Connect with us

Zona Bolmong Raya

Bolmong kembali diganjar disclaimer, Tahlis isyaratkan ganti pejabat

Seperti tahun sebelumnya, Bolmong satu-satunya yang dapat disclaimer.

Bagikan !

Published

on

Tahlis Gallang

BOLMONG, ZONAUTARA.com -Lagi-lagi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulut kembali tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun anggaran 2018.

Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz saat membacakan laporan hasil pemeriksaan (LHP), di kantor BPK RI perwakilan Sulut, di Manado, Senin (27/5/2019).

Seperti tahun lalu, dari 15 kabupaten/kota se Sulut, Bolmong satu-satunya daerah yang diganjar opini disclaimer.

Pada kesempatan tersebut, Harry meminta Pemkab Bolmong untuk segera membenahi laporan keuangannya. Dirinya mengaku optimis, tahun depan, seluruh kabupaten/kota se Sulut mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulut 100 persen WTP,” kata Harry.

WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba, mengatakan, upaya perbaikan yang dilakukan Pemkab Bolmong belum mampu mendukung perbaikan laporan keuangan sesuai standar.

Hasil pemeriksaan BPK masih terdapat pola pikir sumber daya manusia tingkat pelaksana yang bekerja masih seperti tahun-tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan.

“Hal itu berdampak terhadap nilai-nilai yang disajikan dalam LKPD. Antara lain, permasalahan akun asset tetap yang merupakan akun kumulatif merupakan akibat dari pengelolaan yang kurang baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kita harapkan adanya perubahan signifikan terhadap pola kerja khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” sahut Tangga Muliaman Purba.

Sementara itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyampaikan terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sulut atas rekomendasi yang tertuang dalam LHP.

Yasti mengakui bahwa asset yang menjadi penyebab utama dari sulitnya penataan keuangan di daerah yang dia pimpin. Banyak asset yang sudah diserahkan ke Kabupaten/Kota lain di BMR saat pemekaran, tapi masih tercatat di Bolmong.

“Dulu pada saat penyerahan asset tidak disertai dengan bukti penyerahannya. Jadi tercatat di Bolmong tapi sesungguhnya asset tersebut ada di daerah pemekaran. Contohnya gedung sekolah, puskesmas maupun jembatan yang dulu saat diserahkan tidak disertai bukti-bukti. Kemudian yang menjadi kendala adalah lahan-lahan bangunan yang juga dulunya dihibahkan masyarakat juga tidak ada bukti hibah secara tertulis,” terang Yasti kepada sejumlah wartawan usai menerima LHP, kemarin.

Di sisi lain, top eksekutif Pemkab Bolmong ini berjanji akan menindaklanjuti catatan yang menjadi rekomendasi BPK tepat waktu.

“Bahkan kita upayakan sebelum 60 hari semua sudah selesai. Itu lebih baik,” ujar Yasti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang menambahkan, opini yang diberikan termasuk semua yang menjadi catatan BPK atas LKPD tahun anggaran 2018 menjadi motivasi bagi Pemkab Bolmong untuk terus berbenah.

Mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, realisasi hingga penyusunan struktur organisasi pegawai di lingkup Pemkab Bolmong.

“Dalam LHP semua tertuang jelas. Termasuk jajaran SKPD yang dianggap lemah. Dan semua itu akan kita perbaiki ke depan. Usai lebaran, pejabat-pejabat yang tidak mampu bekerja tim akan kita ganti,” tegas Tahlis Gallang. (it)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Kinerja menurun, Kepala Inspektorat Bolmong diganti

Tahlis: Tindak lanjut temuan BPK baru 54 persen

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow kembali menunjuk Rio Lombone sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Bolmong menggantikan Leksi Paputungan.
Rio saat ini menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong definitif.

Penunjukkan Rio berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800/B 03/BKPP/25 tertanggal 16 Januari 2020 yang diserahkan langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang di ruang kerja sekda, Jumat (17/1/2020).

Menurut Sekda, penunjukkan Rio sebagai Plt kepala Inspektorat tidak dilakukan bersamaan dengan rolling jabatan struktural eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu karena memang tugas kepala BKD saat itu masih cukup berat. Terkait penyelesaian asset daerah. “Tapi saat ini, persoalan asset sudah membaik. Sehingga pekerjaannya pun agak ringan,” kata Tahlis saat ditemui di ruang kerjanya, usai penyerahan SK.

Di sisi lain, Inspektorat juga membutuhkan figur yang mampu mengatur serta menjadi motor penggerak. Karena menurut Tahlis, selain persoalan asset, masalah terbesar kedua di Bolmong saat ini adalah tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang. “Iya, baru sekitar 54 persen. Sehingga Rio kembali ditempatkan di inspektorat untuk mensupport manajemen. Untuk membantu memecahkan persoalan di inspektorat,” terang Sekda.

Posisi Plt kepala Inspektorat sempat dipercayakan kepada sekretaris inspektorat, Leksi Paputungan. Yang sebelumnya memang dijabat Rio Lombone. Tapi, dari hasil evaluasi justru tidak ada nilai tambah bahkan menurun. “Sejak ditinggal Rio Lombone menjabat kepala BKD, justru performa dari inspektorat menurun,” sentil Tahlis.

Sementara, Pemkab bolmong menargetkan sesuai kesepakatan dengan BPK melalui MoU itu bahwa tindak lanjut temuan harus minimal 80 persen. Batas waktunya Desember 2019 lalu.
Tapi justru hanya bertengger pada posisi 54 persen.

Padahal, awal Februari 2020, BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara akan kembali masuk ke Bolmong untuk melakukan pra audit.

“Makanya ini akan dipresure terus sebelum BPK masuk awal Februari. Paling tidak, hingga Maret kita bisa menyelesaikan sampai 70 persen. Dan itu yang menjadi tugas Rio Lombone. Karena April sudah masuk pada audit rinci,” tandas Sekda Tahlis.(ite)

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com