Connect with us

HEADLINE

KPU dan Bawaslu Geser Polemik Bacaleg Eks Koruptor Ke MA

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Polemik beda putusan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal bakal calong legislatif (Bacaleg) dari kalangan eks koruptor akhirnya menemui kesepakatan.

Kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tripartit dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu digelar pada Rabu (5/9/2018).

Dalam kesekapatan itu, point pertama yang dirumuskan oleh ketiga lembaga adalah mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk segera memutus uji materi (judical review) terhadap Peraturan KPU (PKPU) yang di dalamnya memuat larangan mantan narapida korupsi maju sebagai caleg.

Saat ini MA sedang menunda sementara uji materi terhadap PKPU yang dimaksud. Alasannya karena disaat yang bersamaan Undang-undang Pemilu yang menjadi acuan PKPU juga sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga lembaga Pemilu ini berpendapat, MA berwenang untuk memutuskan segera persoalan-persoalan yang terkait dengan Pemilu.

“Ada prosedur yang bisa digunakan oleh MA, tidak sebagaimana MA menghadapi judicial review lain. Khusus judicial review Pemilu diatur,” kata Ketua DKPP Harjono, di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2018) malam, sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Point kedua dalam kesepakatan itu adalah mendorong partai politik peserta Pemilu 219 untuk menarik bacalegnya yang berstatus mantan napi korupsi.

Menurut Harjono, semestinya parpol pengusung mengacu pada pakta integritas yang sudah ditandatangani yang isinya sepakat untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi.

Bawaslu Sulut Buka Suara

Usulan dalam point kedua ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pengamat Politik Sulut Ferry Liando saat hadir dalam Media Gathering yang digelar oleh Bawaslu Sulut, Rabu Sore.

“Ayo kita dorong bersama agar parpol pengusung untuk menarik bacaleg eks koruptor dari pencalonan. Tugas parpol itu adalah menyeleksi caleg,” ujar Liando.

Toar Palilingan yang juga hadir pada Media Gathering tersebut mendukung usulan Liando, sebab menurutnya saat ini tanggungjawab pencalonan masih ditangan parpol, sebab bacaleg belum masuk dalam Daftar Caleg Tetap.

Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda menjelaskan alasan diloloskannya dua bacaleg dan satu calon anggota DPD oleh pihaknya.

“Kami memutus dengan melihat apakah proses pengajuan sengketa sesuai perundang-undangan. Dasarnya adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 soal sengketa antar peserta dan penyelenggara Pemilu,” jelas Malonda.

Setelah melewati tahapan mediasi, sengketa yang tidak lolos di tahap itu dibawa ke sidang ajudikasi.

“Kami memeriksa, melihat dalil dari pemohon dan termohon, lalu memutus sesuai dengan perundang-undangan. Kami tidak dalam posisi menjadi penguji undang-undang. Ada sengketa, kami bawa di persidangan lalu memutusnya,” kata Malonda.

Atas putusan Bawaslu yang meloloskan 11 bacaleg mantan napi korupsi yang dinyatakan tidak mememuhi syarat (TMS) oleh KPU ini, Bawaslu dianggap pro korupsi.

Menurut Malonda, Bawaslu Sulut memproses delapan gugatan sengketa pemilu dalam tahapan pengajuan bacaleg ini. Tiga diantaranya merupakan sengketa yang terkait dengan mantan napi korupsi.

Ketiganya adalah mantan terpidana korupsi Syahrial Damapolii (bakal calon anggota DPD), Herry Kereh (Dapil Sulut 1 dari Gerindra) dan Mieke Nangka (Berkarya).

Ketiganya dianggap oleh Bawaslu memenuhi syarat setelah melewati persidangan ajudikasi, dan memerintahkan KPU untuk meloloskan mereka.

Atas putusan Bawaslu Sulut itu, KPU hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah akan mengakomodirnya.

Aktivis anti korupsi Sulut, Berty Sumampouw yang juga hadir dalam Media Gathering itu mengkritik semangat anti korupsi yang diusung oleh KPU.

“Apresiasi bagi KPU untuk melarang caleg eks koruptor. Tapi saya melihatnya ini bukan karena semangat pemberantasan korupsi, namun ini bias dari dorongan berbagai lembaga,” ujar Berty.

Menurutnya, penegakan hukum masalah korupsi bukan hanya soal integritas tetapi juga harus berkeadilan. Semua orang harus menerima keadilan dalam proses pencalonan.

