Connect with us

Zona Bolmong Raya

Setelah dipublikasi, akhirnya mantan Wawali Kotamobagu kembalikan aset Bolmong

Masih banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat lainnya.

Published

on

Pengembalian aset daerah Pemkab Bolmong yang berada di tangan mantan pejabat. (FotoL Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah Bolmong)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Sehari setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) merilis nama-nama mantan pejabat, yang masih menguasai aset berupa kendaraan dinas, langsung membuahkan hasil.

Buktinya, mantan Wakil Walikota (Wawali) Kotamobagu, Djainudin Damopolii, langsung mengembalikan kendaraan dinas milik Pemkab Bolmong, Rabu (12/6/2019).

Kendaraan jenis Sedan Toyota Corola Altis dengan nomor polisi DB 1002 DM langsung dijemput Tim Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) di kediaman Djainudin, di Kotamobagu.

“Iya, setelah dikomunikasikan kami akhirnya menjemput kendaraan dinas yang beliau pakai saat menjabat Kepala Bappeda Bolmong,” kata Kepala Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Fanny Irawan Popitod, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Bolmong susah berkelit dari disclaimer, sejumlah mantan pejabat jadi penyebabnya

Selain Djainudin, tim aset BKD Bolmong juga menjemput sepeda motor jenis Honda GL MAX DB 5528 D, yang dikuasai eks Kepala Badan Kesbang Bolmong yang sudah pensiun, Dondo Mokoginta.

Sebelumnya, Pemkab Bolmong merilis nama-nama para pejabat dan mantan pejabat yang masih menguasai aset berupa kendaraan dinas milik Pemkab, Selasa (11/6/2019).

Banyaknya kendaraan dinas yang belum dikembalikan itu menjadi salah satu penyebab Bolmong terus mendapat ganjaran discalimer dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Mutasi jabatan di Bolmong terganjal assessment

Masaih ada 15 pejabat yang belum ikut assessment.

Published

on

Bupati Bolmong, Yasto Soepredjo. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Isyarat mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang rencana digelar pasca libur dan cuti bersama lebaran, masih tertunda.

Pasalnya, dari hasil open recruitment di Kantor BKN Regional XI Manado beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa peserta yang belum mengikuti assessment test.

“Sehingga pelaksanaan mutasi jabatan baik berupa pergeseran maupun promosi jabatan, masih menunggu hasil dari pelaksanaan assessment dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat memimpin apel kerja perdana Pemkab Bolmong, Senin (10/6/2019).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang menuturkan, dari 54 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, 15 diantaranya belum mengikuti assessment.

Menurut Tahlis, assessment atau psikotes merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Hasil assessment sangat menentukan seseorang layak atau tidak memegang satu jabatan. Karena meskipun dari hasil seleksi panitia memberikan nilainya tinggi, mulai dari makalah hingga pemeparan dapat nilai bagus, tapi hasil assessment dinyatakan tidak layak, maka otomatis yang bersangkutan gugur,” tutur Tahlis Gallang.

Rencananya, assessment akan digelar di Mapolda Sulut, di Manado dalam waktu dekat ini. Pemkab Bolmong sudah menyurat ke Polda Sulut.

“Kita minta assessor dari Polri. Nanti kita yang fasilitasi. Rencana kita akan gelar minggu depan. Setelah pelaksanaan assessment hanya menunggu sepekan hasilnya sudah ada. Hasilnya itu murni,” sahutnya.

Di sisi lain, panglima ASN Bolmong ini menyebutkan, dari 15 yang belum assessment, ada beberapa yang sudah pernah ikut. Hanya saja, hasilnya sudah kadaluarsa. Hasil assessment hanya berlaku dua tahun. Lewat dua tahun, maka harus ikut lagi.

“Kepala daerah selaku user pun tidak bisa mengabaikan hasil assessment. Karena dari Komisi ASN akan menolak jika nama yang diusulkan untuk dilantik tidak mengantongi sertifikat assessment. Itu harus dilampirkan,” tandas Tahlis Gallang. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com