Connect with us

KOLOM

Temuan BPKP tentang audit Dana Jaminan Sosial harus serius ditindaklanjuti

Catatan Timboel Siregar dari BPJS Watch soal berbagai masalah pada BPJS Kesehatan.

Published

on

zonautara.com
Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan. (KONTAN/Muradi)

Catatan Siang: Timboel Siregar

Tanggal 24 Mei lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI tentang hasil audit Dana jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018. Dalam dengar pendapat tersebut dipaparkan temuan-temuan BPKP terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2018 serta rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan kedepan.

Saya mengapresiasi hasil kerja audit yang dilakukan BPKP terhadap pelaksanaan JKN selama 2018 tersebut. Tentunya temuan-temuan BPKP tersebut sangat membantu Pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk membenahi kinerjanya, dengan kondisi JKN yang memang masih memiliki banyak persoalan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan kepada peserta JKN, pembiayaan dan kepesertaan. Tidak hanya untuk Pemerintah dan BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan Program JKN lainnya bisa saling bahu membahu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan adanya temuan dan rekomendasi BPKP ini.

Dari hasil audit BPKP yang dipaparkan oleh BPKP di depan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu tampak Beban DJS untuk Biaya Manfaat (INA CBGs dan Kapitasi) sebesar Rp. 98,4 Triliun, sementara dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) 2018 diproyeksikan Biaya Manfaat sebesar Rp. 87,33, ada kelebihan sebesar Rp. 11 Triliun. Dengan angka Rp. 11 Triliun ini artinya Direksi BPJS Kesehatan belum mampu mengendalikan Biaya Manfaat.

Salah satu bentuk belum mampunya Direksi BPJS Kesehatan mengendalikan Biaya Manfaat adalah adanya temuan BPKP yang menyatakan terjadi inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS sebesar Rp. 819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. Klaim layanan RS ini kami catat ada di 94 RS yang tersebar lebih dari 14 provinsi. Tidak hanya itu, tingginya klaim INA CBGs juga dikontribusi oleh fraud yang dilakukan oleh oknum RS seperti tindakan readmisi dan upcoding.

Dari sisi Pendapatan, total Pendapatan yang diterima dari Iuran Peserta selama 2018 sebesar Rp. 82,23 Triliun, sudah melebihi RKAT 2018 yang dianggarkan sebesar Rp. 79,77 Triliun. Namun bila dipilah berdasarkan segmen kepesertaan, Pendapatan iuran dari segmen PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) adalah sebesar Rp. 8,96 Triliun (atau 11% dari total pendapatan iuran), masih di bawah target yang dinyatakan dalam RKAT yaitu sebesar Rp. 9,23 Triliun.

Tentunya persoalan PBPU ini terus terjadi tiap tahun, apalagi utang iuran dari PBPU pun sangat tinggi di atas 2 Triliun. Temuan BPKP yang menyatakan kolektibilitas iuran PBPU hanya 53,72% saja (di bawah target yang ditetapkan Direksi yaitu 60%) yang menyebabkan potensi piutang tidak tertagih menjadi lebih besar, juga harus dijadikan evaluasi oleh Presiden untuk mengukur kinerja direksi BPJS Kesehatan.

Tentunya tidak tercapainya target kontribusi iuran dari PBPU serta masih tingginya utang iuran, disertai dengan klaim pelayanan kesehatan oleh PBPU sebesar 31% dari total klaim seluruh peserta, menggambarkan bahwa segmen PBPU harus banyak dibenahi khususnya tentang iuran Kelas 3 dan Kelas 2 yang memang belum sesuai dengan harga iuran sesuai hitungan aktuaria.

Selain itu masih tingginya utang iuran juga harus menjadi perhatian Pemerintah dan BPJS Kesehatan. Sebenarnya sejak lahirnya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 khususnya Pasal 17 ayat (2) yang mewajibkan seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2019 lalu, persoalan utang iuran PBPU ini bisa diatasi bila saja seluruh Kementerian dan Lembaga khususnya Kepolisian, Imigrasi dan Pemerintah Daerah mau mendukung Program JKN dengan melaksanakan PP no. 86 Tahun 2013. Namun hingga saat ini Lembaga-lembaga tersebut belum mau melaksanakan seluruh ketentuan tersebut.

