Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Warga Paal IV Mengadu Dana Kompensasi Banjir 2014

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Dana kompensasi banjir tahun 2014 yang dijanjikan pemerintah untuk warga Paal IV tak kunjung dicairkan hingga saat ini. Warga pun mempertanyakan hal ini kepada anggota DPRD Sulut Amir Liputo.

Menurut dia, pengeluhan warga ini menjadi aspirasi yang terjaring saat dia turun reses di wilayah tersebut, Minggu (25/8/2018) lalu.

“Ternyata menurut warga masih banyak yang belum mendapatkan dana kompensasi banjir dari pemerintah,” ungkapnya.

Warga juga mempertanyakan bantuan-bantuan langsung bagi masyarakat tidak mampu, antara lain adalah PKH. Liputo mengatakan, warga kecewa yang mendapatkan bantuan bukan warga miskin yang seharusnya dibantu.

“Masyarakat mengeluh tidak ada kriteria jelas soal warga miskin. Hingga yang menerima, banyak yang tidak tepat sasaran,” tandas Liputo.

Selain itu, masalah pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan-jalan lorong juga dikeluhkan warga.

“Warga juga mengeluhkan soal pemadaman listrik, yang menurut mereka walaupun Sulut sudah punya kapal pembangkit listrik tapi pemadaman masih terus terjadi. Belum lagi air PAM yang menurut warga sering mati dan air yang mengalir becek,” tambah Wakil Ketua Komisi III bidang Pembangunan itu.

Politisi PKS itu pun berjanji, aspirasi yang diterima akan diperjuangkan sesuai kewenangan.

“Yang provinsi akan diperjuangkan di DPRD dan Pemprov Sulut, sedangkan untuk kewenangan kabupaten/kota akan disampaikan pada Pemkot Manado,” kunci legislator yang dikenal vokal memperjuangkan aspirasi rakyat kecil ini. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement

Trending