Connect with us

Sorotan

Lagi, Pangdam XIII/Merdeka Tegaskan Tidak Ada Teroris di Makalehi

“Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh tim terpadu, sampai saat ini belum ditemukan hal menonjol di Pulau Makalehi. Info tentang adanya empat orang tak dikenal tidak dapat dibuktikan kebenaran,” jelas Mayjen Ganip.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Isu soal adanya teroris di salah satu pulau terluar Makalehi, Kabupaten Sitaro, menjadi perbincangan publik. Bahkan, isu ini sempat ramai di media sosial Facebook dan menyedot perhatian warganet.

Isu ini dimentahkan oleh tim terpadu yang melakukan patroli langsung lewat Kepala Satpol PP Sitaro Novryoz Takalamingan kepada Zonautara.com, Senin (3/7/2017) malam. Setelah melakukan pendataan 400 kepala keluarga di 3 kampung wilayah Makalehi, tim tidak menemukan adanya orang asing tak dikenal.

Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito, Selasa (4/7/2017) malam ikut membantah dugaan adanya kelompok teroris ISIS yang masuk di pulau kecil tersebut. Melalui pesan tertulis kepada Zonautara.com, Pangdam merilis hasil pengecekan tim terpadu.

“Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh tim terpadu, sampai saat ini belum ditemukan hal menonjol di Pulau Makalehi. Info tentang adanya empat orang tak dikenal tidak dapat dibuktikan kebenaran,” jelas Mayjen Ganip.

Dijelaskan Pangdam, setelah menerima laporan masyarakat, Tim Terpadu Koramil Siau, Polsek Siau Barat, Tim Siau, Pos TNI AL Siau, Satpol PP, wartawan, dan Kesbangpol Sitaro berjumlah 37 orang langsung bergerak.

Tim dipimpin Danramil Siau Kapten Inf. David Son Radin dan Kapolsek Siau Barat Kompol W. Pandensolang melaksanakan penyelidikan dan patroli laut di wilayah pulau berpenduduk 297 Kepala Keluarga ini. Tim berangkat dari Pelabuhan Pehe Siau Barat menggunakan kapal pajeko KM. Berkat.

Setelah sempat melakukan pengecekan terhadap kapal nelayan KM. Citra Laut 01 di pantai pesisir induk, tim melanjutkan dengan mewawancarai Ravalin Pusun (37), saksi yang melihat langsung adanya 3 orang berpakaian hitam di pesisir pantai. Pengakuan saksi, pada hari Minggu 2 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, ia melihat 3 orang di kegelapan pantai menggunakan pakaian hitam. Saat itu ia akan membuang sampah.

Melihat adanya orang tak dikenal, saksi bergegas pulang ke rumah dan menyampaikan ke suaminya. Keduanya kembali ke lokasi namun tak menemukan ketiga orang tak dikenal ini. Setelah kejadian tersebut masyarakat Makalehi melaksanakan siaga.

Bagikan !

Sorotan

Anggota ISIS asal Indonesia itu berstatus stateless

Jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Warga Indonesia yang pernah menjadi anggota Islamic State Irak and Syria (ISIS), yang kini berada di Timur Tengah bukan lagi merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sebab, kewarganegaraan mereka otomatis hilang ketika bersedia berjuang untuk negara lain, dalam hal ini ISIS.

Demikian yang ditegaskan anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (09/02/2020). Menurutnya, pernyataan tersebut dilandaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 poin d dan e yang mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

zonautara.com
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya.(Suara.com/Yosea Arga Pramudita)

Willy mengatakan, dalam pasal itu disebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan warga negara Indonesia, jika masuk dalam dinas tentara asing, tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

Selain itu, juga secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI.

“Mereka itu sudah eks-WNI. Kenapa? Karena undang-undang secara tegas menyatakan bahwa seorang kombatan perjuangkan negara lain maka gugur warga negaranya. Lalu mereka sudah lima tahun di luar di Indonesia, itu juga gugur,” kata Willy seperti yang dilansir Suara.com.

Karena tidak memiliki kewarganegaraan atau berstatus stateless, anggota Komisi I DPR RI ini lebih menyetujui jika pemerintah tak perlu membantu kepulangan sekitar 600 orang dari Timur Tengah. Willy lebih memilih agar mereka bisa berupaya sendiri dalam memperjuangkan kewarganegaraannya sebagai pencari suaka.

“Biarkan ketika mereka tidak bisa pulang, ketika mereka status kewarganegarannya sudah stateless biarkan mereka menjadi pencari suaka. Walaupun nanti keputusan politik menjadi hal berbeda. Tapi ketika itu terjadi mereka akan sadar, publik akan melihat, dunia internasional akan melihat bahwasannya ini loh hukuman bagi orang yang bermain-main,” tegasnya.

zonautara.com
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.(Suara.com/Novian)

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa tidak bisanya kembali ke Indonesia bagi WNI eks-ISIS yang kini berada di Timur Tengah sudah merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi.

Suka atau tidak suka keputusan untuk meninggalkan Indonesia dan membela ISIS diambil oleh para WNI itu secara sadar dengan harapan mencari jalan jihad menuju surga.

“Siapa-siapa yang pergi dan mengatasnamakan dirinya untuk kesenangan dirinya, untuk memilih ideologinya, kemudian pergi dan keluar dari Indonesia, kemudian menempuh jalan surgawinya, tempuh lah jalan itu,” kata Ngabalin.

Ia menegaskan agar jangan lagi membebani negara dan pemerintah serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulangan mereka.

“Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara tagut, negara kafir sambil membakar paspornya. Makan itu kau punya paspor,” ujarnya.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com