Connect with us

HEADLINE

ICW kutuk keras teror terhadap pimpinan KPK

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Peristiwa pelemparan bom terhadap rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dan Laode Syarif, sungguh sangat mengejutkan.

Diduga tindakan yang terjadi pada Rabu (9/1/2019) itu, merupakan sinyal langsung untuk meneror bukan hanya para pimpinan KPK secara personal, tetapi juga institusi dan seluruh jajaran pegawai KPK dalam menjalankan perintah undang-undang.

Teror ini bukan pertama kalinya terjadi, tulis Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rilis yang diterima zonautara.com. Sudah ada serangkaian teror lain yang pernah dialami jajaran pegawai KPK. Seperti penyerbuan fasilitas KPK berupa safe house, ancaman bom ke gedung KPK dan rumah penyidik KPK, penyiraman air keras dan kendaraan milik penyidik serta pegawai KPK, ancaman pembunuhan, perampasan perlengkapan milik penyidik KPK, penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap penyidik.

Baca pula: Rumah pimpinan KPK diteror bom

ICW menilai bahwa teror bom terhadap pimpinan KPK merupakan tindakan berani, yang mungkin terinspirasi dari teror-teror sebelumnya yang berhasil, seperti yang dialami Novel Baswedan, mengingat penegak hukum belum dapat mengungkap pelakunya hingga hari ini.

ICW juga menganggap teror ini perlu dilihat sebagai ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi mengingat KPK ada di garda terdepannya.

Untuk itu ICW mendesak kejadian teror ini perlu diungkap cepat oleh penegak hukum supaya tidak muncul spekulasi yang liar dan makin memanaskan suasana, mengingat ini adalah tahun politik.

ICW juga meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap pimpinan dan pegawai KPK, serta dukungan politik terhadap KPK dalam menjalankan kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kapolri juga diharapkan memerintahkan seluruh aparaturnya untuk mengungkap dan menjerat pelaku teror bom terhadap pimpinan KPK dan teror lain yang pernah terjadi.

Disamping itu KPK perlu membangun sistem keamanan yang lebih baik, yang ditujukan kepada seluruh pegawai KPK, terutama yang rawan terhadap target teror serta mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus semangat melawan korupsi.

Fake Bom

Sebagaiman diberitakan, rumah Agus Rahardjo dan Laode Syarif mendapat teror bom pada Rabu kemarin. Polisi langsung turun menyelidiki kasus ini.

Setelah melakukan pemeriksaan polisi menduga bahwa bom yang ditemukan di rumah Agus Rahardjo di Bekasi, Jawa Barat merupakan bom pipa palus.

“Polri menyimpulkan bahwa yang ditemukan di lokasi kediaman pimpinan KPK Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) di Bekasi adalah bom palsu, fake bomb,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019), dikutip dari Kompas.com

Iqbal memastikan polisi akan terus menyelidiki kasus ini dan mengungkap motif pelaku.

Sementara untuk dua bom yang dilemparkan ke rumah Laode M Syarif di Jakarta Selatan, satunya dipastikan tidak meledak.

Editor: Ronny Adolof Buol

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com