Terkait adanya temuan BPKP yang menyatakan bahwa pencatatan piutang iuran dicatat sebesar 1 bulan tunggakan dari yang seharusnya tunggakan sampai dengan 12 bulan (saat ini menjadi 24 bulan sesuai Perpres no. 82 Tahun 2018) sehingga penyajian piutang menjadi rendah, merupakan sebuah temuan yang harus difollow up mengingat piutang iuran adalah potensi untuk menambah pendapatan iuran.

Saya mendorong direksi BPJS Kesehatan memberikan klarifikasi atas temuan ini kepada publik dan menjelaskan alasannya. Temuan ini mendukung rendahnya kinerja Direksi BPJS Kesehatan dalam menarik piutang iuran.

Terkait temuan BPKP tentang kepatuhan Badan Usaha (BU) yang menyatakan bahwa ada 50.475 BU yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, ada 52.810 karyawan yang belum didaftaekan BU ke program JKN, dan ada 2.348 BU yang melaporkan gaji karyawannya di bawah upah yang sebenarnya merupakan hal yang sudah sejak lama terjadi, dan Direksi BPJS Kesehatan belum mampu mengatasi masalah ini secara sistemik.

Walaupun sudah ada Inpres no. 8 tahun 2017 tentang optimalisasi JKN yang mewajibkan Kejaksaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengawas Pemeriksa (Wasrik) BPJS Kesehatan melakukan penegakkan hukum secara bersamaan namun hasilnya belum juga signifikan mendukung peningkatan kepesertaan PPU BU.

Seluruh BU wajib mendaftarkan pekerjanya ke Program JKN paling lambat 1 Januari 2015 namun hingga saat ini masih banyak pekerja BU yang belum didaftarkan. Menurut saya angka yang disampaikan BPKP masih jauh dibawah fakta sesungguhnya. Kalau BPKP mau merujuk kepada peserta JHT di BPJS Ketenagakerjaan maka selisih kepesertaan PPU di program JHT dan JKN selisih sekitar 2 juta peserta. Dan kepesertaan yang 2 juta tersebut akan berpotensi menambah pemasukan iuran sebesar Rp. 4 Triliun kepada BPJS Kesehatan.

Tentang temuan terkait perekaman dan pemeliharaan database kepesertaan yang belum optimal seperti ditemukannya 27,44 juta data peserta bermasalah yang terdiri dari 17,17 juta peserta belum punya NIK, ada 0,4 juta NIK berisi karakter alfanumerik lain, ada 10,11 juta dengan NIK ganda, dan sebagainya, merupakan masalah lama yang juga belum diselesaikan hingga saat ini.

Temuan ini mengindikasikan bahwa BPJS Kesehatan pun belum mampu bekerja sama dengan Kemendagri dalam proses pendaftaran dan pendataan pesertanya. Seharusnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan keikutsertaan Kemendagri cq. Dirjen Dukcapil dan Pemda untuk mendata lebih baik lagi sehingga data kepesertaan bisa benar-benar uniqe dengan NIK yang benar.

Usulan BPKP atas masalah ini yaitu BPJS Kesehatan mempercepat proses data cleansing kepesertaan bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan adalah usulan yang memang harus dilakukan BPJS Kesehatan, namun dalam prosesnya jangan sampai merugikan rakyat. Dikhawatirkan ada peserta yang didrop dari kepesertaan dalam proses pembenahan tersebut, khususnya peserta PBI dan Jamkesda. Proses pembenahan harus dilakukan dengan baik tanpa merugikan kepesertaan seseorang.

Adapun dana kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan pun belum mampu digunakan secara maksimal karena ditemukan Rp. 2,51 Triliun atau 19,02% dana Kapitasi yang menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) di tahun 2018 lalu. Di tahun 2017, BPK menemukan 30% dana kapitasi di Puskesmas menjadi SILPA. Adanya SILPA ini membuktikan bahwa dana yang ada tidak maksimal digunakan untuk meningkatkan kualitas puskesmas untuk bisa melayani 144 diagnosa penyakit.

Kualitas Puskesmas yang belum baik ini juga tentunya dikontribusi oleh proses re-kredensialing tiap tahun yang dilakukan BPJS Kesehatan. Hanya karena puskesmas merupakan fasilitas milik pemerintah maka secara otomatis seluruh puskesmas menjadi mitra BPJS Kesehatan, tanpa lagi dilakukan evaluasi secara obyektif, layaknya kredensialing kepada FKTP swasta seperti klinik. Demikian juga Kapitasi berbasis kinerja pun belum dilakukan secara maksimal.