Sementara pengamat kebijakan publik Michael Mamentu menilai PKPU yang diributkan ini seharusnya harus dipersiapkan secara matang agar tidak bias dalam implementasinya.

“Normatifnya benar, tetapi dari sisi perundang-undangan bertentangan. KPU jangan jadi lembaga superbody,” kata Mamentu.

Menurutnya, seharusnya produk hukum itu menyelesaiakan sebuah masalah bukan menimbulkan masalah baru.

 

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

HEADLINE

Total akumulatif 1633 kasus positif di Sulut, 999 dari Manado, Minahasa 166

Sudah sebanyak 367 orang yang sembuh.

Bagikan !

Published

on

Pemeriksaan swab test
Persiapan pemeriksaan swab test covid-19 di Sulut. (Foto: Zonautara.com/Ronny A./ Buol)

MANADO, ZONAUTARA.COM – Selang empat bulan kejadian penularan SARS-CoV-2 penyebab covid-19 di sulawesi Utara, kini total kasus positif terkonfirmasi yang dapat dideteksi sudah mencapai 1.633 kasus.

Angka ini merupakan update dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covud-19 provinsi Sulut yang diumumkan hingga Sabtu (11/7/2020).

Baca: Detil 74 kasus baru corona di Sulut pada 12 Juli

“Hari ini ada penambahan 74 kasus baru, yang membuat total kasus positif secara akumualtif di Sulut sudah mencapai 1.633 kasus,” tulis Juru Bicara Satgas Covid-19, Steaven Dandel melalui rilis yang diterima Zonautara pada Sabtu malam.

Saat ini seluruh 15 kabupaten/kota di Sulut sudah terpapar virus corona. Tak ada lagi yang tidak melaporkan adanya kasus positif. Terakhir adalah Kabupate Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Kini di Sitaro yang sempat mempersiapkan aktivitas sosial normal sudah mengoleksi enam kasus positif, yang membuat Bupati Sitaro Evangelian Sasingen menutup aktivitas dua pasar tradisional di pulau Siau.

Kota Manado menjadi daerah di Sulut yang paling tinggi sebaran kasus positif terkonfirmasi virus corona. Kota Manado yang tidak melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini sesuai dengan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, secara akumulatif mencatat 999 kasus positif.

Meski angka ini berbeda dengan data yang ada di website Informasi Covid-19 Pemkot Manado, namun angka penularan virus corona di Manado sangat tinggi. Data di website Pemkot Manado mencantumkan angka total kasus positif sebanyak 963 kasus, dimana kasus yang masih aktif sebanyak 740 kasus, 156 sudah sembuh dan 67 orang meninggal.

Daerah lain di Sulut yang punya angka kasus positif cukup tinggi adalah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

Di Minahasa hingga Sabtu (11/7) tercatat ada 166 kasus positif. Jumlah ini berbeda satu angka dengan data yang dirilis oleh Pemkab Minahasa yang menyebut ada 167 kasus positif. Dari 167 kasus positif tersebut, yang masih aktif ada sebanyak 97 orang.

Sementara di Tomohon, jumlah total kasus positif sesuai data dari Dinkes Prov Sulut ada sebanyak 135 kasus, yang berbeda satu angka dengan website Covid-19 Pemkot Tomohon yang tertera 134 kasus. Dari 134 kasus positif, yang masih aktif ada sebanyak 97 orang, 30 sudah sembuh dan 7 orang meninggal dunia.

Daerah lain dengan kasus mendekati angka 100, adalah Kota Bitung dengan 97 kasus positif dan Minahasa Utara yang sudah mencatat 93 kasus positif.

Berikut daftar distrubusi kasus positif di Sulut hingga Sabtu (11/7/2020), sesuai dengan data di Dinkes Provinsi Sulut.

DaerahTotal Kasus Positif
Kab. Sangihe7
Kab. Sitaro6
Kab. Talaud8
Kota Bitung97
Kab. Minahasa Utara93
Kota Manado999
Kab. Minahasa166
Kota Tomohon135
Kab. Minahasa Selatan23
Kab. Minahasa Tenggara11
Kab. Bolaang Mongondow7
Kab. Bolaang Mongondow Utara4
Kab. Bolaang Mongondow Selatan4
Kab. Bolaang Mongondow Timur2
Kota Kotamobagu23
Luar wilayah36
Masih diverifikasi12
Total1633

“Dari 1.633 total kasus positif di Sulut, yang masih dirawat ada sebanyak 1.163 orang, dimana sebanyak 367 orang sudah sembuh dan 103 orang meninggal,” rinci Dandel.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com