Connect with us

HEADLINE

Menkominfo sentil pegawai desa pakai internet hanya untuk main game

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga kini telah memasang internet berkecepatan tinggi di sebagian besar dari 83.000 kantor desa di Indonesia.

Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, tinggal 23.000 lebih lagi kantor desa yang belum terhubung dengan internet.

Namun Rudiantara menyayangkan banyak dari pegawai desa mengakses internet hanya untuk bermain game.

“Yang terhubung dengan internet pun, kalau kadang-kadang kita ke desa, mohon maaf pegawai desa gunakan internet untuk main game,” ucap Rudiantara saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (26/3/2019), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Menurut Rudiantara, seharusnya fasilitas internet itu digunakan untuk mengakses hal yang produktif.

Kominfo menurut menteri, akan berusaha untuk menghubungkan internet berkecepatan tinggi tidak hanya di kantor desa. Pihaknya sekarang sedang mengusahakan sambungan untuk 14.000 sekolah dan juga puskesmas serta polsek dan koramil.

“Menghubungkannya dengan Palapa ring,” ujar Rudiantara.

Untuk menghubungkan Palapa Ring hingga ke semua desa, pihaknya kini sedang menyiapkan rencana untuk membangun satelit sendiri.

“Kita berharap tahun 2022 nanti satelit sudah ada dan dipasang di desa,” harap Rudiantara.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com