Temuan BPKP dalam proses pembiayaan kapitasi ini adalah Pembayaran Kapitasi Tidak Sesuai yang nilainya diperkirakan Rp. 3,67 miliar, KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja) belum optimal yang diperkirakan sebesar Rp. 46,98 miliar, dan Rujukan tidak sesuai kebutuhan sebesar Rp. 29,43 miliar, merupakan output dari lemahnya pengawasan selama ini. Seharusnya potensi-potensi kerugian BPJS Kesehatan seperti ini bisa dieliminir yaitu dengan memastikan FKTP benar-benar bekerja dengan baik.

Tentang tingkat rujukan, bila di 2017 tingkat rujukan dari FKTP sebesar 12,5% dan naik di tahun 2018 menjadi 16,4% membuktikan bahwa FKTP khususnya Puskesmas belum mampu menangani 144 diagnosa penyakit yang ditetapkan Kemenkes sebagai imbalan atas kapitasi yang diterima.

Akibatnya klaim INA CBGs semakin membesar dan membuat defisit semakin besar. Kemenkes harus memastikan bahwa sumber daya kesehatan khususnya pemerataan dokter bisa terlaksana dengan baik.

Insentif harus terus diberikan dan dinaikkan agar banyak dokter yang mau ditugaskan ke daerah-daerah terpencil. Kami berharap BPJS Kesehatan melakukan re-kredensialing lebih maksimal lagi kepada seluruh FKTP dan terus mengevaluasi dan mensupervisi FKTP agar mampu menangani 144 diagnosa penyakit.

Terkait usulan BPKP yang merekomendasikan penguatan implementasi sistem pencegahan kecurangan pada BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, FKTP dan FKRTL, ini adalah rekomendasi yang tiap tahun disampaikan namun belum berhasil dilaksanakan secara baik sehingga tiap tahun usulan ini menjadi bagian dari usulan BPKP. Saya berharap rekomendasi BPKP ini bisa menjadi bagian dalam mengukur kinerja Direksi BPJS Kesehatan dan bagian evaluasi bagi Pemerintah.

Mengenai usulan BPKP yaitu meninjau ulang kebijakan mengenai pemberian dana kapitasi kepada FKTP, menurut saya hendaknya usulan tersebut lebih ditekankan pada pelaksanaan pembayaran kapitasi, seperti bila ada SILPA di Puskesmas maka sebaiknya pembayaran kapitasi ditunda dulu sampai dana yang sisa tersebut digunakan seluruhnya untuk peningkatan kualitas Puskesmas.

Kemudian mengenai KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja), memang seharusnya dana kapitasi bisa dijadikan alat kontrol untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di FKTP. KBK harus dimaksimalkan lagi dengan pengawasan yang baik,

Dari perhitungan BPKP yang menyimpulkan bahwa ada sisa utang jaminan kesehatan sebesar Rp. 9,15 Triliun sampai 31 Desember 2018, yang akan dibawa menjadi beban di tahun 2019 maka sudah selayaknya Pemerintah melakukan pembenahan secara sistemik atas pelaksanaan JKN ini termasuk melaksanakan Pasal 38 ayat (2) Perpres no. 82 Tahun 2018 yaitu meninjau besaran iuran JKN, sehingga “kutukan” JKN harus defisit tiap tahun bisa disudahi di tahun 2019 ini.

Temuan BPKP ini harus secara serius ditindaklanjuti sehingga terjadi pembenahan yang sistemik dalam penyelenggaraan JKN, guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Temuan dan rekomendasi ini seharusnya dipakai juga oleh Komisi IX DPR RI untuk melakukan tugas pengawasan, legislasi dan anggaran atas pelaksanaan JKN.

Pinang Ranti, 10 Juni 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KOLOM

Mensegerakan revisi PP nomor 44 tahun 2015

Catatan Timboel Siregar soal lambatnya pemerintah mereview manfaat JKK dan JKm.

Published

on

Catatan Timboel Siregar

Kehadiran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi pekerja kita. Khusus untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), jumlah peserta per 31 Desember 2018 sebanyak 30.555.414 pekerja, dengan total kasus kecelakaan kerja yang dijamin sepanjang tahun 2018 sebanyak 173.415 kasus dengan total pembayaran klaim sebesar Rp. 1,22 triliun. Kasus kematian yang dijamin selama 2018 sebanyak 25.883 kasus dengan total pembayaran manfaat kepada ahli waris sebesar Rp. 710 Miliar.

