Connect with us

KOLOM

Dari Siau, Nilai Kebangsaan Itu Berkilau

Sebagai kepingan kecil dalam gugusan kepulauan Nusantara yang membentang luas, secara mengagumkan Siau di masa lalu adalah daerah yang makmur dan kaya raya.

Bagikan !

Published

on

Oleh: Yuanita Maya

 

Berdiri tepatnya pada tahun 1510, waktu selama setengah milenium ini memberi kesempatan Kerajaan Siau untuk meninggalkan sekian banyak artefak dan catatan sejarah, mulai dari jaman pra kolonialisme hingga NKRI. Sekalipun bagi beberapa orang, bisa saja jejak-jejak sejarah tersebut dalam kehidupan masa kini tidaklah punya arti. Begitu pula sisa-sisa kebesaran kerajaan masa lampau, yang dianggap tak ada korelasinya dalam perikenegaraan dengan sistem konstitusi demokrasi moderen. Terlebih bila keyakinan itu didukung dengan dogma, ”Aku berlari untuk  menyongsong masa depan, dan tak kan menengok ke belakang.” Dari situ, wajar jika timbul gagasan bahwa artefak kerajaan adalah simbol feodalisme yang mustinya dikubur dalam-dalam, sehingga dengan demikian ia dapat memroklamirkan diri sebagai agen demokrasi.

Tetapi dalam perspektif pembelajaran dan merawat Indonesia, negeri dengan tak terbatas perbedaan serta bentang sejarah ini, masa lalu ialah ruang belajar bagi masa kini. Dus, dari masa lalu itulah masa depan bangsa ini memampatkan pondasi.

Sebagai kepingan kecil dalam gugusan kepulauan Nusantara yang membentang luas, secara mengagumkan Siau di masa lalu adalah daerah yang makmur dan kaya raya. Jauh sebelum Belanda bercokol dan menguasai Kerajaan Siau, pulau ini telah dikenal sebagai penghasil pala dan cengkeh dengan hasil berlimpah. Ketika Belanda perlahan-lahan mulai menancapkan taringnya, tiap jengkal tanah yang ada wajib ditanami cengkih dan pala dengan kaum bangsawan yang mendapatkan previlese penguasaannya.

Satu keuntungan yang dimanfaatkan masyarakat Siau adalah pola dan sistem penanaman cengkeh dan pala, yang kian meningkat secara kualitatif seiring dengan semakin meluasnya kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Pada waktunya, Siau berhasil mencapai kondisi sosial ekonomi yang sedemikian makmur, hingga mendapatkan label Pulau Ringgit. Kemapanan ini berbanding terbalik dengan rakyat di banyak wilayah Nusantara yang hidup berkalang kemiskinan, dan kerapnya diperlakukan sebagai pesakitan. Namun satu catatan merah perlu ditambahkan di sini: kekayaan dan kesejahteraan tidak memadamkan hasrat rakyat Siau untuk bebas dari kolonialisme Belanda.

Ini bukan semata ingin kembali menegakkan kejayaan Kerajaan Siau masa lampau. Semangat kemerdekaan rakyat Siau melewati masanya; primordialisme bukan bagian dari isi kepala mereka. Jauh lebih besar dari kerangkeng chauvinisme kedaerahan, Siau ingin lepas dari kolonialisme Belanda dan menyatu dengan wilayah lain di Nusantara. Terminal dari penyatuan bersama wilayah-wilayah lain di Nusantara itu ialah negara yang bebas di atas kemerdekaannya: Indonesia.

Patut digarisbawahi pula bahwa Siau adalah induk dari pemuda Ernes Dauhan, nasionalis yang mengawinkan gagasan kemerdekaan Nusantara dengan pemuda Soekarno, yang berujung pada lahirnya Partai Nasional Indonesia (baca tulisan saya ‘Harga Diri Pulau Seruas Jari’). Pemahaman yang terlanjur melekat di benak manusia moderen ialah bahwa Belanda benar-benar menjajah wilayah Nusantara selama 350 tahun. Namun nyatanya tidak, karena ada banyak wilayah yang benar-benar keras kepala dan butuh waktu lama hingga benar-benar takluk. Artinya, dalam waktu 350 tahun, sementara satu wilayah kering dihisap Belanda, wilayah yang lain masih berdaulat dan memerintah dirinya sendiri dengan harga diri. Dalam perkara Siau, kedaulatan itu terampas, namun kemakmuran tetap di tangan.

