Connect with us

POJOK RONNY

Ayo kerja lagi layani masyarakat

Sanksi menanti jika masih menambah libur.

Bagikan !

Published

on

pixabay.com

Libur panjan bagi aparatur sipil negara (ASN), baik itu pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak sudah berakhir. Hari ini harus masuk kerja lagi. Tidak ada alasan.

Sudah cukup libur yang diberikan pemerintah. Seminggu lamanya. Dan selama itu pula pelayanan kepada masyarakat terbatas. Kini pelayanan itu harus kembali normal.

Tidak ada alasan apapun untuk menambah libur dan tidak masuk kantor. Tentu pengecualian bagi yang berhalangan berat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mewanti-wanti. Bagi ASN yang tidak masuk kantor hari ini, ada sanksi yang menanti.

Sanksi itu mulai dari ringan hingga sanksi berat yang berujung pemecatan. Sebagai pegawai yang menerima gaji dari negara, sudah barang tentu sanksi itu harus dihindari. Caranya, ya masuk kerja.

Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya. Tujuannya agar aktifitas dan kepentingan masyarakat terlayani.

Begitu pula, kedisplinan ASN akan menjamin jalannya birokrasi pemerintahan bekerja secara optimal.

Gaji yang diterima oleh ASN itu dibayarkan dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, wajar pula jika masyarakat ikut mengawasi agar ASN tidak lagi menambah libur.

Ayo bekerja.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POJOK RONNY

Jaga kedamaian bagi Papua

Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan segera dalam prinsip kedamaian dan keadilan.

Bagikan !

Published

on

Anak-anak Papua sewaktu mengikuti Parade Budaya di Wamena, Jayawijaya. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

Hari-hari terakhir ini kita disuguhi berita yang tidak mengenakan dari Papua (termasuk Papua Barat). Hingga Minggu (1/9/2019) malam ini, kabar-kabar tentang situasi yang mencekam masih terus berdatangan, terutama di Jayapura.

Aksi protes terhadap tindakan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya terus digelar di beberapa wilayah di Papua maupun di beberapa kota di Indonesia.

Protes itu dapat dimaklumi, sebab masyarakat Papua adalah saudara sebangsa kita. Mereka bukanlah orang lain, yang dapat diperlakukan semena-mena, apalagi dengan tindakan yang dapat merendahkan harga diri serta martabat.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya kita harus menaruh hormat pada semua etnis yang hidup bersama sebagai satu bangsa Indonesia.

Frasa “kesatuan” dalam singkatan NKRI itu mencerminkan semangat kita sebagai bangsa yang kuat karena persatuan dan kesatuan dalam berbagai perbedaan. Kesatuan itu juga berarti tidak ada etnis yang lebih mulia dari yang lain. Semuanya sama dan sederajat. Begitulah semestinya kita memaknai NKRI.

Oleh karena itu, jika kemudian masyarakat Papua marah dengan perlakuan rasial maka sepatutnyalah juga kita sebagai satu bangsa yang sama, bersegera meminta maaf.

Disamping itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu memeroses siapapun yang bertindak rasis dalam kasus di Surabaya.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan tindakan yang perlu segera diambil oleh aparat hukum. Terduga pelontar kata-kata rasis telah diciduk oleh polisi, dan kita berharap proses hukum selanjutnya segera dilakukan.

Tindakan pemerintah itu tentu juga harus dibarengi dengan kesadaran oleh masyarakat Papua yang menyampaikan protesnya, bahwa penyampaian pendapat tidak perlu dibarengi dengan aksi anarkis dan pengrusakan.

Sudah cukuplah kerusakan fasilitas umum dan aset negara yang terjadi dalam dua pekan terakhir ini. Begitu pula, sudah cukuplah suasana mencekam yang terjadi di tengah masyarakat yang berada di Papua.

Kita serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan segera dalam prinsip kedamaian dan keadilan. Kita harus mengembalikan aktifitas kehidupan sehari-hari seperti sedia kala.

Himbauan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Minggu (1/9), juga kiranya segera direspon oleh Pemerintah Pusat, bahwa sedapatnya TNI dan Polri yang diturunkan di Papua melakukan pendekatan persuasif ketimbang pendekatan kekerasan dan penangkapan.

Kita semua setuju apa yang disampaikan Enembe, bahwa Papua sejatinya adalah miniatur Indonesia yang multietnis, multiagama dan multibudaya. Masyarakat asli Papua adalah masyarakat yang membuka diri bagi etnis manapun di Indonesia untuk hidup di Papua. Oleh karena itu, seharusnya juga masyarakat Papua yang hidup di luar Papua harus mendapat penghormatan yang sama.

Kita semua berharap, komitmen kita sebagai anak bangsa dapat mewujudkan kedamaian dan persatuan demi Papua damai yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com