Connect with us

HEADLINE

Bakal berubahkah nasib petani Abaka Talaud?

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Kepulauan Talaud yang kaya dengan keanekaragaman flora, memiliki banyak tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Satu di antaranya adalah pisang Abaka (Musa textilis) atau yang dalam bahasa Talaud disebut busa palianna.

Tanaman yang termasuk dalam famili Musaceae atau jenis pisang-pisangan ini memang banyak yang ditemukan tumbuh liar di Bumi Porodisa.

Serat Abaka banyak manfaatnya. Contohnya, dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas berkualitas tinggi, uang kertas, industri telekomunikasi, inďustri transportasi, serta kertas ringan udara seperti kertas teh celup dan tisu basah. Bahkan untuk merekatkan limbah kertas, butuh 60 persen serat abaka.

Abaka sebenarnya bisa jadi tanaman alternatif termudah bagi pabrik kertas karena hanya membutuhkan 18 bulan untuk diproduksi tanaman untuk produksi kertas lainnya.

Indonesia memiliki industri garmen terbesar di Asia Tenggara. Tapi tidak punya pasokan kapas karena hanya diimpor dari negara lain. Abaka bisa jadi pengganti kapas untuk tekstil.

Sejauh ini, budidaya Abaka pernah diseriusi banyak pihak agar dapat dikembangkan menjadi komoditi ekonomi yang meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bagian dari keseriusan yang dimaksud seperti yang pernah dilakukan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2012 yang pernah memberikan sentuhan dana untuk bibit dan pelatihan petani Abaka di beberapa kecamatan, di antaranya Essang dan Rainis.

Lalu mengapa nasib perkebunan Abaka layaknya peribahasa  “hidup enggan, mati pun tak mau”? Padahal lahan yang dibutuhkan tidaklah sulit karena Abaka bisa menjadi tanaman sela di antara tanaman kelapa.

Baca: Pengusaha Jepang bakal borong Abaka di Talaud

Bila jadi tanaman sela dari lahan kebun Kelapa, Talaud sebenarnya bisa menjadi penghasil Abaka terbesar dunia setelah Philipina. Mengapa demikian? Bukankah Talaud hanya memiliki lahan 30 ribu hektar (ha) sedangkan Philipina 300 ribu ha?

Apakah produksi Abaka Philipina tidak menurun jauh karena dilanda musibah badai? Bisa jadi sekarang Philipina hanya unggul tipis dari Talaud.

BI Perwakilan Sulut pernah menargetkan perluasan kebun Abaka di Talaud mencapai 5.000 ha dengan hasil setiap panen yang mencapai 20 ribu ton.

zonautara.com
Serat Abaka di Talaud.(Foto: Engli Maarontong)

Soal hitung-hitungan keunggulan budidaya Abaka cukup menarik ditelisik. Dalam lahan 1 ha Abaka tumbuh mencapai 1.000 rumpun yang dapat dipanen dua sampai tiga kali setahun. Hasil produksi Abaka dari lahan seluas 1 ha dapat mencapai sekitar 6 ton. Dari hitungan itu bisa diperoleh penghasilan sekitar Rp 60 juta bila hitungan 10.000 per kilogram (kg).

Bila dibandingkan harga kopra sangat beda jauh. Kelapa per hektar hanya bisa menghasilkan kopra sekitar 6 ton. Dalam setahun hanya bisa mendapat penghasilan sekitar 30 juta saja.

Perihal penurunan produksi Abaka di Philipina seakan terjawab dengan kedatangan investor Jepang yang mencari tambahan pasokan di Talaud, awal Desember 2018. Ryo Tanabe, investor asal Jepang,

Berdasarkan informasi dari investor Jepang tersebut, perusahaannya butuh 300 ton. Bila harga Abaka sebelumnya sebesar Rp 10.000 per kg untuk grade 1, Jepang bisa borong dengan harga Rp 21.000 per kg untuk grade 1.

Akankah nasib petani Abaka mengalami masa kejayaannya atau tetap merana? Wallahualam.

Editor: Rahadih Gedoan

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com