ZONAUTARA.com — Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung medesak Pemkot Bitung menjamin kepastian hukum tanpa diskriminasi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Desakan tersebut disampaikan Aldo Nova Ratungalo saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan di Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis malam (16/09/2026).
“Pemerintah harus menjamin PPPK Paruh Waktu yang kontraknya akan berakhir pada Oktober 2026 mendatang. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkot Bitung menyusun roadmap yang jelas, adil dan transparan untuk pengalihan status PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu,” tegas Aldo.
Pengangkatan PPPK Penuh Waktu, kata Aldo, merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian serta pelaksanaan amanat undang-undang.
“Prinsip fraksi kami jelas, kalau kerjanya penuh waktu haknya juga harus ikut penuh waktu jangan ada diskriminasi,” tutur Aldo.
Selain itu, Aldo juga mendesak pemerintah agar segara merealisasikan pembayaran tenaga outsourcing.
“Ini soal keadilan sosial. Jangan sampai rakyat kecil berhutang untuk makan, sementara anggaran lainnya lancar,” katanya.
Aldo menambahkan, kepala lingkungan merupakan ujung tombak pemerintahan. Mereka, bebernya, yang paling pertama melayani warga. Mulai mendata, menagih pajak serta menjaga keamanan lingkungan.
“Bagaimana kita bisa menuntut pelayanan maksimal, sementara gaji mereka belum dibayar. Fraksi PDIP meminta Pemkot Bitung memberikan perhatian serius soal ini,” tukasnya.
