Connect with us

Sorotan

Kaum Wanita, Mari Belajar Dari Kisah Jupe

Kanker serviks disebut sebagai pembunuh wanita nomor satu di Indonesia.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTAR.com – Beberapa bulan terakhir kisah Julia Perez atau Jupe melawan kanker serviks menjadi pemberitaan yang cukup menyita perhatian publik. Namun perjuangan Jupe harus berakhir pada Sabtu (10/6/2017) kemarin.

Publik khususnya penggemar berat pelantun lagu “Aku Rapopo” itu terhenyak, kala Jupe dinyatakan meninggal dunia. Kabar ini mampu menyita perhatian media-media besar nasional dan menjadikannya headline.

Jupe telah pergi, namun kisahnya melawan kanker serviks semestinya menjadi alarm keras bagi kaum wanita. Memeriksa sejak dini akan menjadi langkah paling efektif untuk mencegah kanker serviks.

Seperti yang dilansir Kompas.com, kanker serviks yang diderita oleh Jupe adalah satu-satunya kanker yang telah diketahui penyebabnya. Kanker ini disebabkan oleh human papilloma virus (HPV). Pencegahan paling efektif adalah melakukan vaksinasi terhadap HPV.

Vaksinasi HPV diyakini dapat mencegah kanker serviks hingga 100 persen selama 15 tahun. Selain itu, vaksinasi ini dapat melindungi wanita dari kutil kelamin, kanker vagina, vulva, anus dan mulut. Jika ini dilakukan sejak awal, dapat mencegah keluarnya biaya yang sangat besar daripada mengobatinya.

Namun yang perlu diingat, vaksinasi HPV harus dilakukan sebelum seorang wanita terinfeksi.

American Cancer Socirty merekomendasikan vaksinasi HPV harus dilakukan rutin sejak usia 11 atau 12 tahun. Bagi wanita dewasa sangat dianjurkan melakukan vaksinasi HPV hingga usia 26 tahun. Di atas usia itu, vaksinasi HPV bisa jadi kurang efektif.

DKI Jakarta sejak tahun 2016 telah melakukan vaksinasi HPV bagi siswi kelas V SD. Program pemerintah ini akan diperluas hingga ke daerah-daerah lain mulai tahun ini.

Pemeriksaan Pap smear dan tes HPV juga sangat dianjurkan bagi wanita untuk melindungi diri dari kanker serviks. Pap smear bermanfaat untuk mengetahui lesi pra-kanker agar bisa diobati sebelum berkembang menjadi kanker invasif.

Pap smear dianjurkan dilakukan dalam tiga tahun sejak hubungan intim pertama dan diulang sekali hingga usia 30 tahun. Setelah usia 30 tahun, bisa mengulangnya dua hingga tiga tahun kemudian jika hasil pemeriksaan normal dan ditemukan tidak memiliki faktor risiko terinfeksi HPV.

Pembunuh Nomor 1

Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Aru Wicaksono sebagaimana yang dikutip dari kumparan.com menjelaskan bahwa setiap tahun tidak kurang dari 15.000 kasus kanker serviks di Indonesia. Hal ini membuat kanker serviks disebut sebagai pembunuh wanita nomor satu di Indonesia.

Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Leher rahim sendiri berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim dari vagina.

Menurut Aru , WHO memperkirakan pada tahun 2030 di Indonesia akan terjadi lonjakan hingga tujuh kali lipat pengidap kanker serviks.

Sementara itu Antaranews.com melansir hingga kini setidaknya ada 21.ooo kasus kanker serviks di Indonesia, dan menempatkan Indonesia di urutan kedua di dunia. Lebih dari 92.000 kasus kematian terjadi pada wanita di Indonesia pada tahun 2014 yang diakibatkan oleh kanker. Sebesar 10,3 persen dari jumlah itu merupakan kematian yang disebabkan oleh kanker serviks.

 

Editor: Ronny A. Buol

 

Nantikan video dokumenter kami yang mengambarkan perjuangan mengobati kanker serviks yang diderita salah satu pengidap HPV dari Sitaro.

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sorotan

ICJR nilai Kominfo melawan hukum batasi akses internet di Papua

Hingga saat ini, juga tidak diinfokan dan diketahui akan sampai kapan pemblokiran layanan tersebut dilakukan.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.comPemutusan akses internet di Papua mengundang respons banyak pihak. Satu di antaranya berasal dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Mereka memandang bahwa tindakan-tindakan pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua adalah tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Melalui siaran persnya, Anggara selaku Direktur Eksekutif ICJR mengatakan bahwa pihaknya sedari awal selalu menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia. Pembatasan tersebut seharusnya dilakukan dengan berdasar pada batas-batas kondisi yang telah ditetapkan UUD 1945 dan sesuai dengan Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights menyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia.

“Pertama, situasi sebagai latar belakang pemblokiran harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Kedua, Presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden sebagai dasar pembatasan layanan telekomunikasi tersebut,” ujar Anggara, Kamis (22/08/2019).

Terkait persoalan Papua ini, Kominfo sebelumnya juga telah melakukan perlambatan akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin, 19 Agustus 2019. Hal ini juga dinilai ICJR sebagai bagian dari pembatasan Hak Asasi Manusia yang seharusnya hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dan limitatif.

Menurut Anggara, kebijakan ini pun tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 40 UU ITE bahwa Pemerintah berwenang untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

UU ITE menyatakan bahwa Pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dibatasi oleh Pemerintah hanya untuk konten yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemutusan akses hanya dapat dilakukan kepada muatan yang melanggar UU, bukan layanan aksesnya secara keseluruhan. Pembatasan layanan data komunikasi secara keseluruhan dapat merugikan kepentingan yang lebih luas,” ujar Anggara.

Jika Pemerintah ingin melakukan upaya pemutusan layanan secara total, lanjutnya, maka terlebih dahulu Pemerintah harus deklarasi politik negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia tanpa penjelasan dan mengenai dasar dilakukannya tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius yang seharusnya segera dihentikan.

Pada Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/08/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Pembatasan ini, menurut pihak Kominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi hambatan yang dialami bagi pemulihan Papua jika layanan telekomunikasi tidak diblokir. Hingga saat ini, juga tidak diinfokan dan diketahui akan sampai kapan pemblokiran layanan tersebut dilakukan.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com