Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Elly Engelbert Lasut punya salah?

Kenapa kok waktu satu tahun administrasinya tidak selesai? Ada apa dengan pak Gubernur?

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

MELONGUANE, ZONAUTARA.com – Dari kaca mata spiritual, polemik yang berujung belum dilantiknya pasangan Elly Engelbert Lasut- Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2019-2024 punya hubungan dengan masalah dilanggarnya adat di sebuah wilayah yang ada di Tanah Porodisa.

Seorang ahli spiritual Talaud yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengatakan bahwa kini ada beberapa pelaku spiritual yang secara diam-diam tengah membantu agar Elly Engelbert Lasut agar bisa dilantik.

“Saat menjabat Bupati pada periode lalu, dia pernah merusak sebuah tempat yang disakralkan. Saya berharap dia mau insaf dari kesalahannya. Dia harus melakukan ritual agar bisa menebus kesalahannya yang dulu agar memuluskan pelantikannya. Saya siap membantu,” ujar ahli spiritual ini ketika diwawancarai wartawan Zona Utara, Kamis (08/08/2019).

Menurutnya, akibat perbuatan dulu para aramona atau leluhur yang beristirahat di tempat itu marah. Sekalipun dia memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), namun tidak bisa dilantik. Hal itu akan sangat menyakitkan karena banyak energi yang telah keluar untuk kontestasi politik tersebut.

“Para pelaku spiritual seperti kami berbuat sesuatu dengan mempertimbangkan langkah terbaik bagi kepentingan orang banyak. Tidak baik menihilkan hasil Pemilukada yang sudah menggunakan uang negara,” katanya.

Tuntutan pendukung kian merebak

Para pendukung terus menuntut pelantikan. Di antaranya adalah aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Bupati Kepulauan Talaud di Melonguane, Kamis (01/08/2019). Renalto Tumarah, seorang orator kala itu, meminta Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) segera melantik pasangan Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati-Wakil Bupati pilihan rakyat.

“Ada berapa Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pesta demokrasi pada 27 Juni 2018 dengan waktu beberapa bulan adminisrasinya selesai. Kenapa kok waktu satu tahun administrasinya tidak selesai? Ada apa dengan pak Gubernur?” ujar Renalto.

Sweleng Adam, orator lain dalam aksi terebut, mengatakan bahwa masyarakat menilai sikap Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang belum melantik Elly Lasut-Moktar Parapaga menempatkan posisi Kepulauan Talaud sebagai anak tiri dan kelas jauh dari Provinsi Sulut.

“Kabupaten Kepulauan Talaud adalah daerah otonom yang harus dipimpin oleh kepala daerah pilihan rakyat. Bukan daerah kelas jauh yang dipimpin oleh Plh, Pjs, atau Plt pilihan penguasa,” ujar Sweleng.

Aksi serupa pun digelar ratusan masyarakat Talaud bersama Forum Masyarakat Peduli Keadilan dan Forum Peduli Demokrasi Sulut, di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Empat orang perwakilan, yakni Engelbertus Tatibi, Felix Marunsenge, Amal Uada, dan Ricardo Irenius diterima langsung oleh Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik yang didampingi sejumlah direktur.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Plt Dirjen Otda itu, Akmal Malik kembali menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Pelantikan dan Surat Perintah Pelaksanaan sudah keluar dan pasti dilantik. Menurut Engelbertus, Mendagri sudah menandatangani surat kedua yang dikirim untuk Gubernur Sulut agar segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud. Surat itu akan dikirim Jumat (02/08/2019).

“Surat itu sudah disampaikan pihak Dirjen Otda ke Gubernur untuk segera melantik,” ujar Engel meniru Akmal.

Pandangan akademisi

Donald Moninjta, pada seminar Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020 yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat, Selasa (06/08/2019), turut angkat suara. Menurutnya, pelantikan pasangan yang berhasil meraup 22.674 suara atau unggul 39,09 persen dari tiga pasangan calon lain tersebut seharusnya tidak ditunda.

Proses pelaksanaan Pemilu di Kepulauan Talaud telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, cerminan ini menunjukan bahwa masyarakat Talaud menjunjung tinggi proses demokrasi. Mestinya pelantikan kepala daerah terpilih tidak boleh ada penundaan.

“Karena memang tidak ada celah hukum yang dilanggar. Tahapan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pun sudah lewat. Selanjutnya tidak ada ruang untuk menunda dan membatalkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud,” kata Donald.

