Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Surat Terbuka Untuk Bawaslu RI

Published

on

Surat terbuak ini berdasarkan rilis yang dikirimkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diterima oleh Redaksi, atas putusan Bawaslu RI yang meloloskan lima orang mantan koruptor menjadi bakal caleg 2019.


Jakarta, 31 Agustus 2018

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Bawaslu RI,

Bawaslu RI yang kami hormati,

Telah terlampau panjang perdebatan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif pemilu 2019. Perdebatan tersebut seharusnya selesai pada saat Menkumham telah mengundangkan Peraturan KPU No. 14 dan 20 tentang Pencalonan Calon Anggota Legislatif yang dicantumkan dalam lembaran berita negara No. 834 sehingga PKPU menjadi sah dan berlaku mengikat.

Sikap Bawaslu yang mengabulkan permohonan sengketa pencalonan mantan napi korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU tidak hanya melukai impian kami mempunyai legislatif yang lebih bersih tetapi juga membuat kami bertanya-tanya. Ada apa dengan Bawaslu?

Kami memaknai perdebatan panjang pada saat perumusan Peraturan KPU sebagai perdebatan kritis yang sudah sepatutnya melatarbelakangi perumusan peraturan. Namun ketika Peraturan KPU telah sah dan diundangkan, tidak seharusnya dan tidak sepatutnya Bawaslu mengabaikan Peraturan KPU dalam memutus sengketa pencalonan pemilu.

Pasal 76 ayat 1 UU Pemilu telah mengatur bahwa dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, Bawaslu seharusnya tidak potong kompas dan menarik simpulan sendiri dikarenakan koreksi atas Peraturan KPU bukan ranah dan wewenang Bawaslu. Sedangkan hingga saat ini, belum ada putusan MA yang menyebutkan Peraturan KPU bertentangan dengan UU.

Putusan pengawas pemilu di enam daerah, yaitu Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba, terhadap sengketa pencalonan mantan napi korupsi secara terang benderang tidak menjadikan Peraturan KPU tentang Pencalonan sebagai rujukan. Padahal, Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bawaslu justru diamanatkan mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, sebagaimana disebut dalam pasal 93 huruf l UU Pemilu. Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan pemilu seharusnya memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU.

Pun demikian, masih besar harapan kami untuk Bawaslu RI segera menjalankan kewenangannya meluruskan kekeliruan dengan mengoreksidan memberikan rekomendasi putusan Bawaslu daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf h UU Pemilu.

Harapan dan tuntutan kami ini tidak hanya berangkat dari semangat untuk memiliki legislatif yang lebih baik dan bersih, tetapi juga demi adanya kepastian hukum dalam pencalonan anggota legislatif pemilu 2019. Kami yakin, Bawaslu RI mempunyai semangat yang sama dan memahami bahwa Peraturan KPU tentang Pencalonan masih sah dan berlaku, sepanjang tidak dikoreksi oleh MA.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih. Mari “Bersama Rakyat Awasi Pemilu!” dan jangan menjadi pembela koruptor.

Salam,

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih

Indonesia Corruption Watch (ICW) | Kode Inisiatif | Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) | Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) | NETGRIT | Pemuda Muhammadiyah | Banten Bersih | Rumah Kebangsaan | Madrasah Antikorupsi | Lingkar Madani (LIMA) | Indonesia Budget Center (IBC) | Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan Politik (ANSIPOL) | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)

Catatan:

Lebih dari 237.000 orang menandatangani petisi change.org/koruptorkoknyaleg sebagai dukungan terhadap larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg (update per 30 Agustus 2018).

Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Elly Engelbert Lasut punya salah?

Kenapa kok waktu satu tahun administrasinya tidak selesai? Ada apa dengan pak Gubernur?

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

MELONGUANE, ZONAUTARA.com – Dari kaca mata spiritual, polemik yang berujung belum dilantiknya pasangan Elly Engelbert Lasut- Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2019-2024 punya hubungan dengan masalah dilanggarnya adat di sebuah wilayah yang ada di Tanah Porodisa.

Seorang ahli spiritual Talaud yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengatakan bahwa kini ada beberapa pelaku spiritual yang secara diam-diam tengah membantu agar Elly Engelbert Lasut agar bisa dilantik.

“Saat menjabat Bupati pada periode lalu, dia pernah merusak sebuah tempat yang disakralkan. Saya berharap dia mau insaf dari kesalahannya. Dia harus melakukan ritual agar bisa menebus kesalahannya yang dulu agar memuluskan pelantikannya. Saya siap membantu,” ujar ahli spiritual ini ketika diwawancarai wartawan Zona Utara, Kamis (08/08/2019).

Menurutnya, akibat perbuatan dulu para aramona atau leluhur yang beristirahat di tempat itu marah. Sekalipun dia memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), namun tidak bisa dilantik. Hal itu akan sangat menyakitkan karena banyak energi yang telah keluar untuk kontestasi politik tersebut.

“Para pelaku spiritual seperti kami berbuat sesuatu dengan mempertimbangkan langkah terbaik bagi kepentingan orang banyak. Tidak baik menihilkan hasil Pemilukada yang sudah menggunakan uang negara,” katanya.

Tuntutan pendukung kian merebak

Para pendukung terus menuntut pelantikan. Di antaranya adalah aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Bupati Kepulauan Talaud di Melonguane, Kamis (01/08/2019). Renalto Tumarah, seorang orator kala itu, meminta Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) segera melantik pasangan Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati-Wakil Bupati pilihan rakyat.

“Ada berapa Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pesta demokrasi pada 27 Juni 2018 dengan waktu beberapa bulan adminisrasinya selesai. Kenapa kok waktu satu tahun administrasinya tidak selesai? Ada apa dengan pak Gubernur?” ujar Renalto.

