Connect with us

HEADLINE

Selama Januari 2019, ada 175 konten hoaks yang teridentifikasi

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Selama bulan Januari 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi sebanyak 175 konten hoaks yang menyebar di internet dan media sosial.

Dari 175 konten hoaks yang teridentifikasi itu, sebanyak 11 konten ditemukan disebar pada 22 Januari. Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika Komenterian Kominfo, mencatat rata-rata dalam sehari ada 4 hingga 6 konten hoaks dari beragam isu yang diidentifikasi.

Adapun konten hoaks yang paling banyak teridentifikasi selama Januari adalah isu yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, yakni sebanyak 81 konten. Diantara isu hoaks yang disebar adalah soal temuan 7 kontainer surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok, isu PKI, soal ijazah hingga soal simbol jari.

Sebanyak 22 konten merupakan disinfomasi soal peristiwa seperti hoaks aksi bunuh diri di Sukorajo, video orang yang telah di makamkan selama 4 hari hidup kembali, dan soal pakai OVO bayar pendidiakn dapat cashback 60%.

Data dari Kominfo juga mencatat isu hoaks yang terkait pemerintahan ditemukan sebanyak 13 konten. Beberapa diantaranya hoaks mengenai Kemenag memberi lampu hijau pada LGBT, soal pengangkatan Honor K2 jadi PNS, hingga razia STNK dan lowongan kerja di rumah sakit.

Mengenai isu agama juga ditemukan 9 konten, misalnya yang berkaitan dengan Muslim Ughyur, larangan Shalat Jumat di perusahaan Cina, atau yang menarik perhatian publik berkaitan dengan ceramah Kyai Said Aqil Siradj dalam acara internal Muslimat NU.

Adapun isu yang berkaitan dengan bencana, makanan dan tokoh ditemukenali masing-masing sebanyak 8 konten. Soal bencana misalnya berkaitan dengan angin kencang di Ancol, potensi gempa 8 SR, banjir Katulampa sampai gempa susulan di Jawa Barat.

Hoaks yang berkaitan dengan makanan yang dapat diidentifikasi antara lain soal garam yang tidak boleh dimasak, lintah di kangkung, mie instan penyebab kanker sampai es krim yang mengandung lemak babi.

Tokoh yang dikaitkan dengan paling banyak dimunculkan dalam konten hoaks antara lain Presiden Joko Widodo, Ahok, dan Ustadz Arifin Ilham.

Mengenai keamanan dan teknologi masing-masing 4 konten. Selebihnya berkaitan dengan kecelakaan (3 konten) dan lingkungan (1 konten).

Yang berkaitan dengan teknologi misalnya mengenai keychain GPR, main HP sebabkan mata bengkak dan blokir SMS.

Kementerian Kominfo mengimbau agar warganet dan pengguna media sosial atau aplikasi pesan instan tidak menyebarluaskan informasi hoaks dalam bentuk apapun. Jika ditemukan adanya indikasi informasi yang mengandung hoaks, warganet dapat melaporkanya melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten.

Untuk melihat detil konten hoaks yang teridentifikasi oleh Kementerian Kominfo dapat mengklik link ini.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com