Connect with us

ZONA DAERAH

ASN Tidak Netral di Pemilu 2019, Sanksi Tegas Menanti

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulut Awaludin Umbola mengatakan, netralitas ASN sangat mempengaruhi kualitas Pemilu 2019 nanti.

Menurut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ini, ASN memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam pemilu.

“Soal netralitas ASN, Bawaslu pertegas bahwa ASN ini secara konstitusi punya hak memilih, tetapi mereka dilindungi untuk tidak berpihak,” ungkap Umbola, di sela-sela Media Gathering Pengawas Tahapan Kampanye Pemilu 2019, yang digelar di Elmons Coffee Tomohon, Kamis (15/11/2018).

Menurut dia, di Kota Tomohon, pihaknya sudah menyurat kepada Wali Kota Tomohon soal netralitas para ASN yang ada di jajaran Pemerintah (Kota Pemkot) Tomohon.

Sementara itu, Kordiv Hukum dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulut Supryadi Pangelu mengatakan, bahwa sanksi terhadap ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu sudah jelas.

“Kalau dulu rekomendasi bagi ASN yang tidak netral hanya pembina kepegawaian. Tapi kalau sekarang, rekomendasi langsung diberikan kepada Komisi ASN (KASN) dan KASN yang langsung memberikan sanksi,” ungkap Pangelu didampingi Ketua Bawaslu Tomohon Deisy Soputan dan dua pimpinan lainnya, yakni Steffen Linu serta Irfan Dokal.

Di mana, kata dia, rekomendasi yang diberikan mulai dari tidak adanya kenaikan pangkat dan juga penurunan pangkat hingga sanksi pemberhentian.

Sehingga, lanjut Pangelu, pihaknya berharap agar para ASN bisa menjaga netralitas sehingga tidak terjerat pelanggaran pemilu yang bisa berdampak pada karir.

Pangelu pun turut mengimbau kepada para peserta pemilu agar tahapan kampanye saat ini dapat dilakukan dengan sopan, santun, tertib dan juga tidak menyebarkan hoaks.

“Kalau bicara demokrasi pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan yang damai. Simbol-simbol ini harus dijaga agar Pemilu yang bermartabat bisa tercipta,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com