Connect with us

PRESS REVIEW

Komunitas Masyarakat Pers deklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis

Published

on

JAKARTA, ZONAUTARA.com – Indonesia dalam tiga tahun terakhir ditandai dengan ramainya perhelatan politik. Pilkada serentak misalnya, berlangsung susul menyusul dengan melibatkan daerah yang cukup banyak.

Hingga 2019 ini, perhelatan politik akan ditutup dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang juga berlangsung secara bersamaan.

Sejumlah peristiwa penting seiring dengan dimulainya perlombaan politik turut pengaruhi iklim kebebasan pers di Indonesia.

Bahkan, banyak perkembangan yang terjadi di bidang jurnalisme dan media, meski secara keseluruhan situasinya belum sepenuhnya menggembirakan dalam soal situasi kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis dan media di Indonesia.

Mengacu pada Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara.

Dengan peringkat yang sama dengan tahun lalu itu, maka posisi Indonesia berada di papan bawah.

Dengan posisi ini, Indonesia memang masih lebih baik dari Filipina yang berada di peringkat 13), Myanmar (137), Kamboja (142), Malaysia (145), Singapura (151), Brunei (153), Laos (170) dan Vietnam (175).

Namun, Indonesia masih berada di belakang Timor Leste yang ada di peringkat 93.

Dalam pemeringkatan yang dilakukan Reporter Without Borders, ada tiga aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kondisi kebebasan pers sebuah negara.

Masing-masing, iklim hukum, iklim politik, dan iklim ekonomi. Iklim hukum menyoroti aspek regulasi sebuah negara terhadap kebebasan pers.

Sedangkan aspek politik menyoroti kebijakan yang berdampak terhadap kebebasan pers. Termasuk dalam bagian ini adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Iklim ekonomi menyorot lingkungan ekonomi negara yang berdampak pada kebebasan pers.

Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Sebagian kasus kekerasan maupun pemidanaan jurnalis terkait langsung dengan kontestasi politik, baik di level nasional maupun di daerah. Selain itu, kondisi kekerasan yang terus meningkat diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Menyadari hal itu ditambah besarnya potensi kekerasan di masa-masa mendatang, maka diperlukan sinergitas dan kolaborasi. Inisiatif yang muncul dari seluruh masyarakat pers dan bersama stakeholder untuk menyelesaikan dan mencegah kekerasan Jurnalis.

AJI dan sejumlah lembaga serta didukung oleh Internasional Media Support (IMS) menginisiasi kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan pers dan Jurnalis.

Yakni, dengan mendeklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis di gedung dewan pers Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Dalam rilisnya yang diterima Zona Utara, Komite Keselamatan Jurnalis ini pun merupakan wujud dari kolaborasi bersama menangani kasus kekerasan.

Komite Keselamatan Jurnalis ini diinisiasi dan beranggotakan antara lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Safenet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesti International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Secara khusus, Komite ini bertujuan untuk menangani kasus kekerasan jurnalis dengan menyediakan skema pendanaan atau safety fund journalists.

Para inisiator dan pendiri komite telah menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan jurnalis dan pekerja media agar tidak terulang kembali.

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EDITOR'S PICK

[FLASH] Rontoknya penumpang pesawat

Jumlah keberangkatan sejak H-7 hingga Kamis (6/6/2019) anjlok 27,23 persen.

Published

on

zonautara.com

Fakta dalam berita:

  • Berbagai data dirilis soal turunnya penumpang pesawat sejak H-7 Lebaran 2019 dibanding periode tahun sebelumnya.
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui turunnya penumpang pesawat pada mudik 2019 karena mahalnya harga tiket.
  • Kementerian Perhubungan mencatat, jumlah keberangkatan penumpang sejak H-7 hingga Kamis (6/6) sebanyak 1.72 juta penumpang.
  • Angka itu turun 27,23% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 2,36 juta penumpang.
  • Selain karena tiket mahal, banyak pemudik sudah beralih menggunakan transportasi darat.
  • Tol Trans Jawa memberi kontribusi besar beralihnya pemudik dari transportasi udara ke darat pada akumulasi penumpang pesawat di Jawa.
  • Di Bandara Juanda Surabaya penumpang turun 23%, di Bandara Minangkabau Sumatera Barat turun 27,1%. Sementara di Bandara Sam Ratulangi Manado turun sebesar 28 persen.

Link berita:

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com