Connect with us

ZONA DAERAH

Wenur: pejabat baru harus tingkatkan kinerja

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman melantik sejumlah pejabat baru, Senin (25/2/2019).

Adapun pejabat yang dilantik tersebut, terdiri dari jabatan eselon II hingga IV dan Kepala Sekolah (Kasek).

Terkait rolling jabatan tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Miky JL Wenur mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan maksimal.

Wenur meyakini, rolling ini dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dengan terlebih dahulu melalui kajian. Dan juga, kata Wenur, rotasi pejabat tersebut untuk melakukan perubahan dan refreshing pejabat.

Menurut dia, rolling jabatan tersebut tidak bisa diintervensi, karena merupakan hak Wali Kota untuk melihat dan mengevaluasi kinerja dari masing-masing SKPD.

“Tapi tentu sebagai DPRD berharap, mutasi ini bisa meningkatkan kinerja, jangan sampai justru sebaliknya. Harus membuat pejabat yang baru lebih meningkatkan kinerja,” ungkap Wenur, di ruang kerjanya, Selasa (26/2/2019).

Menurut politisi Partai Golkar yang kembali mencalonkan diri di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ini, pihaknya akan turut mengevaluasi kinerja dari pejabat-pejabat yang baru dilantik tersebut.

“Tapi kan kita bisa lihat sekarang
dampaknya nanti beberapa waktu ke depan. DPRD akan lihat kinerja. Yang pasti pejabat yang diberi tanggung jawab baru harus meningkatkan kinerja,” ujar istri dari Senator asal Sulut Stefanus BAN Liow ini.

Soal jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang dijabat seorang perempuan, Wenur pun mengaku bangga.

“Kita harus berbangga karena Kepala Satuan Polisi Pamong Praja saat ini dijabat oleh seorang wanita tangguh,” kata Wenur.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com