Connect with us

HEADLINE

Menegangkan, buaya yang mangsa pengasuhnya akhirnya dievakuasi

Published

on

zonautara.com

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Suasana yang cukup menegangkan terjadi di lokasi kandang buaya di area perusahaan budidaya mutiara di Desa Ranowangko, Kecamatan Tanawangko, Minahasa, Senin (14/1/2019).

Petugas dari Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki mengevakuasi buaya berukuran panjang 4,4 meter dan lebar 90 centimeter itu.

Sebelumnya, buaya yang diberi nama Merry itu telah melukai Kepala Laboratorium CV. Yosiki, Deasy Tuwo (44). Deasy ditemukan tewas dalam kondisi tubuh tak utuh.

Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, harus menyita buaya tersebut karena kepemilikannya tidak berijin.

Pemilik buaya yang dipelihara di dalam kandang berukuran panjang sekitar 15 meter itu tidak dapat ditemui.

“Buaya ini dievakuasi karena jangan sampai membahayakan lagi orang lain,” ujar Sekretaris BKSDA Sulut Hendrik Rundengan.

Warga yang berkerumun di lokasi evakuasi merasa tegang melihat petugas PPS Tasikoki berusaha menaklukan reptil raksasa itu.

Beberapa petugas PPS Tasikoki mulanya berusaha mengikat mulut buaya. Merasa terancam, buaya itu memberontak dan mencoba memberi perlawanan.

Baca pula: Tak semestinya satwa liar dipelihara

Namun dengan keahlian yang dimiliki, buaya itu dapat ditaklukan. Butuh puluhan orang untuk mengangkat buaya dari kolam kandangnya.

Kandang yang dibuat dari pagar beton harus dijebol, agar buaya tersebut bisa diangkut ke mobil.

Evakuasi yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu juga ikut dibantu oleh aparat TNI dan kepolisian.

“Tidak sembarang melakukan evakuasi, kita harus berhati-hati dan paham betul bagaimana seharusnya mempelakukan satwa liar,” ujar rescuer PPS Tasikoki, Noldy.

Manajer PPS Tasikoki Billy Lolowang menjelaskan bahwa seharusnya satwa liar tidak untuk dipelihara.

Usai dievakuasi, buaya itu akan dibawa ke lokasi konservasi yang menjadi mitra BKSDA Sulut.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

HEADLINE

Tak ada lagi status pegawai selain PNS dan PPPK

Pemerintah juga menghapus tenaga honorer.

Bagikan !

Published

on

Foto: Zonautara.com

ZONAUTARA.COM – Pemerintah sepakat untuk menghapus segala jenis pegawai di instansi pemerintah. Nantinya, yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan jenis pegawai itu diambil dalam rapat kerja (raker) mengenai seleksi CPNS periode 2019-2020 di Gedung DPR, Jakarta antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI, Senin (20/1/2020).

Dalam raker ini, ada 5 kesimpulan, salah satunya yakni Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

“Kesimpulan itu mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” ujar pimpinan raker sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Jakarta, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arif menegaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu PNS dan PPPK. Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes.

“Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD inpres yang ada di pelosok itu telah mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana kita akan membangun SDM sesuai visi dan misi presiden, kalau makan mereka tidak tercukupi dan kesehatannya buruk,” tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan CPNS yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya.

“Karena yang mengikuti tes ini banyak. Pusat data internet ada di Amerika. Jangan nanti lemot. Tenaga teknisnya harus benar-benar mengecek kesiapan akan hal tersebut. Jangan sampai ketika seseorang akan meng-upload data untuk mendaftar, sampai subuh baru bisa masuk datanya,” ungkapnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com