Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Soal Pilpres, PDIP dan Gerindra Di Sulut Rangkul Parpol Pendukung

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTAR.com – PDI Perjuangan (PDIP) di Sulut yang dikomandoi langsung oleh Ketua DPP Olly Dondokambey akan segera berkoordinasi dengan partai-partai pendukung, yakni Partai Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI dan Perindo untuk membicarakan pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Frangky Wongkar SH kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/8/2018) siang. Frangky dalam pertemuan nanti, selain akan membahas strategi pemenangan, pihaknya juga akan membicarakan soal berita-berita hoax di sosial media soal capres dan cawapres mereka.

“Soal kabar ataupun berita hoax tentang Jokowi-Amin akan dibahas serius karena di pusat turut dibahas,” kata Wongkar.

Soal kabar nama DR SH Sarundajang disebut sebagai ketua Tim Pemenangan Jokowi-Amin di Sulut, Wongkar membantah. Menurut dia, hal tersebut baru akan dibicarakan dalam pertemuan nanti.

“Memang dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan dengan partai-partai pendukung. Tapi belum ada penunjukkan ketua tim pemenangan,” kata Wongkar.

Sedangkan Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Wenny Lumentut yang ditanyai soal pembentukan Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga menyampaikan hal serupa.

“Masih akan dirapatkan dengan seluruh parpol pendukung,” jawab Lumentut.

Soal ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi pun demikian.

“Belum ada penunjukkan ketua Tim Pemenangan. Sekarang ini masih berproses,” tambah Wakil ketua DPRD Sulut itu.

Soal peluang, Lumentut yakin, dengan solidnya empat partai pendukung, yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS pasangan Prabowo-Sandi akan menang di Sulut. (K-02)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Ramai-ramai cegah virus corona, dana desa digunakan

Di Kabupaten Purbalingga dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Tak terkecuali pemerintahan desa, dengan menggunakan dana desa.

Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Total anggaran yang digeser sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa realokasi dana desa bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang kehilangan pendapatannya akibat penerapan kebijakan social distancing atau jaga jarak dalam interaksi sosial.

“Karena sebagian warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang di kantin sekolah, pedagang di tempat-tempat wisata, dan kuli bangunan tidak mendapatkan pemasukan,” tutur Asip, Senin (30/3/2020).

Adapun pekerjaan yang didanai dari realokasi dana desa itu berupa program padat karya yang mampu mempekerjakan banyak orang sekaligus, misalnya bersih-bersih lingkungan.

Di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan hal yang sama. Ada dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

“Kami menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Tak hanya di Pekalongan dan Purbalingga, penggunaan dana desa untuk tujuan memerangi covid-19 dilaporkan juga dilakukan d Kecamatan Sambi, Boyolali dan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui  Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, menegaskan penggunaan dana desa untuk penanganan korona sudah sesuai aturan.

“Penggunaan dana desa untuk penanganan korona, mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” kata Taufik.

Dia menyebut, aturan itu secara eksplisit menekankan penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.

Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat. Taufik mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

“Permendes memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus corona,” kata Taufik.

Baca pula: Pasar Tomohon berlakukan jam operasional

Kementerian Keuangan tahun ini memasukkan dana desa sebagai bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019.

Pada pertengahan Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran dana desa tahap I hingga 40 persen dari sebelumnya 20 persen.

“Selanjutnya, penyaluran tahap II sebesar 40 persen, dan sisanya 20 persen pada tahap III,” jelas Sri Mulyani.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com