Sweleng Adam, orator lain dalam aksi terebut, mengatakan bahwa masyarakat menilai sikap Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang belum melantik Elly Lasut-Moktar Parapaga menempatkan posisi Kepulauan Talaud sebagai anak tiri dan kelas jauh dari Provinsi Sulut.

“Kabupaten Kepulauan Talaud adalah daerah otonom yang harus dipimpin oleh kepala daerah pilihan rakyat. Bukan daerah kelas jauh yang dipimpin oleh Plh, Pjs, atau Plt pilihan penguasa,” ujar Sweleng.

Aksi serupa pun digelar ratusan masyarakat Talaud bersama Forum Masyarakat Peduli Keadilan dan Forum Peduli Demokrasi Sulut, di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Empat orang perwakilan, yakni Engelbertus Tatibi, Felix Marunsenge, Amal Uada, dan Ricardo Irenius diterima langsung oleh Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik yang didampingi sejumlah direktur.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Plt Dirjen Otda itu, Akmal Malik kembali menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pelantikan dan Surat Perintah Pelaksanaan sudah keluar dan pasti dilantik. Menurut Engelbertus, Mendagri sudah menandatangani surat kedua yang dikirim untuk Gubernur Sulut agar segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud. Surat itu akan dikirim Jumat (02/08/2019).

“Surat itu sudah disampaikan pihak Dirjen Otda ke Gubernur untuk segera melantik,” ujar Engel meniru Akmal.

Pandangan akademisi

Donald Moninjta, pada seminar Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020 yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat, Selasa (06/08/2019), turut angkat suara. Menurutnya, pelantikan pasangan yang berhasil meraup 22.674 suara atau unggul 39,09 persen dari tiga pasangan calon lain tersebut seharusnya tidak ditunda.

Proses pelaksanaan Pemilu di Kepulauan Talaud telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, cerminan ini menunjukan bahwa masyarakat Talaud menjunjung tinggi proses demokrasi. Mestinya pelantikan kepala daerah terpilih tidak boleh ada penundaan.

“Karena memang tidak ada celah hukum yang dilanggar. Tahapan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pun sudah lewat. Selanjutnya tidak ada ruang untuk menunda dan membatalkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud,” kata Donald.

Posisi Gubernur Sulut secara kelembagaan, lanjutnya, tidak punya legal standing untuk menggugat calon terpilih. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah bahwa KPUD melakukan penelitian terhadap pasangan calon, penelitian yang dimaksud, yakni meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi berwenang dan memberikan surat keterangan.

“Selanjutnya hasil penelitian yang sudah dilakukan diumumkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diumumkan kepada masyarakat dan masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan kepada KPUD, masukan masyarakat wajib bagi KPUD untuk menindaklanjutinya,” jelas Donald.

Menurutnya, penundaan pelantikan dengan masih mempersoalkan administrasi calon, adalah bagian dari tidak menghormati keputusan lembaga penyelenggara pemilu, yang di dalamnya ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Karena bila ada keberatan ruang itu sudah disampaikan, mestinya kalau ada masalah pencalonan ke KPU dimintakan klarifikasinya. Namun, tahapan itu sudah lewat.

Pelangaran etika politik jelas nampak dalam penundaan pelantikan. Pasalnya, pasangan terpilih yang diusulkan partai politik telah secara legal dan dipersilakan mengikuti pemilihan kepala daerah dan oleh pemilih telah memilih pasangan calon dan sudah terpilih.

“Jadi, dari partai manapun pasangan calon yang sudah disulkan mestinya dihormati. Secara etika pemerintahan juga terciderai, bila sudah ada SK Pelantikan dari Kemendagri mestinya ditindaklanjuti. Artinya dari sisi hirarki secara kelembagaan posisi Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah adalah baik kalau ditindaklanjuti. Coba kalau kapasitas Gubernur tidak diindahkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Jadi secara keseluruhan memang tidak ada celah atau ruang untuk tertundanya pelantikan,” ujarnya.

Beda antara ditunda dengan dibatalkan

Moktar Arunde Parapaga dalam sebuah kesempatan wawancara pada Sabtu (29/07/2019) terkait pelantikan ini, mengatakan bahwa pelantikan dirinya sebagai Wakil Bupati bersama Bupati Kepulauan Talaud hanya ditunda. Bukan dibatalkan.

“Hal itu dikarenakan terjadi perbedaan pendapat atau ada pendapat-pendapat yang semestinya tidak harus muncul. Mengapa? Karena sekarang ini ada pada tahapan pelantikan. Bukan lagi membahas surat atau administrasi. Pembahasan tingkat administrasi itu pada saat calon itu diverifikasi, mendaftar, berkasnya diperiksa oleh Panwas dan KPU,” ujarnya.

Mestinya jadwal Mendagri secara kolektif yang diterima tanggal 21 Juli. Mengingat tanggal 21 hari Minggu, imbuhnya, maka pihaknya diberitahu oleh Dirjen Otda bahwa molor satu hari dan itu sudah disiapkan skenario bahwa akan ada Pelaksana Harian (Plh) sekian jam.

“Kami melakukan konsultasi, paling banyak itu di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Bapak Dirjen otda Akmal dan seluruh jajaran yang berkompeten di Dirjen otda. Mereka sudah menjelaskan begitu detail bahkan Bapak Dirjen otda sendiri sudah memperlihatkan dokumen pelantikan petikan SK-nya juga sudah ada. Sudah kami baca sekaligus, mengklarifikasi memeriksa nama benar atau salah itu. Sudah ada SK-nya. SK-nya sudah ada,” kata Moktar.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com