Connect with us

Hukum dan Kriminal

Sindikat Penggelapan Mobil Diamankan Reskrimum Polda Sulut, 4 Anggota Polri

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Sebanyak 14 pelaku penggelapan mobil dan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di wilayah Sulawesi Utara (Sulut), berhasil diamankan di tempat yang berbeda, oleh Tim Lapangan Ranmor Direktorat Reskrimum Polda Sulut yang dipimpin AKP Rivo Malonda, selang Juli hingga Oktober 2018.

Hal tersebut dibeber Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, didampingi Dir Reskrimum Kombes Pol Hari Sarwono dan Kabid Humas Kombes Pol Ibrahim Tompo, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Mapolda Sulut, Kamis (8/11/2018).

Adapun ke-14 tersangka masing-masing, RM alias Rendy (29), MM alias Marthen (32) keduanya warga Toruakat Dumoga, ML alias Melki (42) warga Tanjung Batu Manado, RG alias Retno (31) warga Desa Pusian Dumoga, HJ alias Hen (30) warga Kelurahan Bitung Amurang, RK alias Ricky (30) warga Desa Tumpaan, MP alias Rina (48) warga Singkil Manado, JM alias Jul (31), SM alias Ser (41) GM alias Gito (30) HM alias Hamdan (50) semuanya warga Kotamobagu.

HK alias Heldy (41) warga Moat Boltim, HI alias Hengky (43) warga Gorontalo, HM alias Hamdan (50), TA alias Taufiq.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menjelaskan kronologis penangkapan para pelaku.

Berawal saat dibekuknya lima tersangka, yaitu RM, ML, RG, HJ dan RK.
Mereka ditangkap petugas saat sedang melakukan transaksi di depan RM City Ekstra Malalayang Manado, pada 12 Juli 2018.

Saat itu, petugas menemukan dua buah mobil, setelah dicek ternyata STNK palsu. Modusnya merubah STNK dan TNKB.

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Polisi menangkap perempuan MP alias Rina di Kota Cirebon. Tim kemudian melakukan pengembangan dan kembali berhasil menangkap tersangka lainnya, yakni JM yang ditangkap di Kotamobagu pada 20 September 2018.

Tim juga melakukan pengembangan terhadap pembuatan STNK palsu dan menangkap beberapa tersangka pada 20 Agustus 2018, mereka adalah SM, GM dan HD. Ketiganya ditangkap di Kotamobagu.

Kemudian pada 13 September, petugas menangkap lelaki MM di Kotamobagu dan lelaki HI ditangkap di Gorontalo.

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018, petugas melakukan penangkapan terhadap lelaki HD dan lelaki TA yang juga terlibat dalam pembuatan STNK dengan data kendaraan yang dipalsukan.

Sebanyak 18 unit mobil dan empat lembar STNK mobil palsu kini diamankan polisi.

Waskito menjelaskan, saat ini berkas ketujuh tersangka, yaitu MP, SM, RM, RG, ML, HJ dan RK bersama barang bukti sudah diserahkan atau tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Sedangkan tersangka GM, HD, MM dan HI, berkas perkaranya sampai saat ini sudah tahap I di Kejaksaan Tinggi Sulut.
Sementara itu, tersangka JM, HN dan TA sementara dalam tahap pemberkasan.

Di antara para pelaku, terdapat empat anggota Polri yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Di sini ada empat anggota saya yang terlibat, ini akan saya tindak dengan tegas, harusnya melindungi melakukan penegakkan hukum, justru malah sebaliknya terlibat di dalam hal-hal seperti ini. Kalau memang unsurnya cukup, saya pecat. Ya ini pelajaran untuk semuanya,” ujar Waskito.

Waskito pun mengimbau kepada seluruh masyarakat di Sulut, jika mau melakukan transaksi kendaraan, agar melakukan pengecekan keabsahan surat-surat ke Polri.

“Terlebih keabsahan surat-surat kendaraannya, apakah asli atau tidak, curian atau tidak,” pungkas Waskito.

Penulis : Gary Kaligis
Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Hukum dan Kriminal

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Seluruh fraksi yang hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (05/09/2019), menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, kurang-lebih ada 21 pasal di dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Pasal-pasal tersebut antara lain mengenai status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN); penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai ASN tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu,” kata Abdul di Jakarta, Rabu (11/09/2019)

Dalam RUU itu, imbuhnya, juga diatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi.

“Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR,” ujarnya.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Ketua Umum AJI mengatakan, kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

“Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara,” terangnya.

Fakta merisaukan

Dua fakta ini sangat merisaukan AJI, organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI Revolusi Riza mengatakan, konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

“Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI menyatakan sikap, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK,” kata Revolusi.

Presiden, menurutnya, bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.

“AJI mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi,” ujar Revolusi.

AJI juga, tambah Sekjen AJI, mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan kroupsi.

“AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR,” ujar Revolusi.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com