Connect with us

ZONA DAERAH

Pemkot dan pihak terkait rumuskan HET LPG 3 kg

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyelenggaraan kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2019, di rumah dinas Wali Kota Tomohon, Kamis (20/6/2019).

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman membuka secara langsung kegiatan yang salah satu agendanya merumuskan soal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram (kg) tersebut.

Dalam sambutannya, Eman mengatakan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG mengamanatkan pemerintah daerah (Pemda) Provinsi bersama dengan Pemda Kabupaten/Kota menetapkan HET LPG.

“Pemkot Tomohon bersama Biro Perekonomian Provinsi Sulut dan PT Pertamina Manado serta perwakilan dari SPBE diharapkan dapat merumuskan HET LPG 3 Kg Kota Tomohon,” ujar Eman.

Setelah dirumuskan, lanjut Eman, hal tersebut diharapkan selanjutnya dijadikan sebuah kebijakan.

“Pengawasan dapat dilakukan dengan baik secara berjenjang mulai tingkat SPBE, agen, pangkalan hingga ke konsumen pengguna,” pungkas Eman.

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Vonnie Montolalu dalam laporannya menjelaskan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk menyukseskan program pemerintah dalam rangka penghematan energi nasional dan anggaran negara akibat beban subsidi yang terlalu tinggi.

“Juga untuk menyatukan persepsi dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kota Tomohon, serta untuk merumuskan HET LPG 3 Kg di Kota Tomohon,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com