Connect with us

ZONA DAERAH

Bawaslu ingatkan PPK soal potensi pidana pada proses pungut hitung

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Tahapan pungut hitung pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, memiliki potensi pidana. Penyelenggara Pemilu, salah satunya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diingatkan untuk memahami dengan jelas potensi pidana yang jelas diatur dalam Undang-Undang (UU).

Hal tersebut diungkapkan Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon Steffen S Linu, saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan Suara Pemilu 2019 bagi PPK se-Kota Tomohon, di Kantor KPU Tomohon, Rabu (27/2/2019).

Dalam materinya tersebut, Steffen menjelaskan soal pasal-pasal yang mengatur tentang pidana bagi penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU, serta bagi Peserta Pemilu dan bagi setiap orang yang mengganggu jalannya pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

“PPK harus menghindari dan meminimalisir kesalahan dalam tugas, maka wajib hukumnya bagi PPK untuk mempelajari, memahami dan mengerti, serta mengimplementasikan Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai dasar pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Tomohon ini.

Menurut Steffen, tugas , kewenangan dan fungsi penyelenggara pemilu sudah diatur dengan jelas dalam UU.

Dia menjelaskan, teknis penyelenggaraan pemilu dalam hal tahapan pungur hitung sudah jelas dijabarkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tahapan Pungut Hitung.

Dalam kesempatan tersebut pun, Steffen turut membedah potensi tindak pidana, serta ketentuan-ketentuan pidana pada tahapan pungut hitung Pemilu 2019.

“Kami berharap agar seluruh PPK bisa memahami tugas kewenangan dan fungsi dalam penyelenggaran Pemilu 2019, sehingga bisa meminimalisir kesalahan, serta bisa menghindari terjadinya tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu 2019,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com