Connect with us

Hukum dan Kriminal

AJI Semarang Minta Polda Jateng Gunakan UU Pers

Published

on

SEMARANG, ZONAUTARA.com Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang meminta Polda Jawa Tengah menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan kasus perselisihan pemberitaan.

Dalam keterangan resminya Senin (27/8/2018), AJI menegaskan, pemberitaan portal media Serat.id tentang dugaan plagiat Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga Indonesia untuk memperoleh informasi. Hal itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu hal tersebut juga diatur dalam UU Pers.

Serat.id merupakan situs berita di Kota Semarang penyaji informasi berbasis digital atau internet. Media ini didirikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang pada April 2018.

Media juga merupakan pilar keempat demokrasi untuk mengontrol pemerintah. Dalam hal ini Unnes sebagai perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Serat.id telah memberitakan investigasi dugaan plagiat Rektor Unnes dalam empat laporan yang terbit pada 30 Juni 2018. Kemudian, secara kontinu memberitakan sanggahan dari pihak Unnes.

Lalu pada 21 Juli 2018, Rektor Unnes melaporkan Zakki Amali jurnalis Serat.id ke Polda Jawa Tengah terkait Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Laporan Serat.id itu adalah produk pers atau karya jurnalistik. Laporan itu harus dilihat sebagai upaya pers nasional untuk memenuhi hak konstitusional warga negara memperoleh informasi.

“AJI meyakini, polisi sangat memahami fungsi pers sesuai UU Pers. Bila ada sengketa pemberitaan, hendaknya dikembalikan lagi kepada mekanisme penyelesaian sesuai UU Pers,” ujar Divisi Advokasi AJI Semarang Aris Mulyawan dan Tomy Setyawan.

Hal itu sesuai nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Semestinya, sengketa pemberitaan dilaporkan ke Dewan Pers dan akan diselesaikan dengan mekanisme UU Pers.

Editor : Christo Senduk

Hukum dan Kriminal

Kejari tahan dua tersangka kasus dugaan korupsi PD Pasar Tomohon

Published

on

Tersangka HK saat hendak dibawa ke LPP Tomohon oleh Tim Penyidik Kejari Tomohon. (Foto: zonautara.com/Christo Senduk)

TOMOHON, ZONAUTARA.comKejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon kembali ‘unjuk gigi’. Korps Adhyaksa yang dikepalai Edy Winarko ini melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tomohon.

Kedua tersangka tersebut, yakni perempuan HSCK alias Hof, yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tomohon sejak Januari 2015 hingga Maret 2016.

Sementara, satu tersangka lainnya, yakni lelaki RN alias Rep selaku Direktur Umum (Dirum) PD Pasar yang menjabat sejak Januari 2015 sampai Januari 2016.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejari Tomohon mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Namun begitu, kata dia, hanya satu tersangka yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon, yakni tersangka Hof.

Sementara, lanjut dia, satu tersangka lainnya, yakni lelaki Rep berstatus tahanan rumah.

Tersangka saat menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Tomohon. (Foto: Kejari Tomohon)

“Untuk saat ini tersangka RN belum dimungkinkan untuk ditahan di rumah tahanan. Hal itu merujuk dari pemeriksaan dokter yang menyatakan tersangka dalam keadaan sakit,” ujar Wilke yang didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, penahanan terhadap Hof akan dilakukan selama 20 hari.

Dia menjelaskan, kedua tersangka dijerat karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran di PD Pasar Kota Tomohon.

Di mana, kedua tersangka diduga melakukan peminjaman dana di kas PD Pasar yang jumlahnya bervariasi dan bukan untuk kebutuhan PD Pasar, hingga akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Tersangka HK diduga melakukan peminjaman sebesar Rp218.951.500 dan tersangka RN sebesar Rp 199.833.000 juta,” jelasnya.

Para tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com