Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Warga Paal IV Mengadu Dana Kompensasi Banjir 2014

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Dana kompensasi banjir tahun 2014 yang dijanjikan pemerintah untuk warga Paal IV tak kunjung dicairkan hingga saat ini. Warga pun mempertanyakan hal ini kepada anggota DPRD Sulut Amir Liputo.

Menurut dia, pengeluhan warga ini menjadi aspirasi yang terjaring saat dia turun reses di wilayah tersebut, Minggu (25/8/2018) lalu.

“Ternyata menurut warga masih banyak yang belum mendapatkan dana kompensasi banjir dari pemerintah,” ungkapnya.

Warga juga mempertanyakan bantuan-bantuan langsung bagi masyarakat tidak mampu, antara lain adalah PKH. Liputo mengatakan, warga kecewa yang mendapatkan bantuan bukan warga miskin yang seharusnya dibantu.

“Masyarakat mengeluh tidak ada kriteria jelas soal warga miskin. Hingga yang menerima, banyak yang tidak tepat sasaran,” tandas Liputo.

Selain itu, masalah pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan-jalan lorong juga dikeluhkan warga.

“Warga juga mengeluhkan soal pemadaman listrik, yang menurut mereka walaupun Sulut sudah punya kapal pembangkit listrik tapi pemadaman masih terus terjadi. Belum lagi air PAM yang menurut warga sering mati dan air yang mengalir becek,” tambah Wakil Ketua Komisi III bidang Pembangunan itu.

Politisi PKS itu pun berjanji, aspirasi yang diterima akan diperjuangkan sesuai kewenangan.

“Yang provinsi akan diperjuangkan di DPRD dan Pemprov Sulut, sedangkan untuk kewenangan kabupaten/kota akan disampaikan pada Pemkot Manado,” kunci legislator yang dikenal vokal memperjuangkan aspirasi rakyat kecil ini. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

DPR tuai kritik karena bahas RKUHP secara diam-diam

Pembahasan dengan pemerintah dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik.

Bagikan !

Published

on

Foto: istimewa

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan DPR ternyata telah melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan itu dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Senayan Jakarta.

Dari info yang diperoleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP), dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR telah menyatakan selesai merampungkan RKUHP.

Sampai berita diturunkan, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan info bahwa pembahasan RKUHP akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut.

Selain karena pembahasan dilakukan di akhir pekan, juga karena pembahasan tidak tercantum pada jadwal Komisi III dan tertutup karena dilakukan di Hotel bukan di ruang rapat Panja RKUHP di Komisi III.

Aliansi RKUHP tidak mendapat akses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut.

“Sebagai catatan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, artinya hampir satu setengah tahun, tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik. Padahal pembahasan RUU yang jelas isinya akan berhubungan dengan masyarakat, khususnya RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial. Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, mewakili Aliansi RKUHP, Senin (16/9/2019) melalui siaran pers.

Tindakan Pemerintah dan DPR yang secara diam-diam dan tertutup melakukan pembahasan dan menyatakan RKUHP telah rangkum untuk tinggal disahkan di Rapat Panja Komisi III dan Paripurna DPR jelas mencederai kepercayaan dan amanat rakyat untuk Pemerintah dan DPR. RKUHP dibahas tanpa legitimasi dan transparansi yang kuat.

“Aliansi meminta pengesahannya harus ditunda!,” tegas Anggara.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com