Connect with us

PRESS REVIEW

Komunitas Masyarakat Pers deklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis

Published

on

JAKARTA, ZONAUTARA.com – Indonesia dalam tiga tahun terakhir ditandai dengan ramainya perhelatan politik. Pilkada serentak misalnya, berlangsung susul menyusul dengan melibatkan daerah yang cukup banyak.

Hingga 2019 ini, perhelatan politik akan ditutup dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang juga berlangsung secara bersamaan.

Sejumlah peristiwa penting seiring dengan dimulainya perlombaan politik turut pengaruhi iklim kebebasan pers di Indonesia.

Bahkan, banyak perkembangan yang terjadi di bidang jurnalisme dan media, meski secara keseluruhan situasinya belum sepenuhnya menggembirakan dalam soal situasi kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis dan media di Indonesia.

Mengacu pada Reporter Sans Frontiers atau Reporter Without Borders, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara.

Dengan peringkat yang sama dengan tahun lalu itu, maka posisi Indonesia berada di papan bawah.

Dengan posisi ini, Indonesia memang masih lebih baik dari Filipina yang berada di peringkat 13), Myanmar (137), Kamboja (142), Malaysia (145), Singapura (151), Brunei (153), Laos (170) dan Vietnam (175).

Namun, Indonesia masih berada di belakang Timor Leste yang ada di peringkat 93.

Dalam pemeringkatan yang dilakukan Reporter Without Borders, ada tiga aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kondisi kebebasan pers sebuah negara.

Masing-masing, iklim hukum, iklim politik, dan iklim ekonomi. Iklim hukum menyoroti aspek regulasi sebuah negara terhadap kebebasan pers.

Sedangkan aspek politik menyoroti kebijakan yang berdampak terhadap kebebasan pers. Termasuk dalam bagian ini adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Iklim ekonomi menyorot lingkungan ekonomi negara yang berdampak pada kebebasan pers.

Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Sebagian kasus kekerasan maupun pemidanaan jurnalis terkait langsung dengan kontestasi politik, baik di level nasional maupun di daerah. Selain itu, kondisi kekerasan yang terus meningkat diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Menyadari hal itu ditambah besarnya potensi kekerasan di masa-masa mendatang, maka diperlukan sinergitas dan kolaborasi. Inisiatif yang muncul dari seluruh masyarakat pers dan bersama stakeholder untuk menyelesaikan dan mencegah kekerasan Jurnalis.

AJI dan sejumlah lembaga serta didukung oleh Internasional Media Support (IMS) menginisiasi kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan pers dan Jurnalis.

Yakni, dengan mendeklarasikan Komite Keselamatan Jurnalis di gedung dewan pers Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Dalam rilisnya yang diterima Zona Utara, Komite Keselamatan Jurnalis ini pun merupakan wujud dari kolaborasi bersama menangani kasus kekerasan.

Komite Keselamatan Jurnalis ini diinisiasi dan beranggotakan antara lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Safenet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesti International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Secara khusus, Komite ini bertujuan untuk menangani kasus kekerasan jurnalis dengan menyediakan skema pendanaan atau safety fund journalists.

Para inisiator dan pendiri komite telah menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) yang akan menjadi pedoman dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan jurnalis dan pekerja media agar tidak terulang kembali.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PRESS REVIEW

Bersiaplah! November 2019 pendaftaran online CPNS dibuka

Ada 197.117 formasi yang disediakan, 159.257 jatah untuk pemerintah daerah.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Bagi anda yang menginginkan mengabdi untuk negara melalui jalur Pegawai Negeri Sipil, bersiaplah. Pada November mendatang, pemerintah akan membuka pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ada sebanyak 197.117 formasi yang disiapkan oleh pemerintah kali ini, yang terdiri dari 37.854 formasi untuk pemerintah pusat dan 159.257 formasi untuk pemerintah daerah.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan sebelum pembukaan registrasi online tersebut, pihaknya akan mengumumkan pendaftaran PNS pada akhir Oktober hingga awal November mendatang.

“Untuk pengumuman pendaftaran dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2019, yang diawali dengan penetapan formasi CPNS 2019 kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,” kata Ridwan seraya menambahkan, penyerahan formasi telah berlangsung pada Kamis, (17/10) di Jakarta.

Sementara itu, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi diagendakan pada Desember 2019. Setelah itu, pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilakukan pada Januari 2020.

Pada Februari 2020 nanti pelaksanaan SKD akan digelar. Hasilnya akan diumumkan pada Maret yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020,” sambungnya.

Ridwan menyampaikan untuk mendukung kelancaran proses penerimaan PNS tersebut, BKN telah menyiapkan infrastruktur portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Ia mengingatkan, untuk pendaftaran awal, calon peserta seleksi CPNS menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga.

“Silakan calon pelamar memastikan kedua data tersebut telah sesuai dengan data kependudukan di Dirjen Dukcapil Pusat sebelum melakukan pendaftaran,” kata Ridwan.

Berikut ini alur pendaftaran dalam portal SSCASN:

  1. Buka portal SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id.
  2. Buat akun SSCN 2019 2019 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK Kepala Keluarga.
  3. Login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan.
  4. Lengkapi biodata.
  5. Pilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan.
  6. Lengkapi data, kemudian unggah dokumen.
  7. Cek resume, cetak kartu pendaftaran.

Kepala Biro Humas BKN menegaskan pengumuman penerimaan resmi akan dipublikasikan di website dan media sosial instansi penerima formasi dan juga portal SSCASN.

Sebelum pengumuman pendaftaran daring dibuka secara resmi pada bulan November, portal SSCASN belum dapat diakses.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com