Connect with us

HEADLINE

Menegangkan, buaya yang mangsa pengasuhnya akhirnya dievakuasi

Published

on

zonautara.com

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Suasana yang cukup menegangkan terjadi di lokasi kandang buaya di area perusahaan budidaya mutiara di Desa Ranowangko, Kecamatan Tanawangko, Minahasa, Senin (14/1/2019).

Petugas dari Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki mengevakuasi buaya berukuran panjang 4,4 meter dan lebar 90 centimeter itu.

Sebelumnya, buaya yang diberi nama Merry itu telah melukai Kepala Laboratorium CV. Yosiki, Deasy Tuwo (44). Deasy ditemukan tewas dalam kondisi tubuh tak utuh.

Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, harus menyita buaya tersebut karena kepemilikannya tidak berijin.

Pemilik buaya yang dipelihara di dalam kandang berukuran panjang sekitar 15 meter itu tidak dapat ditemui.

“Buaya ini dievakuasi karena jangan sampai membahayakan lagi orang lain,” ujar Sekretaris BKSDA Sulut Hendrik Rundengan.

Warga yang berkerumun di lokasi evakuasi merasa tegang melihat petugas PPS Tasikoki berusaha menaklukan reptil raksasa itu.

Beberapa petugas PPS Tasikoki mulanya berusaha mengikat mulut buaya. Merasa terancam, buaya itu memberontak dan mencoba memberi perlawanan.

Baca pula: Tak semestinya satwa liar dipelihara

Namun dengan keahlian yang dimiliki, buaya itu dapat ditaklukan. Butuh puluhan orang untuk mengangkat buaya dari kolam kandangnya.

Kandang yang dibuat dari pagar beton harus dijebol, agar buaya tersebut bisa diangkut ke mobil.

Evakuasi yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu juga ikut dibantu oleh aparat TNI dan kepolisian.

“Tidak sembarang melakukan evakuasi, kita harus berhati-hati dan paham betul bagaimana seharusnya mempelakukan satwa liar,” ujar rescuer PPS Tasikoki, Noldy.

Manajer PPS Tasikoki Billy Lolowang menjelaskan bahwa seharusnya satwa liar tidak untuk dipelihara.

Usai dievakuasi, buaya itu akan dibawa ke lokasi konservasi yang menjadi mitra BKSDA Sulut.

Editor: Ronny Adolof Buol

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com