Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Sejumlah pihak bahas kebijakan penanganan sampah di laut Manado

Diskusi digelar oleh Pusat Kajian Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Unsrat Manado.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Pusat Kajian Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar diskusi bertajuk ‘Kebijakan Penanganan Sampah Laut atau Marine Debris, yang dilaksanakan di aula Rektorat Unsrat Manado, Rabu (10/7/2019).

Diskusi yang dibuka Plt. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Gatot Soebiantoro yang didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Grevo S. Gerung ini menghadirkan sejumlah narasumber.

Di mana, Direktur Pasca Sarjana Unsrat membawakan materi dengan judul ‘Dampak Sampah Laut versus Nilai Ekonomi’. Kemudian, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Kementrian LHK dengan materi ‘Strategi Penanganan Sampah Sungai dan Pesisir (Implementasi Perpres No.83/2018).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dengan materi ‘Penanganan Sampah di lima sungai yang melalui Kota Manado. Komandan Lantamal VIII Manado dengan materi ‘Dukungan TNI AL terhadap Penanganan Sampah Laut’. Kemudian dari Komunitas Bank Sampah yang membahas soal ‘Peran Bank Sampah di Manado, serta Kepala Balai Taman Nasional Bunaken Dr. Farianna Prabandari yang membawakan materi tentang ‘Implementasi Penanganan Sampah Laut di wilayah Taman Nasional Bunaken.

Para narasumber pun dalam materinya pada diskusi yang dipandu Pembantu Rektor Bidang Perencanaan Penganggaran dan Kerjasama Unsrat ini, mengangkat berbagai permasalahan. Yakni, sampah yang mengancam Taman Nasional Bunaken, 80 persen berasal dari daratan. Selain itu, belum adanya keinginan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, dukungan para pihak dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, lima sungai yang mengalir melintasi Kota Manado menjadi sumber sampah di Laut, penerapan sanksi sesuai amanat aturan perundangan, serta sarana dan prasarana penunjang pengendalian sampah laut.

Permasalahan-permasalah tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada tempat wisata karena sampah kiriman, punahnya biota laut dan gangguan kesehatan pada manusia.

Kepala Balai Taman Nasional Bunaken Dr Farianna Prabandari dalam kesempatan itu pun mengangkat bahasan dari Role Model Taman Nasional Bunaken, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat sekitar Taman Nasional Bunaken dalam penanganan sampah dengan tujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemahaman dan pengendalian permasalahan yang dihadapi.

Serta, kata dia, peningkatan produktivitas secara tradisional untuk mencapai kemandirian finansial dengan tidak merusak lingkungan.

“Kami telah melaksanakan beberapa langkah, seperti kegiatan sosialisasi penyadartahuan, bersih sampah rutin setiap hari dengan kapal pengangkut, perjanjian kerja sama dengan instansi terkait, aksi bersih sampah bersama instansi terkait dan pelatihan pengelolaan sampah,” kata Farianna.

Menurut dia, saat ini terjadi trend penurunan jumlah sampah yang ada di kawasan Taman Nasional Bunaken. Hal itu, lanjut dia, terjadi karena penanganan sampah dilakukan secara menyeluruh dari hulu sungai sampai hilir. Selain itu, kerjasama antarinstansi sudah terjalin dan semakin menguat.

“Adanya titik terang perubahan mindset masyarakat dari destruktif ke arah keterlibatan dalam pengelolaan dan juga kesadaran sendiri untuk menjaga lingkungaan dengan adanya sosialisasi terus menerus dan komitmen dari instansi pemprov dan juga Balai TN Bunaken,” ungkapnya.

Dia menambahkan, harapan yang diinginkan oleh Balai Taman Nasional Bunaken saat ini adalah memperbanyak Bank Sampah di hulu, pengenaan sanksi kepada pembuang sampah di sungai/laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), penataan rumah sepanjang sungai dari membelakangi sungai menjadi menghadap sungai, menambah Tim Patroli Kebersihan, terkhusus sampah laut yang dapat mengantisipasi sampah yang datang dari sungai.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Advertisement
4 Comments

4 Comments

  1. Pingback: URL

  2. Pingback: fun88

  3. Pingback: เซ็กซี่ บาคาร่า

  4. Pingback: forum

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Lingkungan dan Konservasi

Pelaku kasus tambang illegal di TN Bongani Nani Wartabone dilimpahkan ke Kejati Sulut

Ancaman hukuman 15 tahun serta denda Rp 10 miliar.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Penyidik di Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, melimpahkan kasus tambang emas tanpa ijin (PETI) di Kawasan Taman Nasional (TN) Bogani Nani Wartabone ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Dalam pekara ini, tersangka SM (38) yang berperan sebagai pemilik tambang sekaligus pemodal menyuruh pekerja melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin, sementara tersangka HA (37) berperan sebagai operator alat berat yang melakukan kegiatan penambangan dan membawa alat berat masuk ke kawasan hutan.

Barang bukti berupa satu unit eskavator telah diserahkan oleh Penyidik LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi kepada pihak Kejati Sulawesi Utara untuk masuk pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan.

Kepala Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan bahwa kasus ini merupakan hasil kegiatan bersama Tim Gabungan yakni Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado bersama dengan Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

“Saat itu tanggal 21 Pebruari 2020 tim gabungan telah mengamankan satu unit eskavator merek Hyundai serta pelaku di lokasi Patolo, Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, tepatnya di dalam Kawasan TN Bogani Nani Wartabon,” jelas Dodi, Jumat (24/4/2020).

Dodi juga menjelaskan bahwa sebelumnya tersangka HA dan SM sudah ditahan oleh PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu. Sementara barang bukti berupa eskavator saat ini diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

PPNS Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi menjerat HA dan SM dengan pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak 10 miliar rupiah serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Direktur Penegakan Hukum Pidana, Yasid Nurhuda, menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada penyidik melakukan tugas dengan professional, jika mendapatkan lebih dari dua alat bukti yang sah, terhadap semua pelaku yang terlibat untuk dilakukan proses penyidikan.

Penindakan para pelaku penambangan emas tanpa ijin di Kawasan hutan TN Bogani Nani Warta Bone ini merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tujuan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari kegiatan pengunaan kawasan hutan secara tidak sah dan kegiatan ilellal lainnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa ditengah pandemi covid19 ini, GAKKUM LHK tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan kehutanan, terutama di Kawasan konservasi seperti di TN Bogani Nani Wartabone dari kegiatan tambang emas tanpa ijin,

“Ini sudah menjadi prioritas nasional, namun tentunya hal ini dilakukan dengan mengedepankan ketentuan dari Kementerian Kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Easio.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com