Connect with us

ZONA DAERAH

Bawaslu ingatkan PPK soal potensi pidana pada proses pungut hitung

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Tahapan pungut hitung pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, memiliki potensi pidana. Penyelenggara Pemilu, salah satunya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diingatkan untuk memahami dengan jelas potensi pidana yang jelas diatur dalam Undang-Undang (UU).

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon Steffen S Linu, saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan Suara Pemilu 2019 bagi PPK se-Kota Tomohon, di Kantor KPU Tomohon, Rabu (27/2/2019).

Dalam materinya tersebut, Steffen menjelaskan soal pasal-pasal yang mengatur tentang pidana bagi penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU, serta bagi Peserta Pemilu dan bagi setiap orang yang mengganggu jalannya pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

“PPK harus menghindari dan meminimalisir kesalahan dalam tugas, maka wajib hukumnya bagi PPK untuk mempelajari, memahami dan mengerti, serta mengimplementasikan Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai dasar pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Tomohon ini.

Menurut Steffen, tugas , kewenangan dan fungsi penyelenggara pemilu sudah diatur dengan jelas dalam UU.

Dia menjelaskan, teknis penyelenggaraan pemilu dalam hal tahapan pungur hitung sudah jelas dijabarkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tahapan Pungut Hitung.

Dalam kesempatan tersebut pun, Steffen turut membedah potensi tindak pidana, serta ketentuan-ketentuan pidana pada tahapan pungut hitung Pemilu 2019.

“Kami berharap agar seluruh PPK bisa memahami tugas kewenangan dan fungsi dalam penyelenggaran Pemilu 2019, sehingga bisa meminimalisir kesalahan, serta bisa menghindari terjadinya tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu 2019,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

Rata-rata air di sumur mengering

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com