Connect with us

KABAR DARI PALU

Status lahan terdampak likuifaksi tunggu revisi Perda RTRW

Published

on

zonautara.com

PALU – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, masih menunggu penetapan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Penetapan perubahan perda itu penting untuk menentukan status kepemilikan lahan warga di kawasan terdampak likuifaksi.

Empat kawasan itu yakni di Kelurahan Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Ir Andry Novijandri mengatakan, sesuai Peta Zona Rawan Bencana Kota Palu, yang telah ditandatangani pemerintah, kawasan terdampak likuifaksi masuk dalam ZRB 4. Artinya, wilayah likuifaksi berada dalam Zona Merah yang tidak layak untuk dihuni.

“Status tersebut juga akan menjadi pertimbangan BPN dalam menyikapi status lahan. Tapi kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” kata Andry, Jumat pekan lalu.

Saat ini, BPN masih berfokus untuk memastikan korban yang tidak memiliki hunian setelah bencana 28 September 2018. Dia berharap agar para korban yang belum memiliki hunian bisa segera mendapatkan tempat tinggal.

Hasil analisis sementara pemetaan secara spasial Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 18 Oktober 2018, menunjukkan, bahwa rumah terdampak likuifaksi di Balaroa, Kota Palu, mencapai 1.045 unit dengan luas wilayah 47,8 hektar.

Jumlah perkiraan rumah terdampak di Petobo, Kota Palu mencapai 2.050 unit dengan luas wilayah 180 hektar. Sedangkan di Jono Oge, Sigi, mencapai 366 unit dengan luas wilayah 202 hektar.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari Tempo, Pusat Air Tanah Dan Geologi Lingkungan Badan Geologi telah membuat riset yang memprediksi potensi likuifaksi di Palu. Riset tahun 2012 itu menghasilkan Peta Zona Bahaya Likuifaksi untuk daerah Palu dan sekitarnya. Peta tersebut sudah diserahkan pada pemda setempat.

Menurut peneliti Geologi Teknik Badan Geologi, Taufik Fira Buana, di dalam peta itu ada keterangan sangat tinggi, tinggi, dan rendah. “Kalau tinggi, dia berpotensi sekali terjadi likuifaksi,” kata Taufik Wira Buana dikutip dari Tempo, Rabu, 3 Oktober 2018.

Taufiq mengatakan, Balaroa dan Petobo di Palu termasuk dalam daerah yang berpotensi terjadi likuifaksi. “Balaroa potensi tinggi. Sedangkan Petobo sangat tinggi di peta tersebut,” kata dia.

Likuefaksi secara sederhana, kata dia, adalah proses hilangnya kekuatan tanah, daya dukung tanah, karena proses pencairan atau pembuburan akibat efek guncangan gempa bumi. Efek likuefaksi ada yang bersifat lokal dan ada yang menjangkau dalam area yang luas.

Menuru Taufiq, Palu menjadi salah satu daerah yang menjadi pilihan untuk penelitian potensi likuifaksi karena keberadaan sesar Palu-Koro. “Palu dekat dengan sumber gempa. Dan sesar Palu-Koro, beberapa ahli sudah menyatakan itu termasuk yang aktif bergerak. Berpotensi besar gempanya,” kata dia.

Sementara faktor kondisi kekuatan tanah berkaitan dengan kondisi geologi tanahnya. Umumnya likuifaksi terjadi dengan syarat kondisi tanahnya tersusun dari endapan aluvium yang sifatnya lepas. Di bagian kota Palu sendiri umumnya terdiri dari jenis batuan pasir, kerikil, lanau, dan lempung. “Dominasinya kalau di Palu itu pasir,” kata Taufiq.

Syarat itu tidak cukup. Tanah dengan sifat lepas seperti aluvium itu harus jenuh air. Palu memeuhi syarat tersebut. “Kondisi tanahnya jenuh air. Ini ditandai dengan muka air tanahnya dangkal. Estimasinya kurang dari 10 meter,” kata Taufiq. “Beberapa daerah dengan kondisi air tanah kurang dari 10 meter termasuk dangkal. Dan cenderung memberikan likuefaksi.”

Penulis: Jefrianto dan Ika Ningtyas
Editor: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com