Connect with us

KABAR DARI PALU

Petobo, dari daerah perang menjadi hunian

Published

on

zonautara.com

PALU — Lumpur setinggi tiga meter di Petobo telah lama mengering, memendam banyak rumah dan jazad manusia. Serpihan-serpihan puing menyatu dalam debu yang beterbangan di tengah terik yang memanggang.

Di atas tanah bekas bencana likuefaksi itu, kini hanya menyisakan cerita-cerita kesedihan yang tak berkesudahan.

Nama Petobo menjadi fenomenal setelah dilumat likuefaksi 28 September 2018 silam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat, gempa 7,4 SR memicu likuefaksi di tanah seluas 180 hektare dari 1.040 hektare total luas Kelurahan Petobo.

Riwayat Petobo ada dalam cerita rakyat orang Kaili. Tokoh adat Desa Pombewe, Atman Givu Lando, mengatakan, Petobo berasal dari kata “tobo” yang berarti menusuk. Nama itu sesuai kisah Taboge Bulava yang hendak dinikahi oleh seorang pria suku Kaili Tara dengan mahar membuat saluran dari Sungai Kawatuna.

Tetapi saat prosesi Petambuli, sang mempelai pria meninggal. Taboge Bulava kemudian dilamar kembali oleh pria dari Panggevei, tetapi mendapat penolakan dari keluarganya.

“Peristiwa ini berujung dengan penusukan yang melukai Taboge Bulava,” kata Atman.

Sebelum bernama Petobo, kawasan tersebut bernama Jajaki yang artinya tempat polibu atau musyawarah, sebelum terjadinya Perang (Kagegere) Lando–Sidima.

Wilayah Jajaki terdiri dari beberapa bagian, yaitu Boya atau Ranjole Kinta, Varo, Nambo, Ranjobori, Pantaledoke, Popempenono, dan Kaluku Lei.

Nambo sebelum likuefaksi, terletak di sekitar Jl. Mamara, Kelurahan Petobo. Nambo diambil dari nama Raja Loru, Nambo Lemba.

Kisah Nambo Lemba berakhir hilang (na’Lanya) di Sungai Ngia, yang dulunya mengalir dari Kapopo lalu bertemu dengan sungai Kawatuna ke arah Levonu (daerah sekitar Dunia Baru dan Mall Tatura).

Keterangan soal Sungai Ngia itu tertera dalam Peta tahun 1897 buatan ahi etnografi Belanda, Albertus Christian Kruyt, yang diterbitkan Diens Kartograi Batavia pada 1941. Dalam peta itu menggambarkan bahwa ada Sungai Ngia (Kapopo) yang mengalir di Petobo.

Hal ini juga dikatakan Arkeolog Museum Sulawesi tengah, Muh. Iksam. “itu adalah bekas aliran sungai purba, yang mengalir dari daerah Kapopo (Ngata baru) dan bersatu dengan sungai palu di Tatura,” kata Iksam, beberapa waktu lalu.

Atman menceritakan, dulunya, Petobo hanya dipakai sebagai tempat berperang. Itu yang memunculkan nama Pantale doke alias tempat menaruh tombak serta Ranjobori sebagai wilayah khusus untuk peperangan.

Dalam beberapa tahun berikutnya, Petobo kemudian khusus diminta menjadi tempat tinggal. Akan tetapi, dulunya, penduduk Petobo tidak boleh lebih dari 60 orang.

“Jika lebih, warga meyakini akan datang bencana dan penyakit sehingga jumlahnya kembali menjadi 60 orang,” kata Atman.

Agar tak jadi malapetaka, penduduk Petobo melangsungkan upacara adat dengan menyusun sejumlah tombak dan guma (pedang) untuk dijadikan Kinta atau kampung kecil sebagai hunian.

“Sejak saat itu penduduk di Kinta dapat bertambah”, ujar Atman.

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Palu 1995, tertulis, bahwa dalam periode itu penggunaan lahan untuk pemukiman dan pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Petobo, hanya seluas 40,306 hektare.

Sedangkan sisanya masih berupa semak, sawah, kebun kelapa dan jaringan irigasi.

Namun, berikutnya, Petobo makin padat dengan hunian. Kompleks-kompleks parumahan banyak dibangun di atas bekas Sungai Ngia.

Di bekas sungai itulah, lumpur likuefaksi 28 September melumat ratusan rumah dan bangunan lain setelah gempa mengguncang. Tepat di batas timur, ada sekitar 15 rumah di Kinta, bekas kampung pertama di Petobo yang selamat dari kepungan likuefaksi.[]

Penulis: Mohamad Herianto
Editor: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com