Di tahun 2019 ini, jumlah klaim JKK hingga 31 Juli 2019 tercatat ada 85.109 kasus kecelakaan kerja dengan total pembayaran jaminan sebesar Rp. 704 miliar, sementara untuk program JKm tercatat ada 14.496 kasus kematian peserta dengan total pembayaran manfaat sebesar Rp. 397 Miliar kepada ahi waris pekerja. Adapun total dana kelolaan program JKK dan JKm per 31 Juli 2019 tercatat sebesar Rp. 32.5 Triliun dan program JKm sebesar Rp. 11,8 triliun. Dana kelolaan ini adalah dana amanah dan dana gotong royong dari seluruh pekerja yang menjadi peserta JKK dan JKm.

Semua manfaat JKK dan JKm yang diberikan kepada peserta dan ahli warisnya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015. Mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 36 PP No. 44 Tahun 2015, besarnya Iuran dan manfaat program JKK dan JKm bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap dua tahun. Tentunya dengan dana kelolaan program JKK sebesar Rp. 32.5 Triliun dan program JKm sebesar Rp. 11,8 triliun manfaat JKK dan JKm harus bisa ditingkatkan, tanpa harus dinaikkan iurannya.

Mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 36 tersebut seharusnya Pemerintah telah mereview manfaat JKK dan JKm pada tahun 2017 dan tahun 2019 ini direview lagi, namun ternyata hingga saat ini Pemerintah belum juga pernah mereview manfaat JKK dan JKm, seperti yang diamanatkan dua pasal tersebut.

Saya menyesali tindakan Pemerintah yang sampai saat ini belum juga menyelesaikan review manfaat JKK dan JKm. Ini artinya Pemerintah dengan sengaja menghalangi pekerja dan keluarganya mendapatkan kesejahteraan lebih dari program JKK dan JKm. Beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah mengusulkan peningkatan manfaat JKK dan JKm tersebut sejak 2016 lalu dengan harapan di tahun 2017 lalu sudah ada peningkatan manfaat di program JKK dan JKm.

BPJS Watch berusaha mencari tahu keberadaan draft revisi PP No. 44 Tahun 2015 tersebut. Berdasarkan investigasi kami, draft revisi saat ini ada di kantor Menko PMK dan sedang menunggu untuk diparaf Menteri. Tentunya proses revisi yang lama ini dikontribusi oleh kementerian-kementerian yang memang sepertinya tidak senang dengan adanya revisi ini.

Kami menduga kuat telatnya proses revisi PP No. 44 Tahun 2015 khususnya tentang manfaat JKK dan JKm sarat dengan politisasi jaminan sosial oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan manfaat JKK dan JKm tidak dinaikkan. Ada pejabat yang kerap kali menyampaikan alasan kalau manfaat JKK dan JKm dinaikkan maka akan mengganggu keberlangsungan program JKK dan JKm ke depan. Saya kira argumentasi tersebut tidak mendasar dan salah besar. Saya duga lagi, alasan yang dikemukakan tersebut hanya untuk memposisikan manfaat JKK dan JKm yang diterima ASN (PNS dan PPPK) lebih baik daripada manfaat JKK dan JKm bagi pekerja swasta yang diatur di PP No. 44 Tahun 2015.

Setelah membaca Surat Edaran Nomor SE – 2 /DIR/2018 tentang Petunjuk Teknis Kepesertaan, Pengajuan Permohonan Klaim, dan Pembayaran Manfaat Program JKK dan JKm bagi ASN dan Pejabat Negara sebagai regulasi operasional dari PP No. 70 tahun 2015 junto PP No. 66 Tahun 2017 yang mengatur JKK dan JKm bagi ASN, ada beberapa isi dari surat edaran tersebut yang nilainya relatif lebih rendah dibandingkan ketentuan di PP. No. 44 tahun 2015.

Pertama, point G angka 1a tentang kriteria kecelakaan kerja mensyaratkan dengan ketat adanya perintah secara tertulis, yang diketentuan BPJS Ketenagakerjaan cukup dengan kronologis dan keterangan dari perusahaan.

