Connect with us

Hukum dan Kriminal

Sempat vonis bebas terdakwa coblos dua kali, ini alasan PN Tondano

Published

on

Humas PN Tondano Frans W Pangemanan. (Foto: zonautara.com/Christo Senduk)

MINAHASA, ZONAUTARA.com Pengadilan Negeri (PN) Tondano sempat memvonis bebas terdakwa kasus dugaan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) coblos dua kali, LSW alias Lucki, beberapa waktu lalu.

Meski, Pengadilan Tinggi (PT) Manado dalam putusan banding yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon kemudian memerintahkan PN Tondano untuk membuka kembali kasus tersebut.

Apa sebenarnya alasan Majelis Hakim PN Tondano hingga memutuskan untuk memvonis bebas terdakwa kasus coblos dua kali tersebut. Padahal, tahapan persidangan baru sampai pada tahap pembacaan dakwaan JPU.

Humas PN Tondano Frans W Pangemanan pun membeberkan alasan Majelis Hakim langsung memutus bebas terdakwa kasus coblos dua kali tersebut kepada Zona Utara, Jumat (24/5/2019) malam.

Frans mengatakan, Majelis Hakim memutuskan untuk langsung memvonis bebas perkara tersebut karena kasus tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan suara peserta pemilu, sehingga pihaknya merujuk dalam Pasal 484 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

Di mana, kata dia, dalam pasal tersebut disebutkan, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, harus sudah selesai paling lama lima hari sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional.

“Dalam Pasal 516 (dakwaan JPU), pendapat kami majelis, bahwa itu berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Sementara dalam Pasal 484 mengatakan, putusan pengadilan selambat-lambatnya lima hari sebelum penetapan. Kalau dihitung dari tanggal 22 mundur (lima hari) berarti tanggal 18 itu sudah tidak bisa. Nah, perkara itu dilimpah kalau tidak salah tanggal 16, sementara kita sidang pertamanya tanggal 17. Nah, bagaimana mungkin kita mau sidang lagi, masa mau bersidang cuma satu hari,” bebernya.

Menurut dia, Jaksa melimpahkan kasus tersebut dengan penafsiran, bahwa kasus tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Sementara, Majelis Hakim menilai sebaliknya, yakni bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan, sehingga kasus tersebut haruslah berkekuatan hukum tetap lima hari sebelum penetapan.

“Majelis Hakim berpendapat, justru 484 dikaitkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, hukum acaranya, kita kan sudah tidak bisa bersidang, karena lima hari dihitung mundur dari tanggal 22, sudah tanggal 18, sementara kita memulai sidang tanggal 17, masa cuma satu hari, sedangkan waktu untuk bersidang, kewenangan kami adalah tujuh hari, justru kalau kita bersidang, belum putus di tanggal 17, kita yang salah. Jadi kami berpendapat, bahwa ini sudah tidak kita sidangkan,” jelasnya.

Namung begitu, karena adanya perintah dari PT Manado, pihaknya pun berani untuk melanjutkan persidangan, yakni untuk memeriksa saksi, ahli dan terdakwa, hingga mendengarkan tuntutan dari JPU.

“Dan untuk putusan nanti akan dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Hukum dan Kriminal

Empat tersangka dugaan korupsi di Bagian Hukum Pemkot resmi ditahan

Published

on

Salah satu tersangka saat hendak memasuki mobil untuk dibawa ke Rutan. (Foto: zonautara.com)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Setelah berproses di meja penyidik Polres Tomohon, kasus dugaan korupsi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon, akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Kamis (7/10/1/2019).

Sebanyak empat tersangka pun resmi diserahkan bersama barang bukti atau tahap II ke Penuntut Umum, Kamis siang.

Bahkan, setelah diterima dari penyidik Polres, keempat tersangka, yakni FP, MT, RN dan NN, yang merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag), Kasubag, Bendahara dan staf di Bagian Hukum, langsung ditahan, sekitar pukul 17.00 WITA.

Sebelum ditahan, keempat tersangka yang masing-masing didampingi Penasihat Hukum (PH) menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Setelah diterima dari penyidik Polres Tomohon, kami resmi melakukan penahanan terhadap empat tersangka,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut Piri, keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan.

“Tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng, Manado dan satu tersangka yang merupakan perempuan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, keempat tersangka diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi pada kegiatan penyusunan naskah akademik, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, serta Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2014.

Di mana, lanjut Piri, atas perbuatan para tersangka, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp1.110.115.418.

“Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas Piri.

Penahanan terhadap para tersangka ini pun dikawal ketat personel Resmob Polres Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com