Pemulihan pascabencana Sulteng butuh waktu 3 tahun

PALU — Ketua Tim Penyusun Rencana Induk Sulawesi Tengah, Suprayoga Hadi, memperkirakan masa pemulihan pascabencana Sulteng membutuhkan waktu tiga tahun.

“Kalau huntap bisa selesai dua tahun. Tapi untuk pemulihan ekonomi yang membutuhkan waktu,” kata Suprayoga usai dialog publik Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Sulteng, Selasa kemarin.

Menurut dia, untuk mempercepat pemulihan pascabencana itu, nantinya Pemprov Sulteng harus membentuk lembaga sementara (adhoc) yang berisi tim asistensi dari pemerintah pusat. Lembaga ini sebagai jembatan untuk memudahkan kordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Lembaga adhoc itu bisa melekat langsung pada kantor gubernur atau pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pejabat yang mengisi lembaga adhoc itu akan ditentukan oleh gubernur.

Selain itu, pemerintah pusat saat ini telah mengaktifkan kembali Dana Perwalian untuk Pemulihan Bencana yang pernah dibentuk pada 2010. Dana Perwalian itu untuk menghimpun dan menyalurkan dana-dana hibah dari pemerintah asing ke daerah yang terdampak bencana.

Saat ini Dana Perwalian berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengelolaannya dibantu oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan (UNDP).

Menurut Suprayoga, saat ini Dana Perwalian menerima hibah dari Jerman sebesar US$ 28 juta atau setara hampir Rp400 miliar. Selain Jerman, Pemerintah Indonesia juga sedang menjajaki bantuan ke Swiss dan Selandia Baru.

“Penyaluran dana hibah asing itu menyesuaikan usulan daerah untuk rehabilitasi dan rekontruksi,” kata Suprayoga yang juga Perencana Ahli Madya, Kedeputian Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Suprayoga menekankan, penangungjawab utama masa pemulihan pascabencana Sulteng berada di tangan gubernur. Sebab bencana Sulteng bukan kategori bencana nasional, melainkan bencana daerah.

Gubernur yang akan mengkonsolidasikan kebutuhan empat pemerintah daerah terdampak (Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong) dengan pemerintah pusat.

“Gubernur punya peran yang vital dalam penanganan pascabencana ini,” kata Ketua I Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) ini.[]

Penulis : Firmansyah