Inilah yang membuat telaah tentang Siau menjadi kian menarik: Siau hanya butuh seuntai saja benang merah untuk menjadi pemicu gagasan tentang satu Nation, yakni keterjajahan. Waktu yang diperlukan bagi pemuda-pemuda Siau dan wilayah lain Nusantara untuk bersatu mewujudkan Indonesia tercatat sedikitnya 20 tahun, jika berangkat dari titik Dauhan bertemu dengan Soekarno. Bukan waktu yang singkat, dan dibarengi dengan banyak pengorbanan, termasuk pembuangan di sana-sini. Kini ketika satu Nation yang mereka cita-citakan tersebut telah terwujud, yakni Indonesia, sungguh tak masuk akal bila nilai kebangsaan yang diberikan oleh Siau kita lupakan begitu saja.

Siau masa lampau, semakmur apapun, menyamakan posisinya dengan wilayah lain Nusantara. Itulah kesamaan mereka yang pertama. Yang kedua, mereka, sekalipun terpisah oleh 17 ribu lebih pulau, punya satu Ibu: Indonesia. Ini telak menggugurkan alasan apapun yang menjadi pemantik disintegrasi yang meruyak secara sporadis di beberapa wilayah Indonesia. Kemakmuran bukan penghalang bagi Siau untuk menutup mata bagi perjuangan rakyat lain yang sengsara. Jika kasusnya dibalik, maka kekurangan apapun yang belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dalam periode apapun, semestinya bukan alasan pula untuk memisahkan diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Segala halangan yang merintang, haruslah disingkirkan. Bersama-sama, sebagai satu bangsa. Melepaskan diri justru akan melemahkan anak bangsa.

Etnosentrisme adalah semangat yang mudah membakar chauvinist dimanapun. Mencabut akar chauvinisme, itulah hal yang sulit dilakukan. Namun rakyat Siau telah khatam akan hal itu. Mereka paham benar akan pemaknaan satu nation. Satu kesatuan utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak hampir seabad lampau, pemahaman itu telah tuntas dimengerti oleh rakyat Siau. Dari Siau, nilai kebangsaan itu biarlah terus berkilau

 

Yuanita Maya, penulis lepas, ibu rumah tangga. Ikut tulisan-tulisan renya dari Yuanita.

Bagikan !
Beri Donasi

KOLOM

“THR di era pandemi Covid 19”

Perusahaan harus mengajak dialog para pekerjanya.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pixabay.com

Oleh: Timboel Siregar*

Pandemi covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Masyarakat yang terpapar dan meninggal terus meningkat. Tentunya yang sembuh pun terus meningkat juga. Pandemi covid-19 pun menghantam sendi-sendi ekonomi bangsa secara makro maupun mikro. Banyak perusahaan yang terancam kelangsungan produksinya, demikian juga banyak pekerja yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan dengan upah tidak dibayar penuh yang akhirnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah telah merancang berbagai insentif bagi pengusaha maupun pekerja dalam kondisi ancaman pandemik saat ini. Selain insentif, pemerintah pun merancang bantuan langsung kepada pekerja yang mengalami PHK ataupun yang dirumahkan. Insentif pajak bagi pengusaha dan pekerja seperti PPh 21 di sektor pengolahan untuk jumlah upah sampai 200 juta per tahun. Dan saat ini pengusaha juga akan diberikan insentif pinjaman berupa pinjaman dengan bunga murah dari Pemerintah, dengan mensyaratkan tidak adanya PHK (kalau pun ada PHK efisiensi maka hanya boleh maksimal 10% yang di PHK dari jumlah pekerja yang ada), dan tidak boleh menurunkan upah pekerja.

Saya kira insentif-insentif yang diberikan pemerintah akan mampu mendukung eksistensi usaha di era pandemi covid-19 ini.

Ancaman kesehatan dan ekonomi yang dialami seluruh rakyat, tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan keagamaan bangsa kita khususnya umat muslim yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan akan merayakan Idul Fitri.

