Connect with us

HEADLINE

KPU dan Bawaslu Geser Polemik Bacaleg Eks Koruptor Ke MA

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Polemik beda putusan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal bakal calong legislatif (Bacaleg) dari kalangan eks koruptor akhirnya menemui kesepakatan.

Kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tripartit dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu digelar pada Rabu (5/9/2018).

Dalam kesekapatan itu, point pertama yang dirumuskan oleh ketiga lembaga adalah mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk segera memutus uji materi (judical review) terhadap Peraturan KPU (PKPU) yang di dalamnya memuat larangan mantan narapida korupsi maju sebagai caleg.

Saat ini MA sedang menunda sementara uji materi terhadap PKPU yang dimaksud. Alasannya karena disaat yang bersamaan Undang-undang Pemilu yang menjadi acuan PKPU juga sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga lembaga Pemilu ini berpendapat, MA berwenang untuk memutuskan segera persoalan-persoalan yang terkait dengan Pemilu.

“Ada prosedur yang bisa digunakan oleh MA, tidak sebagaimana MA menghadapi judicial review lain. Khusus judicial review Pemilu diatur,” kata Ketua DKPP Harjono, di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2018) malam, sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Point kedua dalam kesepakatan itu adalah mendorong partai politik peserta Pemilu 219 untuk menarik bacalegnya yang berstatus mantan napi korupsi.

Menurut Harjono, semestinya parpol pengusung mengacu pada pakta integritas yang sudah ditandatangani yang isinya sepakat untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi.

Bawaslu Sulut Buka Suara

Usulan dalam point kedua ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pengamat Politik Sulut Ferry Liando saat hadir dalam Media Gathering yang digelar oleh Bawaslu Sulut, Rabu Sore.

“Ayo kita dorong bersama agar parpol pengusung untuk menarik bacaleg eks koruptor dari pencalonan. Tugas parpol itu adalah menyeleksi caleg,” ujar Liando.

Toar Palilingan yang juga hadir pada Media Gathering tersebut mendukung usulan Liando, sebab menurutnya saat ini tanggungjawab pencalonan masih ditangan parpol, sebab bacaleg belum masuk dalam Daftar Caleg Tetap.

Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda menjelaskan alasan diloloskannya dua bacaleg dan satu calon anggota DPD oleh pihaknya.

“Kami memutus dengan melihat apakah proses pengajuan sengketa sesuai perundang-undangan. Dasarnya adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 soal sengketa antar peserta dan penyelenggara Pemilu,” jelas Malonda.

Setelah melewati tahapan mediasi, sengketa yang tidak lolos di tahap itu dibawa ke sidang ajudikasi.

“Kami memeriksa, melihat dalil dari pemohon dan termohon, lalu memutus sesuai dengan perundang-undangan. Kami tidak dalam posisi menjadi penguji undang-undang. Ada sengketa, kami bawa di persidangan lalu memutusnya,” kata Malonda.

Atas putusan Bawaslu yang meloloskan 11 bacaleg mantan napi korupsi yang dinyatakan tidak mememuhi syarat (TMS) oleh KPU ini, Bawaslu dianggap pro korupsi.

Menurut Malonda, Bawaslu Sulut memproses delapan gugatan sengketa pemilu dalam tahapan pengajuan bacaleg ini. Tiga diantaranya merupakan sengketa yang terkait dengan mantan napi korupsi.

Ketiganya adalah mantan terpidana korupsi Syahrial Damapolii (bakal calon anggota DPD), Herry Kereh (Dapil Sulut 1 dari Gerindra) dan Mieke Nangka (Berkarya).

Ketiganya dianggap oleh Bawaslu memenuhi syarat setelah melewati persidangan ajudikasi, dan memerintahkan KPU untuk meloloskan mereka.

Atas putusan Bawaslu Sulut itu, KPU hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah akan mengakomodirnya.

Aktivis anti korupsi Sulut, Berty Sumampouw yang juga hadir dalam Media Gathering itu mengkritik semangat anti korupsi yang diusung oleh KPU.

“Apresiasi bagi KPU untuk melarang caleg eks koruptor. Tapi saya melihatnya ini bukan karena semangat pemberantasan korupsi, namun ini bias dari dorongan berbagai lembaga,” ujar Berty.

Menurutnya, penegakan hukum masalah korupsi bukan hanya soal integritas tetapi juga harus berkeadilan. Semua orang harus menerima keadilan dalam proses pencalonan.

Sementara pengamat kebijakan publik Michael Mamentu menilai PKPU yang diributkan ini seharusnya harus dipersiapkan secara matang agar tidak bias dalam implementasinya.

“Normatifnya benar, tetapi dari sisi perundang-undangan bertentangan. KPU jangan jadi lembaga superbody,” kata Mamentu.

Menurutnya, seharusnya produk hukum itu menyelesaiakan sebuah masalah bukan menimbulkan masalah baru.

 

Editor: Ronny Adolof Buol

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com