Connect with us

CARI TAHU

Ulasan guncangan gempa bumi di laut Maluku Utara 7 Juli 2019

Warga Maluku Utara dan Sulawesi Utara dikejutkan gempa magnitudo 7,0.

Bagikan !

Published

on

Direpublish dari dokumen BMKG

I. Pendahuluan

Telah terjadi gempabumi tektonik pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 pada pukul 22:08:42 WIB dengan magnitudo 7.0 di wilayah Laut Maluku Utara. Pusat gempabumi (episenter) terletak di laut pada koordinat 0.54°LU dan 126.19°BT yang berlokasi di Laut Maluku Utara dengan kedalaman pusat gempa 36 km (gambar 1). Gempabumi yang terjadi ini bisa diklasifikasikan sebagai gempabumi dangkal yang disebabkan oleh aktivitas penunjaman lempeng (subduksi). Penunjaman antara lempeng mikro Halmahera ke arah barat dan lempeng mikro Sangihe ke arah timur mengakibatkan lempeng laut Maluku terjepit hingga terjadi subduksi ganda (double) ke bawah lempeng Halmahera dan ke bawah lempeng Sangihe.

Peta lokasi gempabumi Laut Maluku Utara 07 Juli 2019 pada pukul 22:08:42 WIB beserta stasiun akselerograf yang merekam kejadian gempabumi tersebut.

II. Tinjauan Kondisi Geologi dan Tektonik Laut Maluku Utara

Maluku terletak pada 2.30° – 9° LS dan 124° – 136° BT. Di sebelah utara berbatasan dengan laut Seram, sebelah selatan dengan laut Arafura, sebelah barat dengan pulau Sulawesi, sebelah timur dengan pulau Papua. Luas wilayah Maluku adalah sekitar  712.479,69 km2, dengan luas daratan 54.185 km2 (7,61%) dan  luas lautannya 658.294,69  km2 (92,39%). Maluku memiliki gunung tertinggi adalah gunung Binaya, 3.055 m di pulau seram, gunung Kapalatmada 2429 m dan 113 sungai, 86 sungai besar serta 11 danau.

Pulau Buru, Pulau Ambon, dan Pulau Seram memiliki karakteristik geomorfologi  yang sama yaitu didominasi oleh pegunungan struktural. Pulau Buru merupakan hasil pengangkatan berbentuk pegunungan dome yang dikelilingi oleh basin. Pulau Seram bagian baratnya merupakan pegunungan struktural yang tinggi (1.000-1.300 mdpal), bentuknya memanjang dan sempit, serta dibatasi oleh escarpment yang tertoreh kuat. Lembah-lembah diantaranya sangat sempit, banyak air terjun, tidak ada endapan alluvial. Bagian timur: pegunungan berbatuan gamping.

Pulau-pulau karst Maluku Selatan terdapat di bagian tenggara tapal kuda Maluku selatan : Kepulauan Aru dan Tanimbar. Umumnya memiliki pesisir bertebing/cliff, hanya sedikit pesisir yang datar. Terdapat karang koral pada perairan di sekeliling pulau tetapi tidak dijumpai di daratan.Hal ini menunjukkan kenaikan pulau akibat penurunan muka air laut selama pleistosen.

Laut Maluku Utara terletak di Kepulauan Maluku, tepatnya Maluku Tengah. Laut Maluku Utara memiliki luas sekitar 470.000 kilometer persegi. Dari Samudera Pasifik, ia terpisahkan oleh pulau dan lautan seperti Pulau Ambon, Maluku dan Buru serta Laut Seram dan Halmahera. Di bagian selatan, terdapat Pulau Wetar, Babar, Alor, Timor dan Tanimbar. Di bagian timur terdapat Pulau Aru dan bagian barat ada Pulau Wakatobi. Ekspedisi Snellius (1929-1930) pimpinan P. M. van Riel yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda ketika itu berhasil memetakan kondisi dasar Laut Maluku Utara. Salah satu temuan yang kemudian terkenal adalah palung laut sedalam 7.440 meter dengan luas 50.000 kilometer persegi. Tim ekspedisi Snellius menamainya Palung Weber. Ditemukan  pula Lubuk Banda Utara (kedalaman 5.800 meter), Lubuk Banda Selatan (5.400 meter), dan beberapa lainnya.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Pages: 1 2 3 4 5 6

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CARI TAHU

Begini ternyata aturan Cuti Melahir untuk CPNS

Merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berhak atas cuti melahirkan. Namun, CPNS bersangkutan harus tetap memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.

Cuti melahirkan bagi CPNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan kewajiban CPNS untuk mengikuti masa percobaan selama satu tahun dan surat keterangan dari dokter/rumah sakit, agar CPNS mendapatkan haknya atas cuti melahirkan namun tetap dapat memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.

Hal itu merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS, yang artinya CPNS berhak atas cuti melahirkan.

Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5; Pasal 36 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang antara lain menyebutkan:

  1. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun;
  2. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan masa prajabatan;
  3. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan;
  4. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
  5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya dapat diikuti satu kali;
  6. CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

CPNS wajib menjalani masa percobaan atau prajabatan selama satu tahun; Prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti satu kali; dan CPNS berhak atas cuti melahirkan, cuti melahirkan diberikan PPK dengan memperhatikan keterangan dari dokter/rumah sakit dan kewajiban calon PNS untuk menjalani masa percobaan.

Pemberian cuti melahirkan bagi CPNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 325 ayat 3; Pasal 326 ayat 1 dan ayat 2; dan Pasal 340:

Lamanya cuti melahirkan adalah tiga bulan;

  1. Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  2. Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  3. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com