Terkait Hari Raya Idul Fitri yang juga akan disertai dengan pembayaran THR guna mendukung daya beli pekerja dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tersebut, tentunya akan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar THR tersebut. Kewajiban bagi seluruh perusahaan membayar THR maksimal H-7 mungkin akan memiliki format berbeda di tahun ini.

Saya kira memang pasti ada pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow saat ini sehingga belum bisa membayar THR secara penuh. Bagi pengusaha yang mampu, ya tentu harus tetap membayarkan THR secara penuh sesuai ketentuan yang ada. Harus ada kejujuran dari perusahaan tentang kewajiban membayar THR kepada pekerja. Jangan sampai ada pengusaha yang sebenarnya mampu membayar THR karena sudah dicadangkan tetapi memanfaatkan kelesuan ekonomi karena pandemi covid-19 dengan tidak mau membayar full THR pekerjanya.

Bagi pengusaha yang memang cash flow-nya terganggu harus berkomunikasi dengan pekerja melalui serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) atau perwakilan pekerja di tempat kerja. Dengan dialog sosial yang dibangun maka bisa dicarikan solusi pembayaran THR. Bila ada kesepakatan dari dialog sosial tersebut maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian sehingga mengikat bagi perusahaan dan pekerja.

Bisa saja kesepakatan yang terbangun adalah pembayaran 80% atau 60% dulu, nanti sisanya akan dibayarkan dua atau tiga bulan ke depan, hanya ada proses penundaan pembayaran saja. Atau misalnya penundaan pembayaran THR dalam persentase atau difokuskan pada pekerja level manager ke atas sehingga pekerja di level bawah bisa mendapatkan THR full.

Pekerja dan SP/SB harus bisa memahami kondisi perusahaan saat ini, dan pengusaha juga harus jujur kepada pekerjanya terkait kondisi perusahaan.

Kondisi pandemi covid-19 saat ini, membuat aktivitas mudik yang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan atau aktivitas berkerumun yang sudah lebih dibatasi akan berdampak pada pengeluaran biaya perayaan Idul Fitri yang relatif akan berkurang, tidak seperti pengalokasian biaya oleh pekerja pada saat Idul Fitri sebelum sebelumnya.

Proses pembayaran THR tentunya harus tetap diawasi oleh Pemerintah cq. Pengawas Ketenagakerjaan agar hak pekerja atas THR benar-benar diberikan. Dalam kondisi normal saja masih ada oknum perusahaan yang enggan bayar THR sesuai ketentuan, apalagi di saat seperti ini. Oleh karenanya peran pengawas ketenagakerjaan benar benar dibutuhkan, bukan sekadar buka posko THR sebagai rutinitas tahunan yang juga dipertanyakan efektivitasnya karena lemahnya penegakkan hukum. Saya kira Kementerian Tenaga Kerja memang belum punya sistem pengawasan dan penegakkan hukum yang mampu memastikan regulasi tentang THR berjalan dengan baik.

Laporan kasus kasus sebelumnya tentang THR pun tidak jelas follow up-nya hingga saat ini. Usulan agar pengawas tenaga kerja melakukan pengawasan ketat ke perusahaan-perusahaan yang selama ini sering melanggar aturan THR supaya tidak melanggar lagi, tetap tidak dilakukan oleh pengawas. Pengawas tidak mau proaktif, dan hanya menunggu laporan pelanggaran THR.

Jadi kalau pun kemarin Bu Menaker dalam RDP dgn komisi IX DPR memberikan presentasi terkait THR, ya isi presentasi tersebut kan merupakan rangkaian kalimat yang ada dalam regulasi atau hukum positif kita, dan terjadi pengulangan kegiatan rutin seperti tahun tahun sebelumnya. Tidak ada yang baru, apalagi yang spesifik khusus di saat pandemi covid-19 ini. Persoalan penegakkan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan menjadi kuncinya.

Semoga pembayaran THR di tahun ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semua pihak mau saling berkomunikasi untuk mendapatkan solusi.

Selain itu saya juga mendorong agar stimulus-stimulus dan bantuan untuk pekerja (seperti insentif dana cash dari kartu prakerja, dan dari BPJAMSOSTEK utk korban PHK) sesegera mungkin direalisasikan untuk memastikan daya beli pekerja tetap eksis di era pandemi saat ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com