Hari-hari terakhir ini kita disuguhi berita yang tidak mengenakan dari Papua (termasuk Papua Barat). Hingga Minggu (1/9/2019) malam ini, kabar-kabar tentang situasi yang mencekam masih terus berdatangan, terutama di Jayapura.

Aksi protes terhadap tindakan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya terus digelar di beberapa wilayah di Papua maupun di beberapa kota di Indonesia.

Protes itu dapat dimaklumi, sebab masyarakat Papua adalah saudara sebangsa kita. Mereka bukanlah orang lain, yang dapat diperlakukan semena-mena, apalagi dengan tindakan yang dapat merendahkan harga diri serta martabat.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya kita harus menaruh hormat pada semua etnis yang hidup bersama sebagai satu bangsa Indonesia.

Frasa “kesatuan” dalam singkatan NKRI itu mencerminkan semangat kita sebagai bangsa yang kuat karena persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan. Kesatuan itu juga berarti tidak ada etnis yang lebih mulia dari yang lain. Semuanya sama dan sederajat. Begitulah semestinya kita memaknai NKRI.

Oleh karena itu, jika kemudian masyarakat Papua marah dengan perlakuan rasial maka sepatutnyalah juga kita sebagai satu bangsa yang sama, bersegera meminta maaf.

Disamping itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu memeroses siapapun yang bertindak rasis dalam kasus di Surabaya.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan tindakan yang perlu segera diambil oleh aparat hukum. Terduga pelontar kata-kata rasis telah diciduk oleh polisi, dan kita berharap proses hukum selanjutnya segera dilakukan.

Tindakan pemerintah itu tentu juga harus dibarengi dengan kesadaran oleh masyarakat Papua yang menyampaikan protesnya, bahwa penyampaian pendapat tidak perlu dibarengi dengan aksi anarkis dan pengrusakan.

Sudah cukuplah kerusakan fasilitas umum dan aset negara yang terjadi dalam dua pekan terakhir ini. Begitu pula, sudah cukuplah suasana mencekam yang terjadi di tengah masyarakat yang berada di Papua.

Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan segera dalam prinsip kedamaian dan keadilan. Kita harus mengembalikan aktifitas kehidupan sehari-hari seperti sedia kala.

Himbauan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Minggu (1/9), juga kiranya segera direspon oleh Pemerintah Pusat, bahwa sedapatnya TNI dan Polri yang diturunkan di Papua melakukan pendekatan persuasif ketimbang pendekatan kekerasan dan penangkapan.

Kita semua setuju apa yang disampaikan Enembe, bahwa Papua sejatinya adalah miniatur Indonesia yang multietnis, multiagama dan multibudaya. Masyarakat asli Papua adalah masyarakat yang membuka diri bagi etnis manapun di Indonesia untuk hidup di Papua. Oleh karena itu, seharusnya juga masyarakat Papua yang hidup di luar Papua harus mendapat penghormatan yang sama.

Kita semua berharap, komitmen kita sebagai anak bangsa dapat mewujudkan kedamaian dan persatuan demi Papua damai yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya.