Connect with us

ZONA DAERAH

Terpilih aklamasi, Sekkot Lolowang jabat Ketua Korpri Tomohon

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.comSekretaris Daerah Kota (Sekkot) Harold V Lolowang terpilih menjadi Ketua Korpri periode 2019-2024.

Lolowang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) Korpri Kota Tomohon tahun 2019, yang digelar di aula Inspektorat, Selasa (18/6/2019).

Lolowang yang saat itu membacakan sambutan Wali Kota Tomohon yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, Musyawarah Daerah ini merupakan sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Karena dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik atau good governance, kita dituntut untuk menata ulang sistem pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ungkap Eman.

Dia berharap dengan terpilihnya pimpinan Dewan Pengurus Korpri yang baru, kualitas pelayanan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, kata dia, juga dapat meningkatkan hubungan antarlembaga profresi, serta kesejahteraan setiap anggotanya.

“Korpri Kota Tomohon juga harus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Korpri baik nasional maupun regional seperti kegiatan olahraga, kesenian, kegiatan sosial maupun kegiatan lain yang menjadi agenda Korpri pusat, juga untuk kesejahteraan anggota, serta perlindungan hukum bagi tiap-tiap anggota,” pungkasnya.

Diketahui, Lolowang terpilih secara aklamasi setelah adanya pandangan umum yang diampaikan oleh Asisten Perekonomian Setda Kota Tomohon Djoike Karouw.

Pandangan umum tersebut disetujui oleh seluruh pemegang hak suara, yakni para Kepala Dinas, Kepala Badan, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon lainnya.

Turut hadir dalam musda tersebut Ketua Bidang Pengelolaan Administrasi Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara Femmy J. Suluh.

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com