Connect with us

Zona Bolmong Raya

Dugaan pelanggaran Pemilu oknum Camat Bolaang tak terbukti

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mentahkan laporan penggelembungan suara, dan perubahan isi Formulir C1 oleh Camat Bolaang, Aswanto Gobel dan Sekretaris Camat (Sekcam) Rini Nini Tohis, beberapa waktu lalu. Keduanya dilaporkan oleh Baharudin Ginoga.

Hal itu dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Bolmong tanggal 14 Mei 2019 bahwa laporan No.01/LP/PL/Kab/25.05/IV/2019, tidak dapat ditindaklanjuti karena temuan/laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, melalui Kasubag Hukum dan HAM, Muh. Triasmara Akub yang juga kuasa hukum Camat dan Sekcam Bolaang, mengaku bersyukur dengan hasil tersebut.

Menurut Akub, hal itu sebagai bukti bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan ke publik dan yang dilaporkan tidak benar dan cenderung fitnah.

“Hasil tersebut sudah diprediksi sedari awal karena setelah dipelajari dari awal memang laporan tersebut lemah dan tidak berdasar, jika disandingkan dengan bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terjadi,” kata Akub.

Terpisah, Pimpinan Bawaslu Bolmong dari Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Jerry S Mokoolang, menjelaskan bahwa kajian Bawaslu serta hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Camat dan Sekcam Bolaang.

“Kami sudah periksa semua pihak terkait tidak ada bukti bahwa Camat dan Sekcam melakukan penggelembungan suara seperti yang disangkakan. Soal salinan C1 yang ada di meja Camat, pasca penghitungan di TPS, salinan tersebut memang harus dipublish, yakni ditempelkan di papan pengumuman. Semua orang bisa mendokumentasikan atau mendapatkan salinan C1,” jelas Mokoolang.

Sebelumnya, Camat Bolaang, Aswanto Gobel mengaku, tuduhan tersebut tidak dilakukannya. “Saya hanya meminta data untuk dimasukan sebagai data desk pemilu,” singkat Camat. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Februari, ASN Bolmong terancam tak terima tunjangan

ika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tengah mempersiapkan berbagai dokumen dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bolmong tahun anggaran 2019.

Salah satu yang wajib disiapkan adalah laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Bolmong.

“Laporan keuangan SKPD itu wajib disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) paling lambat 31 Januari 2020,” kata Kepala BKD Bolmong, Rio Lombone, Senin (20/1/2020).

Rio mengaku tidak main-main. Jika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan nada sanksi tegas. Salah satunya adalah, hak keuangan selain gaji seluruh ASN di instansi tersebut tidak akan dibayarkan.

“Selain gaji tidak akan dibayarkan. Seperti TPP, biaya perjalanan dinas dan honorarium dan lain-lain. Dan ini sudah disetujui oleh pimpinan,” tegas Rio Lombone.

Penerapan sanksi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut Rio, hasil kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, batas penyampaian LKPD Kabupaten/Kota se Sulut hanya sampai 15 Maret 2020. Tidak seperti biasanya, sesuai aturan penyampaian LKPD Kabupaten/Kota yakni 31 Maret tahun berjalan.

“Kali ini disepakati bersama untuk dipercepat. Karena proses audit rinci oleh BPK juga akan lebih awal dari biasanya. Akan diupayakan tahapan audit selesai sebelum lebaran,” jelas Rio saat ditemui di ruang kerjanya. (ite)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com