Connect with us

KABAR DARI PALU

Dana stimulan dan santunan dicairkan pekan depan

Published

on

zonautara.com

PALU – Kabar gembira bagi warga korban bencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Usulan dana stimulan dan uang santunan duka akan dicairkan pekan depan. Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah mengajukan Rp2,6 triliun untuk dua item tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) usai memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Sulawesi Tengah, Kamis, 31 Januari 2019 di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Kata Jusuf Kalla, untuk warga yang direlokasi masih menunggu status tanah. Sedangkan warga yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan akan diberikan dana stimulan untuk membangun kembali. Begitupula uang duka juga akan dicairkan bersamaan dengan dana stimulan pemukiman.

Pemerintah, kata Jusuf Kalla menargetkan pembangunan hunian tetap selama dua tahun. “Yang mendapatkan dana stimulan tidak lagi direlokasi. Pembangunan hunian untuk warga yang direlokasi akan dilakukan oleh pemerintah melalui PUPR atau swasta dan targetnya dua tahun pembangunan,” kata JK.

Sedangkan untuk pembangunan kembali bangunan milik pemerintah, sekolah, rumah sakit, puskesmas, jalan masih menunggu hasil assemen. “Dana stimulan bagi kerusakan pemukiman dan uang duka cair pekan depan,” kata Jusuf Kalla.

Hanya saja untuk pencairan dana santunan duka bagi korban jiwa akibat gempabumi, taunami dan likuifaksi masih ada sedikit kendala terkait ahli waris yang belum lengkap.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola memimpin rapat koordinasi evaluasi terkait finalisasi data dan informasi rekapitulasi progres korban bencana di wilayahnya yang berlangsung di Ruang Polibu kantor gubernur setempat, Selasa (29/1/2019).

Dalam rapat koordinasi itu Gubernur Longki didampingi Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele, Sekretaris Provinsi Hidayat Lamakarate serta Satgas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

Dalam keterangannya, gubernur telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi tahun 2018 dan surat permohonan bantuan kepada kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI untuk realisasi pemberian dana stimulan berdasarkan data by name – by address.

Menurut gubernur, berdasarkan data, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia di Kota Palu akibat bencana sebanyak 2.141 orang, di Sigi 289 orang, Donggala 212 orang, dan Parigi Moutong 15 orang.

Total korban jiwa yang meninggal 2.657 orang, hilang 667 orang, korban jiwa tak teridentifikasi 1.016, total korban jiwa 4.340 orang.

Untuk data kondisi rumah rusak ringan di Kota Palu sebanyak 17.293 unit, sedang 12.717 unit, berat 9.181 unit, dan hilang 3.673, total 42.864 rumah.

Sementara di Kabupaten Sigi rumah rusak ringan 10.612 unit, sedang 6.480 unit, berat 12.842, hilang 302, dengan total 30.236 unit rumah.

Kabupaten Donggala rusak ringan 7.989, sedang 6.099, berat 7.215, hilang 75 unit, total 21.378 unit rumah. Di Kabupaten Parigi Moutong rusak ringan 4.191 unit, sedang 826 unit, dan berat 533 unit, total 5.550 unit rumah.

Dalam rapat koordinasi tersebut selanjutnya didiskusikan untuk disepakati hal-hal yang meliputi hak mendapatkan hunian sementara, hunian tetap, dana stimulan jaminan hidup dan santunan duka oleh Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, serta Bupati Parigi Moutong.

Terdapat enam poin utama yang menjadi pembahasan yang penyerahannya nya paling lambat diterima gubernur dari bupati yang daerahnya terdampak bencana sebelum Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di Sulteng.

Adapun keenam topik pembahasan yakni pertama, masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam dan masuk zona merah dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat keterangan dari pemerintah setempat berhak mendapatkan hunian sementara dan hunian tetap serta mendapatkan jaminan hidup selama 60 hari sejak menempati hunian sementara.

Kedua, masyarakat yang rumahnya rusak berat dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat keterangan pemerintah setempat dan surat keterangan dari tim asesmen berhak mendapatkan hunian sementara.

Selain itu juga berhak mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 50 juta serta jaminan hidup selama 60 hari sejak menempati hunian sementara.

Ketiga, masyarakat yang rumahnya mengalami rusak sedang dan rusak ringan dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat keterangan dari pemerintah setempat dan surat keterangan dari tim asesmen berhak mendapatkan dana stimulan masing-masing maksimal Rp 25 juta untuk rusak sedang dan maksimum Rp 10 juta bagi rumah rusak ringan.

Keempat, sehubungan dengan poin di atas masyarakat yang berhak mendapat hunian tetap atau dana stimulan adalah pemilik rumah atau salah seorang ahli warisnya dengan ketentuan bahwa setiap pemilik rumah hanya mendapatkan satu unit hunian tetap atau mendapat dana stimulan untuk satu unit rumah.

Poin kelima, ahli waris yang mendapatkan santunan duka dari pemerintah adalah ahli waris yang kehilangan anggota keluarganya karena meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pemerintah setempat.

Poin keenam atau yang terakhir adalah masyarakat yang hanya mengontrak rumah tidak mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah.

Pada kesempatan itu pula juga diserahkan data hasil akuisisi pemetaan dasar pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah dari Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi Badan Informasi Geospasial kepada Gubernur Sulteng, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Wakil Bupati Parigi Moutong, Sekretaris Kota Palu, dan Ketua Satgas PUPR.

Reporter + Foto : Pataruddin
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com