Kedua, point G angka 2b tentang kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas disyaratkan melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, tidak melanggar peraturan lalu lintas, dan bukan karena kesalahan/kelalaian yang bersangkutan. Diketentuan BPJS Ketenagakerjaan tidak mensyaratkan hal-hal tersebut sehingga memudahkan ahli waris peserta mendapatkan santunan.

Ketiga, point G angka 3a (3-5) tentang perawatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja di faskes terdekat, namun bila tidak bisa di faskes terdekat dapat juga di faskes lainnya di seluruh Indonesia dengan biaya perawatan paling tinggi sama dengan biaya perawatan klas I pada RS pemerintah propinsi/kabupaten/kota dimana peserta dirawat. Demikian juga peserta dapat dirawat di luar negeri tapi dibatasi biayanya sebatas tarif tertinggi klas I RSCM. Di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada pembatasan biaya, semuanya disesuaikan dengan indikasi medis.

Keempat, point H angka 1j yang menyebutkan dalam hal peserta yang dirawat di faskes yang tidak bekerja sama dengan TASPEN dan BPJS Kesehatan maka seluruh biaya perwatan tidak ditanggung oleh PT. TASPEN. Kalau BPJS Ketenagakerjaan tetap menanggung seluruh biaya walaupun peserta dirawat di faskes yang tidak kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kelima, point H angka 2 tentang pembayaran santunan ke ahli waris bagi peserta yang tewas dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tentunya proses tersebut cenderung lama dan birokratis. Hal ini beda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang di tingkat cabang pun bisa mengeksekusi pembayaran santuan ke ahli waris.

Keenam, bila membaca lampiran XI dari SE ini maka ada ketentuan Tarif TC tiap tipe RS untuk jenis kasus kecelakaan kerja. Ini artinya ada pembatasan biaya perawatan peserta yang mengalami kecelekaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan membiayai seluruh proses perawatan hingga sembuh tanpa ada pembatasan biaya.

Dengan fakta di atas seharusnya Program JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga ASN bisa lebih mudah mengakses pelayanan dan pembiayaan serta santunan bila mengalami kecelakaan kerja atau kematian. Bukankah seharusnya tidak ada perbedaan manfaat JKK dan JKm antara pekerja swasta dan ASN, seperti yang dilakoni oleh Program JKN. Bila dinilai manfaat JKK dan JKm lebih rendah maka seharusnya revisi PP No. 44 Tahun 2015 segera diselesaikan.

Ada beberapa ketentuan di revisi di PP No. 44 Tahun 2015 yang manfaatnya meningkat seperti fasilitas home care (sebagi fasilitas baru), menaikkan nilai santunan kematian, santunan tidak mampu bekerja, biaya pemakaman, biaya transport, beasiswa termasuk anak yang mendapatkan dan jenjangnya hingga perguruan tinggi, serta biaya penggantian lainnya. Dengan kemampuan dana kelolaan yang sudah mencapai Rp. 32,5 Triliun (JKK) dan Rp. 11,8 triliun (JKm) maka kenaikan-kenaikan tersebut dengan mudah bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Tentunya tidak hanya dari sisi manfaat, dari sisi regulasi pun seharusnya yang mengelola program JKK dan JKm bagi ASN adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan PT. Taspen. Bila membaca Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) no.109 Tahun 2013, Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 106 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, sudah sangat jelas bahwa program JKK dan JKm dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi yang sesuai dengan seluruh prinsip SJSN seperti nirlaba, gotong royong dan dana amanah.

Apalagi KPK sudah mewarning adanya inefisiensi sebesar Rp. 775 Miliar per tahun dari APBN dalam pelaksanaan program JKK dan JKm bagi ASN di PT. Taspen, maka sudah seharusnya Program JKK dan JKm bagi ASN diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Saya berharap Pemerintah Presiden Jokowi di periode kedua lebih realistis dan obyektif untuk menjalankan jaminan sosial yaitu sesuai prinsip-prinsip SJSN, fokus mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja baik swasta maupun ASN tanpa perbedaan manfaat, serta efisien dalam pembiayaan dari APBN.

BPJS Ketenagakerjaan dengan dana yang besar dan pengalaman puluhan tahun mengelola JKK dan JKm akan sangat mampu melaksanakan jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk seluruh pekerja. Oleh karenanya BPJS Watch meminta Pemerintah mensegerakan revisi PP No. 44 Tahun 2015 dan menggabungkan pengelolaan JKK dan JKm kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pinang Ranti, 12 Agustus 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS WatchPenulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com