Connect with us

Zona Bolmong Raya

Catatan BPK, 403 Miliar aset Bolmong bermasalah

Persoalan ini menjadi salah satu penyebab disclaimer of opinion dari BPK-RI

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Utara atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) masih menjadi trending topic di berbagai kalangan.

Pasalnya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dibawa kepemimpinan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, Pemkab Bolmong terus diganjar opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer of opinion dari BPK-RI. Salah satu indikator penyebab disclaimer adalah pengelolaan aset barang milik daerah yang tidak tertib.

Nilainya pun tidak sedikit. Berdasarkan hasil audit BPK-RI perwakilan Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bolmong, tahun anggaran 2018, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), dari total nilai Rp 1,3 Triliun aset barang milik daerah Kabupaten Bolmong, terdapat asset bermasalah senilai Rp 403 Miliar lebih.

Menurut Kepala Inspektorat Daerah Bolmong, Rio Lombone, berdasarkan LHP BPK, terdapat pencatatan aset yang tidak sesuai dengan  ketentuan. Keberadaannya tidak bisa dijelaskan serta bukti kepemilikan juga tidak dapat ditunjukkan.

“Aset tersebut tersebar di 21 instansi Pemkab Bolmong. Itu terjadi sejak 2002 hingga 2017. Jauh sebelum Yasti-Yanny menjabat (bupati-wabup). Lantaran tidak ada upaya tindak lanjut dari awal, sehingga sampai hari ini terus menjadi temuan BPK,” kata Rio Lombone, Senin (15/7/2019).

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Fanny Irawan Popitod, menyebutkan, upaya penyelesaian masalah aset baru mulai dilakukan di era kepemimpinan Yasti-Yanny.

Pasca dilantik, medio Mei 2017, Bupati Yasti langsung memerintahkan seluruh instansi untuk segera melakukan inventarisasi semua jenis barang milik daerah yang selama ini menjadi temuan BPK.

“Upaya penyelesaian asset justru nanti mulai diseriusi pasca Bupati Yasti dan Wabup Yanny dilantik. Hampir semua upaya kita lakukan. Bahkan nama-nama mantan pejabat yang masih menguasai aset berupa kendaraan bermotor, sudah kita publikasikan melalui media massa,” sebut Fanny.

Progresnya pun, cukup baik. Sebagian besar aset kendaraan bermotor sudah berhasil dikuasai kembali oleh Pemkab Bolmong. Hanya saja, kata dia, yang sedikit terkendala adalah aset tetap yang ada di empat daerah pemekaran.

Pasalnya,  saat Bolmong mulai dimekarkan menjadi empat kabupaten dan satu kota medio 2007 lalu, tidak ada berita acara penyerahan aset yang dilengkapi dengan daftar inventaris barang antara daerah induk dan daerah pemekaran. Proses verifikasi barang inventaris, baru dilakukan sekira 2015 lalu.

“Tapi Pak Sekda sudah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah pemekaran untuk kembali membicarakan persoalan tersebut,” ungkap Fanny, sembari menjelaskan, aset barang milik daerah menjadi indikator terbesar dalam pemberian opini BPK.

“Lima puluh empat persen indikator audit BPK adalah aset. Sehingga sangat mempengaruhi pemberian opini,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Bolmong, Tahlis Gallang membenarkan hal tersebut. Saat ini, kata Tahlis, Pemkab Bolmong sudah ada komunikasi dengan daerah pemekaran melalui Sekda masing-masing terkait penyelesaian masalah aset.

“Rencananya dalam waktu dekat akan digelar pertemuan antar Pemda yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Mudah-mudahan persoalan aset yang terkait dengan daerah pemekaran akan dapat dituntaskan,” kata Tahlis. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Rp 403,7 milyar nilai aset temuan BPK di Pemkab Bolmong - Tak sekadar menyajikan berita

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Aktivitas Belajar-Mengajar SDN 1 Sangkub Dua Dipindahkan

Pemerintahan Yang Dipimpin langsung Oleh Bupati Bolmut Depri Pontoh, Wakil Bupati Amin Lasena Bersama Dengan Unsur Forkopimda Membahas Persoalan SDN 1 Sangkub II Dengan Pihak Ahli Waris.(Foto Istimewa)

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

BOROKO, ZONAUTARA.com – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmut) Depri Pontoh, Rabu (27/11/2019), memimpin pertemuan bersama ahli waris SDN 1 Sangkub Dua Kecamatan Sangkub.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena, Kapolres Bolmut AKBP Eko Kurniawan SIK, Kejari Bolmut Kejari Bolmut Moch Riza Wardhana, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Camat Sangkub.

Sekedar diketahui pada Senin (25/11/2019) bertepatan dengan hari guru Nasional sekolah SDN 1 Sangkub Dua disegel oleh ahli waris. Setelah itu, Selasa besoknya anak-anak dipindahkan belajar sementara di Balai Desa Bolmut.

Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya ingin menggunggah hati ahli waris agar gembok bisa dibuka sebelum ada eksekusi dari pengadilan.

“Akan tetapi sudah tidak bisa,” jata Amin.

Karena sudah tidak bisa, imbuhnya, pemerintah memindahkan kegiatan belajar mengajar di SMP Sangkub.

“Ada sekitar tujuh ruangan yang kosong jadi dipindahkan sementara untuk proses kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Menurut Lasena, pemerintah juga tahun 2020 rencana akan membangun sekolah SDN 1 Sangkub Dua. Jika pembahasan APBD cepat.

“Khusus pembangunan SDN 1 Sangkub Dua proses lelang akan dipercepat pada bulan Desember. Agar pertengahan tahun depan sekolah sudah bisa digunakan. Kemarin juga sudah ada yang hibahkan tanah dari Sangadi,” kata Amin.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com