Connect with us

POJOK RONNY

Tensi

Published

on

Hari-H pencoblosan Pemilu 2019 sudah semakin dekat. 17 April nanti akan menjadi sejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Untuk pertama kali pemilihan Presiden/Wakil Presiden serentak digelar dengan pemilihan anggota legislatif dari tingkat DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/kota dan DPD.

Para kandidat tinggal memiliki 3 hari lagi untuk berkampanye memikat hati pemilih. Sesudahnya tanggal 14-16 April merupakan masa tenang. KPU melarang kampanye dalam bentuk apapun.

Seiring semakin dekatnya TPS dibuka, suhu politik semakin meningkat. Tensi terus naik, baik tensi politik , tensi hoax, dan juga tensi psikologi.

Persaingan sangat terasa di pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pendukung kedua kubu saling melempar berbagai jurus untuk memengarahui 190.770.319 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Ironisnya, bukannya mengedepankan program kerja jika terpilih nanti, justru para pendukung terus memproduksi berita bohong. Lawan berusaha dibabat dengan informasi yang dimanipulasi.

Tak hanya itu, bahkan penyelenggara Pemilu terus dihantam upaya delegitimasi. Alhasil KPU tak hanya bekerja agar Pemilu berjalan dengan lancar, tetapi harus menambah tenaga ekstra meyakinkan publik bahwa mereka bekerja sesuai dengan undang-undang.

Masyarakat yang jengah dengan kondisi ini, berharap 17 April segera berlalu, agar seliweran ujaran kebencian, provokasi, saling hina, caci maki berhenti. Namun tensi tak akan surut usai TPS ditutup.

Rekapitulasi hasil Pemilu akan berjalan hingga 22 Mei sesuai dengan jadwal tahapan dari KPU. Dan sepanjang itu tensi akan bergeser dengan saling tuduh, curiga, gugat menggugat dan ketidakpercayaan terhadap KPU dan Bawaslu.

Pemilu sejatinya adalah proses penggantian kekuasaan yang paling aman. Pemilu dipilih sebagai jalan yang beradab untuk mewujudkan demokrasi dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.

Pemilu juga ditujukan untuk mewujudkan hak asasi politik rakyat. Pemilu yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga bertujuan menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Masa depan bangsa ada ditangan rakyat. Dan untuk menjamin masa depan itu bisa diraih, Pemilu memberi jalannya. Rakyatlah yang akan menentukan bagaimana masa depan itu dijalankan. Caranya adalah memilih pemimpin yang dipercaya dapat mewujudkan amanat rakyat.

Tensi boleh tinggi, tapi kedepankan akal, agar demokrasi ini tetap terjaga demi Indonesia yang jaya.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POJOK RONNY

Jaga kedamaian bagi Papua

Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan segera dalam prinsip kedamaian dan keadilan.

Bagikan !

Published

on

Anak-anak Papua sewaktu mengikuti Parade Budaya di Wamena, Jayawijaya. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Hari-hari terakhir ini kita disuguhi berita yang tidak mengenakan dari Papua (termasuk Papua Barat). Hingga Minggu (1/9/2019) malam ini, kabar-kabar tentang situasi yang mencekam masih terus berdatangan, terutama di Jayapura.

Aksi protes terhadap tindakan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya terus digelar di beberapa wilayah di Papua maupun di beberapa kota di Indonesia.

Protes itu dapat dimaklumi, sebab masyarakat Papua adalah saudara sebangsa kita. Mereka bukanlah orang lain, yang dapat diperlakukan semena-mena, apalagi dengan tindakan yang dapat merendahkan harga diri serta martabat.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya kita harus menaruh hormat pada semua etnis yang hidup bersama sebagai satu bangsa Indonesia.

Frasa “kesatuan” dalam singkatan NKRI itu mencerminkan semangat kita sebagai bangsa yang kuat karena persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan. Kesatuan itu juga berarti tidak ada etnis yang lebih mulia dari yang lain. Semuanya sama dan sederajat. Begitulah semestinya kita memaknai NKRI.

Oleh karena itu, jika kemudian masyarakat Papua marah dengan perlakuan rasial maka sepatutnyalah juga kita sebagai satu bangsa yang sama, bersegera meminta maaf.

Disamping itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu memeroses siapapun yang bertindak rasis dalam kasus di Surabaya.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan tindakan yang perlu segera diambil oleh aparat hukum. Terduga pelontar kata-kata rasis telah diciduk oleh polisi, dan kita berharap proses hukum selanjutnya segera dilakukan.

Tindakan pemerintah itu tentu juga harus dibarengi dengan kesadaran oleh masyarakat Papua yang menyampaikan protesnya, bahwa penyampaian pendapat tidak perlu dibarengi dengan aksi anarkis dan pengrusakan.

Sudah cukuplah kerusakan fasilitas umum dan aset negara yang terjadi dalam dua pekan terakhir ini. Begitu pula, sudah cukuplah suasana mencekam yang terjadi di tengah masyarakat yang berada di Papua.

Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan segera dalam prinsip kedamaian dan keadilan. Kita harus mengembalikan aktifitas kehidupan sehari-hari seperti sedia kala.

Himbauan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Minggu (1/9), juga kiranya segera direspon oleh Pemerintah Pusat, bahwa sedapatnya TNI dan Polri yang diturunkan di Papua melakukan pendekatan persuasif ketimbang pendekatan kekerasan dan penangkapan.

Kita semua setuju apa yang disampaikan Enembe, bahwa Papua sejatinya adalah miniatur Indonesia yang multietnis, multiagama dan multibudaya. Masyarakat asli Papua adalah masyarakat yang membuka diri bagi etnis manapun di Indonesia untuk hidup di Papua. Oleh karena itu, seharusnya juga masyarakat Papua yang hidup di luar Papua harus mendapat penghormatan yang sama.

Kita semua berharap, komitmen kita sebagai anak bangsa dapat mewujudkan kedamaian dan persatuan demi Papua damai yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com