Connect with us

ZONA DAERAH

ASN Tidak Netral di Pemilu 2019, Sanksi Tegas Menanti

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulut Awaludin Umbola mengatakan, netralitas ASN sangat mempengaruhi kualitas Pemilu 2019 nanti.

Menurut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ini, ASN memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam pemilu.

“Soal netralitas ASN, Bawaslu pertegas bahwa ASN ini secara konstitusi punya hak memilih, tetapi mereka dilindungi untuk tidak berpihak,” ungkap Umbola, di sela-sela Media Gathering Pengawas Tahapan Kampanye Pemilu 2019, yang digelar di Elmons Coffee Tomohon, Kamis (15/11/2018).

Menurut dia, di Kota Tomohon, pihaknya sudah menyurat kepada Wali Kota Tomohon soal netralitas para ASN yang ada di jajaran Pemerintah (Kota Pemkot) Tomohon.

Sementara itu, Kordiv Hukum dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulut Supryadi Pangelu mengatakan, bahwa sanksi terhadap ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu sudah jelas.

“Kalau dulu rekomendasi bagi ASN yang tidak netral hanya pembina kepegawaian. Tapi kalau sekarang, rekomendasi langsung diberikan kepada Komisi ASN (KASN) dan KASN yang langsung memberikan sanksi,” ungkap Pangelu didampingi Ketua Bawaslu Tomohon Deisy Soputan dan dua pimpinan lainnya, yakni Steffen Linu serta Irfan Dokal.

Di mana, kata dia, rekomendasi yang diberikan mulai dari tidak adanya kenaikan pangkat dan juga penurunan pangkat hingga sanksi pemberhentian.

Sehingga, lanjut Pangelu, pihaknya berharap agar para ASN bisa menjaga netralitas sehingga tidak terjerat pelanggaran pemilu yang bisa berdampak pada karir.

Pangelu pun turut mengimbau kepada para peserta pemilu agar tahapan kampanye saat ini dapat dilakukan dengan sopan, santun, tertib dan juga tidak menyebarkan hoaks.

“Kalau bicara demokrasi pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan yang damai. Simbol-simbol ini harus dijaga agar Pemilu yang bermartabat bisa tercipta,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

Rata-rata air di sumur mengering

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com