Politik dan Pemerintahan

Soal Pilpres, PDIP dan Gerindra Di Sulut Rangkul Parpol Pendukung

Published

9 months ago

15 August 2018

MANADO, ZONAUTAR.com – PDI Perjuangan (PDIP) di Sulut yang dikomandoi langsung oleh Ketua DPP Olly Dondokambey akan segera berkoordinasi dengan partai-partai pendukung, yakni Partai Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI dan Perindo untuk membicarakan pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Frangky Wongkar SH kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/8/2018) siang. Frangky dalam pertemuan nanti, selain akan membahas strategi pemenangan, pihaknya juga akan membicarakan soal berita-berita hoax di sosial media soal capres dan cawapres mereka.

“Soal kabar ataupun berita hoax tentang Jokowi-Amin akan dibahas serius karena di pusat turut dibahas,” kata Wongkar.

Soal kabar nama DR SH Sarundajang disebut sebagai ketua Tim Pemenangan Jokowi-Amin di Sulut, Wongkar membantah. Menurut dia, hal tersebut baru akan dibicarakan dalam pertemuan nanti.

“Memang dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan dengan partai-partai pendukung. Tapi belum ada penunjukkan ketua tim pemenangan,” kata Wongkar.

Sedangkan Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Wenny Lumentut yang ditanyai soal pembentukan Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga menyampaikan hal serupa.

“Masih akan dirapatkan dengan seluruh parpol pendukung,” jawab Lumentut.

Soal ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi pun demikian.

“Belum ada penunjukkan ketua Tim Pemenangan. Sekarang ini masih berproses,” tambah Wakil ketua DPRD Sulut itu.

Soal peluang, Lumentut yakin, dengan solidnya empat partai pendukung, yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS pasangan Prabowo-Sandi akan menang di Sulut. (K-02)

Editor: Ronny A. Buol

Related Topics:gerindra sulut pdip sulut pilpres

Click to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

4 weeks ago

26 April 2019

Christo Senduk

MANADO, ZONAUTARA.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk