Connect with us

ZONA DAERAH

Dipimpin Wawali SAS, Pemkot Tomohon hadiri Rakernas Apeksi

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Wakil Wali Kota (Wawali) Tomohon Syerly Adelyn Sompotan memimpin jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke XIV di Ballroom Hotel PO, Kota Semarang, Rabu (3/7/2019).

Dalam kesempatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan sambutan mewakili Presiden RI.

Mendagri mengatakan, pemerintah melalui Apeksi harus terus mengawal dan mendukung agar pencapaian sisa anggaran dalam RPJMN 2014-2019 harus terlaksana secara tuntas.

Menurut dia, Apeksi harus berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar di 93 daerah kota otonom dan 5 kota administratif.

“Pemerintah Kota harus menjadi contoh tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pendekatan digital, serta melahirkan administrasi publik yang cepat, efisien, serta mendukung investasi di pelayaan perkotaan,” ujarnya.

Dia menegaskan, Pemerintah Kota melalui Apeksi harus membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota, agar kompleksitas permasalahan perkotaan yang terus berkembang mampu ditangani secara sinergi.

“Semoga rekernas ini bisa menghadirkan gagasan dan terobosan yang akan berkontribusi terhadap implementasi Indonesia maju, berdaulat di masa depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wawali yang akrab disapa SAS itu mengatakan, akan menindaklanjuti hasil rakernas tersebut.

“Yang pasti semua untuk kemajuan Kota Tomohon yang kita cintai,” pungkasnya didampingi sejumlah pejabat Kota Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com