Connect with us

ZONA DAERAH

Lagi, Bawaslu Tomohon bawa rekomendasi pelanggaran netralitas ke KASN

Published

on

Pimpinan Bawaslu Sulut dan Kota Tomohon saat membawa rekomendasi di KASN. (Foto: Bawaslu Tomohon)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Penindakan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon ternyata tak main-main.

Beberapa waktu lalu, institusi yang digawangi Deisy T Soputan selaku Ketua, serta Steffen S Linu dan Irfan M Dokal sebagai anggota telah membawa satu rekomendasi atas dugaan ketidaknetralan seorang ASN dalam tahapan Pemilu 2019 ke Komisi ASN (KASN).

Kini, Bawaslu Tomohon kembali membawa rekomendasi soal pelanggaran netralitas ASN ke komisi yang mengawasi tindakan para abdi negara tersebut.

Bahkan tak main-main, Ketua Bawaslu Tomohon Deisy T Soputan bersama Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Steffen Linu dengan didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Awalludin Umbola kali ini membawa dua rekomendasi sekaligus ke KASN, Rabu (15/5/2019).

“Bawaslu Kota Tomohon telah meneruskan rekomendasi pelanggaran netralitas ASN ke KASN didampingi oleh pimpinan Bawaslu Sulut yang adalah Korwil Kota Tomohon Bapak Awaluddin Umbolla,” ujar Linu.

Menurut dia, selain membawa rekomendasi pelanggaran netralitas ASN, kunjungan ke KASN tersebut pun untuk mengonfirmasi perkembangan rekomendasi yang dibawa beberapa waktu lalu.

“Jawaban yang diperoleh dari Komisi ASN adalah rekomendasi dari Bawaslu Kota Tomohon sudah selesai diproses dan akan segera dikirim ke Pejabat Pembina ASN yang bersangkutan, yaitu Bupati Kabupaten Kepulauan Aru setelah ditandatangani oleh Ketua Komisi ASN,” jelasnya.

Dia menegaskan, penyampaian rekomendasi tersebut, merupakan tugas Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada tahapan Pemilu sebagaimana Perbawaslu 6 Tahun 2018.

“Serta, sebagai upaya agar tidak ada lagi keberpihakan dari Aparatur Sipil Negara terhadap Peserta Pemilu dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada Kota Tomohon pada tahun 2020,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com