ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritik kepala daerah Sumatera terkait penggunaan anggaran pascabencana yang dinilai minim. Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan dana sebanyak tiga kali yakni Rp268 miliar, Rp10,6 triliun pada Februari 2026, dan Rp1,9 triliun pada Agustus 2026 untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, hingga saat ini, menurut Tito, baru 10 persen dari total dana yang telah digunakan untuk pemulihan.
Di hadapan wartawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/10), Tito mengungkapkan bahwa ada daerah yang sudah memanfaatkan hingga 60 persen dana tersebut. Namun, ia menyayangkan beberapa daerah yang hanya menggunakan di bawah 10 persen dari alokasi dana tersebut. “Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen padahal ini sudah bulan Oktober,” ujar Tito.
Tito menekankan pentingnya kerja sama antara kepala daerah dan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan pascabencana. Ia mengatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana, termasuk fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana pada November lalu, perlu segera ditangani. “Ada puluhan rumah sakit umum daerah, ada ratusan puskesmas, ada ratusan puskesmas pembantu tingkat desa, dan puskesmas tingkat kecamatan yang terdampak,” jelasnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyoroti pentingnya pemulihan fasilitas kesehatan. Menurutnya, sembilan rumah sakit di daerah tersebut sempat berhenti beroperasi akibat banjir. Budi menyatakan, “Target kita, begitu melihat fasilitas kesehatan ini banyak sekali yang terdampak, di mana 9 rumah sakit benar-benar berhenti beroperasi karena banjir dan lumpurnya tinggi sekali.” Dalam satu bulan, seluruh rumah sakit sudah dapat beroperasi kembali.
Selain rumah sakit, Budi juga mengupayakan renovasi ribuan puskesmas yang terdampak bencana, yang membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk operasional penuh kembali. “Puskesmas ini perlu untuk menyaring agar jangan semua orang masuk ke rumah sakit yang nanti akan membuatnya penuh. Beberapa kegiatan seperti imunisasi dan cek kesehatan tetap bisa dijalankan di puskesmas,” tambah Budi.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
