Connect with us

ZONA DAERAH

Sekkot Lolowang buka UNBK di SMPN 1 Tomohon

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman diwakili Sekretaris Kota (Sekkot) Harold V Lolowang, membuka Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di SMPN 1 Tomohon, Senin (22/4/2019).

Sebelum membuka ujian, Sekkot didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Juliana Dolvin Karwur melakukan videoconference dengan sejumlah sekolah penyelenggara dari SMPN 1 Tomohon.

Sekolah yang melakukan videoconference dengan Sekkot didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Juliana Dolvin Karwur soal kesiapan peserta maupun penyelenggara adalah SMP Kristen Tomohon, SMP Katolik Bunda Hati Kudus Woloan Tomohon.

Sementara Kapolres Tomohon AKBP Raswin Bachtiar Sirait video conference dengan Kepala SMPN 2 Tomohon Wilhelmina Lolowang-Mintje.

Peserta UNBK tingkat SMP di Kota Tomohon Tahun 2019 berjumlah 1881 siswa terdiri dari 954 laki-laki dan 927 perempuan dari 24 sekolah penyelenggara terdiri dari 11 sekolah mandiri, 12 sekolah menumpang dan 1 sekolah bergabung.

”Kami berharap, semua bisa menjawab soal dengan baik sehingga bisa lulus,” kata Lolowang.

Sementara Kepala SMPN 1 Tomohon Jantje Mangore berterima kasih kepada Pemerintah Kota Tomohon yang mempercayakan sekolahnya menjadi lokasi pembukaan dan video conference.

”Tentunya, ini merupakan kepercayaan yang diberikan kepada sekolah kami untuk melaksanakan kegiatan ini,” tukas Mangore.

Usai di SMPN 1 Tomohon, Sekretaris Kota melanjutkan peninjauan ke SMPN 2 Tomohon dan ke SMAN 1 Tomohon yang ditumpangi sejumlah sekolah melaksanakan ujian karena keterbatasan perangkat komputer.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com