Connect with us

Zona Bolmong Raya

Bolmong kembali diganjar disclaimer, Tahlis isyaratkan ganti pejabat

Seperti tahun sebelumnya, Bolmong satu-satunya yang dapat disclaimer.

Bagikan !

Published

on

Tahlis Gallang

BOLMONG, ZONAUTARA.com -Lagi-lagi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulut kembali tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun anggaran 2018.

Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz saat membacakan laporan hasil pemeriksaan (LHP), di kantor BPK RI perwakilan Sulut, di Manado, Senin (27/5/2019).

Seperti tahun lalu, dari 15 kabupaten/kota se Sulut, Bolmong satu-satunya daerah yang diganjar opini disclaimer.

Pada kesempatan tersebut, Harry meminta Pemkab Bolmong untuk segera membenahi laporan keuangannya. Dirinya mengaku optimis, tahun depan, seluruh kabupaten/kota se Sulut mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulut 100 persen WTP,” kata Harry.

WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPK RI perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba, mengatakan, upaya perbaikan yang dilakukan Pemkab Bolmong belum mampu mendukung perbaikan laporan keuangan sesuai standar.

Hasil pemeriksaan BPK masih terdapat pola pikir sumber daya manusia tingkat pelaksana yang bekerja masih seperti tahun-tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan.

“Hal itu berdampak terhadap nilai-nilai yang disajikan dalam LKPD. Antara lain, permasalahan akun asset tetap yang merupakan akun kumulatif merupakan akibat dari pengelolaan yang kurang baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kita harapkan adanya perubahan signifikan terhadap pola kerja khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” sahut Tangga Muliaman Purba.

Sementara itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyampaikan terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sulut atas rekomendasi yang tertuang dalam LHP.

Yasti mengakui bahwa asset yang menjadi penyebab utama dari sulitnya penataan keuangan di daerah yang dia pimpin. Banyak asset yang sudah diserahkan ke Kabupaten/Kota lain di BMR saat pemekaran, tapi masih tercatat di Bolmong.

“Dulu pada saat penyerahan asset tidak disertai dengan bukti penyerahannya. Jadi tercatat di Bolmong tapi sesungguhnya asset tersebut ada di daerah pemekaran. Contohnya gedung sekolah, puskesmas maupun jembatan yang dulu saat diserahkan tidak disertai bukti-bukti. Kemudian yang menjadi kendala adalah lahan-lahan bangunan yang juga dulunya dihibahkan masyarakat juga tidak ada bukti hibah secara tertulis,” terang Yasti kepada sejumlah wartawan usai menerima LHP, kemarin.

Di sisi lain, top eksekutif Pemkab Bolmong ini berjanji akan menindaklanjuti catatan yang menjadi rekomendasi BPK tepat waktu.

“Bahkan kita upayakan sebelum 60 hari semua sudah selesai. Itu lebih baik,” ujar Yasti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang menambahkan, opini yang diberikan termasuk semua yang menjadi catatan BPK atas LKPD tahun anggaran 2018 menjadi motivasi bagi Pemkab Bolmong untuk terus berbenah.

Mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, realisasi hingga penyusunan struktur organisasi pegawai di lingkup Pemkab Bolmong.

“Dalam LHP semua tertuang jelas. Termasuk jajaran SKPD yang dianggap lemah. Dan semua itu akan kita perbaiki ke depan. Usai lebaran, pejabat-pejabat yang tidak mampu bekerja tim akan kita ganti,” tegas Tahlis Gallang. (it)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com