kawasan Perkebunan Kekewuran, Kelurahan Tinoor Dua, Lingkungan 5, Kota Tomohon. Api mulai terlihat warga sekitar pukul 14.00 WITA. Saat melintas di jalan raya Manado-Tomohon, Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiyono memantau langsung lokasi kebakaran dan berdiskusi dengan warga serta pemerintah kelurahan setempat.
Sekitar 20 warga bersama anggota Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan armada pemadam kebakaran bergotong royong hingga api berhasil dipadamkan pada pukul 17.00 WITA. Pemerintah setempat juga menyiagakan mobil pemadam di sekitar lokasi sebagai penanganan antisipatif.
Respons daerah: Tomohon siaga dan konsolidasi di Kotamobagu
Menghadapi puncak musim kemarau yang diproyeksikan berlangsung hingga September 2026, Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga kekeringan di seluruh wilayahnya pada Jumat (21/8/2026). Penetapan ini mencakup lima kecamatan, yakni Tomohon Utara, Tomohon Tengah, Tomohon Timur, Tomohon Selatan, dan Tomohon Barat.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah dampak buruk kemarau. “Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan api, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Segera melapor apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran,” imbaunya.
Sementara itu, BPBD Kota Kotamobagu bergerak memantapkan kesiapsiagaan melalui Rapat Koordinasi Karhutla 2026 yang digelar di Kantor BPBD Kotamobagu pada Kamis (20/8/2026). Langkah ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah titik kebakaran di wilayah tersebut.
Rapat yang dipimpin Kepala BPBD Kotamobagu, Asriyanti, serta dihadiri Kabag Ops Polres Kotamobagu Kompol Rusdin Zima, Pasi Ops Kodim 1303/Bolmong Kapten Inf Demeysus Abraham, dan para camat se-Kota Kotamobagu menyepakati beberapa poin strategis.
Kesepakatan tersebut meliputi pembentukan posko terpadu siaga karhutla, patroli terpadu berkala, sosialisasi edukatif dan penempelan maklumat hukum bagi pelaku pembakaran lahan, serta instruksi kepada para camat untuk menggelar kerja bakti pembersihan vegetasi kering di sekitar permukiman.
“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyiapkan air sebagai langkah preventif jika terjadi kebakaran bisa segera digunakan sebagai pertolongan pertama, berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana termasuk melaporkan jika terjadi kekeringan di desa atau kelurahan,” tutur Asriyanti.
Peringatan Gubernur Sulut atas dampak berantai
Kondisi kekeringan di Sulawesi Utara turut mendapat perhatian serius dari tingkat provinsi. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus membeberkan bahwa sedikitnya delapan daerah di Sulut mengalami fenomena Hari Tanpa Hujan (HTH) yang terbilang panjang.
“Delapan daerah di provinsi ini mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) yang panjang. HTH tersebut memicu status siaga kekeringan dan rangkaian dampak berantai bagi lingkungan, kesehatan, hingga perekonomian daerah,” ujar Yulius pada Kamis (20/8/2026).
Gubernur memaparkan bahwa ancaman kekeringan tidak hanya terbatas pada bahaya karhutla dan penyusutan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Dampak lingkungan berupa debu dan asap kebakaran berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tengah masyarakat. Di samping itu, penurunan pasokan air irigasi mengancam sektor pertanian yang berisiko memicu gagal panen, menurunkan produksi pangan lokal, dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan inflasi harga kebutuhan pokok.
Sebagai bentuk penanganan terpadu, Pemprov Sulut menyiapkan langkah strategis berupa pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi sumber daya air baku, serta mendorong strategi adaptasi sektor pertanian.
“Warga juga dapat melakukan percepatan tanam dengan menggunakan varietas tahan kekeringan, mengatur pola tanam, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi,” tambah Yulius.
Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menganggap enteng kondisi kemarau panjang ini. Kesadaran untuk menghemat penggunaan air bersih, menghindari penggunaan api dalam pengolahan lahan, serta meningkatkan kewaspadaan dini menjadi faktor krusial dalam melindungi lingkungan, ekonomi, dan keselamatan bersama di wilayah Sulawesi Utara.
