Connect with us

HEADLINE

Bejat! Bocah 11 Tahun Di Bolsel Diperkosa 2 Pamannya dan Mantan Aparat Desa

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Kejadian kekerasan terhadap anak kembali terungkap di desa Milangodaa Utara, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Kali ini menimpa korban seorang bocah perempuaan berusia 11 tahun, yang diduga dilakukan oleh empat pelaku. Dua diantara pelaku adalah paman korban sendiri.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulut merilis kejadian pemerkosaan itu setelah mendapat laporan dari keluarga korban. LPA Sulut diminta untuk melakukan pendampingan dan penanganan kasus yang sudah ditangani kepolisian ini.

“Ibu korban kini mengalami trauma yang hebat dan membutuhkan penanganan khusus,” kata Ketua LPA Sulut Jull Takaliuang, Selasa (18/9/2018).

Seharusnya, korban bersama ibunya sudah bersama dengan LPA Sulut. Namun saat dalam perjalanan ke Manado, pada Senin (17/8) kemarin, keduanya harus kembali, sebab korban mengalami muntah-muntah di tengah perjalanan.

Kasus kekerasan seksual ini terungkap saat korban selama dua minggu tidak mau lagi ke sekolah. Ketika ditanyakan dan dibujuk oleh ibunya, korban kemudian menceritakan apa yang dialaminya.

Aparat polisi dari Polsek Posigadan kini telah menahan keempat pelaku. LPA Sulut mengapresiasi langkah cepat polisi tersebut.

“Para terduga pelaku harus dihukum sebera-beratnya!,” tegas Takaliuang.

Takaliuang menambahkan para pelaku harus dijerat dengan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahkan jika perlu pelaku harus mendapat tambahan hukuman sepertiga dari masa hukuman yang diputuskan hakim nanti, karena pelaku adalah keluarga dekat korban.

Korban sendiri merupakan anak tertua dari tiga bersaudara yang sudah ditinggal almarhum ayahnya beberapa bulan lalu. Dia dirawat oleh ibunya bersama kedua adiknya. Keseharian, korban sering bermain di rumah salah satu terduga pelaku yang tidak lain adalah saudara kandung ayahnya.

Menurut laporan keluarga ke LPA Sulut, peristiwa terkutuk itu dilakukan pertama kali oleh paman korban pada siang hari sekitar bulan Juli 2018. Saat itu terduga pelaku pulang dari menambang.

Saat itu istri pelaku sedang mencuci baju di sungai dan korban tertidur di salah satu kamar di rumah pelaku. Melihat korban yang sedang tertidur, pelaku yang bernama OS langsung memperkosa korban.

Usai melakukan perbuatan bejatnya, teman pelaku bernama CP memergoki tindakan pelaku. CP yang juga penambang, bukannya memarahi pelaku dan menolong korban malah ikut memperkosa korban yang sudah dalam kondisi tidak berdaya dan ketakutan.

Sekitar tiga hari kemudian, para pelaku yang berjumlah empat orang usai berpesta minuman keras kembali memperkosa korban di rumah OS. Kali ini dua pelaku lainnya yakni AP dan P yang merupakan mantan aparat desa setempat ikut dalam perbuatan terkutuk itu. AP juga merupakan paman korban.

Dari pengakuan korban kepada ibunya, setelah itu, sepanjang bulan Juli hingga Agustus, keempat pelaku terus secara bergantian memperkosa korban.

LPA Sulut bertekad mengawal proses hukum kasus ini dan berharap para pelaku mendapat hukuman yang paling berat. Bahkan jika memungkinkan, selain hukuman penjara, LPA Sulut meminta dukungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban untuk mendukung korban dan keluarga mendapatkan keadilan, termasuk bisa menghitung tuntutan restitusi.

Editor: Ronny Adolof Buol

 

Ralat: Sebelumnya disebutkan bahwa dua dari pelaku adalah aparat desa. Koreksi dilakukan oleh LPA Sulut, bahwa yang dimaksud adalah mantan aparat desa. Pembetulan telah dilakukan.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com