Connect with us

KABAR DARI PALU

Pemulihan pascabencana Sulteng butuh waktu 3 tahun

Published

on

zonautara.com

PALU — Ketua Tim Penyusun Rencana Induk Sulawesi Tengah, Suprayoga Hadi, memperkirakan masa pemulihan pascabencana Sulteng membutuhkan waktu tiga tahun.

“Kalau huntap bisa selesai dua tahun. Tapi untuk pemulihan ekonomi yang membutuhkan waktu,” kata Suprayoga usai dialog publik Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Sulteng, Selasa kemarin.

Menurut dia, untuk mempercepat pemulihan pascabencana itu, nantinya Pemprov Sulteng harus membentuk lembaga sementara (adhoc) yang berisi tim asistensi dari pemerintah pusat. Lembaga ini sebagai jembatan untuk memudahkan kordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Lembaga adhoc itu bisa melekat langsung pada kantor gubernur atau pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pejabat yang mengisi lembaga adhoc itu akan ditentukan oleh gubernur.

Selain itu, pemerintah pusat saat ini telah mengaktifkan kembali Dana Perwalian untuk Pemulihan Bencana yang pernah dibentuk pada 2010. Dana Perwalian itu untuk menghimpun dan menyalurkan dana-dana hibah dari pemerintah asing ke daerah yang terdampak bencana.

Saat ini Dana Perwalian berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengelolaannya dibantu oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan (UNDP).

Menurut Suprayoga, saat ini Dana Perwalian menerima hibah dari Jerman sebesar US$ 28 juta atau setara hampir Rp400 miliar. Selain Jerman, Pemerintah Indonesia juga sedang menjajaki bantuan ke Swiss dan Selandia Baru.

“Penyaluran dana hibah asing itu menyesuaikan usulan daerah untuk rehabilitasi dan rekontruksi,” kata Suprayoga yang juga Perencana Ahli Madya, Kedeputian Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Suprayoga menekankan, penangungjawab utama masa pemulihan pascabencana Sulteng berada di tangan gubernur. Sebab bencana Sulteng bukan kategori bencana nasional, melainkan bencana daerah.

Gubernur yang akan mengkonsolidasikan kebutuhan empat pemerintah daerah terdampak (Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong) dengan pemerintah pusat.

“Gubernur punya peran yang vital dalam penanganan pascabencana ini,” kata Ketua I Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) ini.[]

Penulis : Firmansyah

Bagikan !
Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]


Hosting Unlimited Indonesia

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Bagikan !
Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]


Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com