Posisi Gubernur Sulut secara kelembagaan, lanjutnya, tidak punya legal standing untuk menggugat calon terpilih. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas PP 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah bahwa KPUD melakukan penelitian terhadap pasangan calon, penelitian yang dimaksud, yakni meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi berwenang dan memberikan surat keterangan.

“Selanjutnya hasil penelitian yang sudah dilakukan diumumkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diumumkan kepada masyarakat dan masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan kepada KPUD, masukan masyarakat wajib bagi KPUD untuk menindaklanjutinya,” jelas Donald.

Menurutnya, penundaan pelantikan dengan masih mempersoalkan administrasi calon, adalah bagian dari tidak menghormati keputusan lembaga penyelenggara pemilu, yang di dalamnya ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Karena bila ada keberatan ruang itu sudah disampaikan, mestinya kalau ada masalah pencalonan ke KPU dimintakan klarifikasinya. Namun, tahapan itu sudah lewat.

Pelangaran etika politik jelas nampak dalam penundaan pelantikan. Pasalnya, pasangan terpilih yang diusulkan partai politik telah secara legal dan dipersilakan mengikuti pemilihan kepala daerah dan oleh pemilih telah memilih pasangan calon dan sudah terpilih.

“Jadi, dari partai manapun pasangan calon yang sudah disulkan mestinya dihormati. Secara etika pemerintahan juga terciderai, bila sudah ada SK Pelantikan dari Kemendagri mestinya ditindaklanjuti. Artinya dari sisi hirarki secara kelembagaan posisi Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah adalah baik kalau ditindaklanjuti. Coba kalau kapasitas Gubernur tidak diindahkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Jadi secara keseluruhan memang tidak ada celah atau ruang untuk tertundanya pelantikan,” ujarnya.

Beda antara ditunda dengan dibatalkan

Moktar Arunde Parapaga dalam sebuah kesempatan wawancara pada Sabtu (29/07/2019) terkait pelantikan ini, mengatakan bahwa pelantikan dirinya sebagai Wakil Bupati bersama Bupati Kepulauan Talaud hanya ditunda. Bukan dibatalkan.

“Hal itu dikarenakan terjadi perbedaan pendapat atau ada pendapat-pendapat yang semestinya tidak harus muncul. Mengapa? Karena sekarang ini ada pada tahapan pelantikan. Bukan lagi membahas surat atau administrasi. Pembahasan tingkat administrasi itu pada saat calon itu diverifikasi, mendaftar, berkasnya diperiksa oleh Panwas dan KPU,” ujarnya.

Mestinya jadwal Mendagri secara kolektif yang diterima tanggal 21 Juli. Mengingat tanggal 21 hari Minggu, imbuhnya, maka pihaknya diberitahu oleh Dirjen Otda bahwa molor satu hari dan itu sudah disiapkan skenario bahwa akan ada Pelaksana Harian (Plh) sekian jam.

“Kami melakukan konsultasi, paling banyak itu di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Bapak Dirjen otda Akmal dan seluruh jajaran yang berkompeten di Dirjen otda. Mereka sudah menjelaskan begitu detail bahkan Bapak Dirjen otda sendiri sudah memperlihatkan dokumen pelantikan petikan SK-nya juga sudah ada. Sudah kami baca sekaligus, mengklarifikasi memeriksa nama benar atau salah itu. Sudah ada SK-nya. SK-nya sudah ada,” kata Moktar.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Beri Donasi

Politik dan Pemerintahan

Presiden terapkan sembilan fokus kebijakan bantuan langsung pemerintah pada masyarakat

Pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/03/2020).(Image: BPMI)

ZONAUTARA.com – Penyebaran wabah Corona (Covid-19) telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia dan kurang lebih 186 negara telah terpapar Covid-19.

Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi dampak Covid-19, mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta mempertahankan produktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/03/2020), Presiden Jokowi menyampaikan fokus kebijakan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah langsung ke masyarakat untuk mempertahankan daya beli.

Pertama, Presiden telah perintahkan kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat harus dipangkas.

Kedua, kementerian dan lembaga di pusat, serta juga pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) harus melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik yang terkait dengan isu-isu kesehatan maupun yang terkait dengan isu-isu ekonomi.

“Landasan hukumnya sudah jelas. Hari Jumat yang lalu, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Selain memerintahkan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, Inpres ini juga memerintahkan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” kata Presiden.

Sekali lagi, Presiden menegaskan bahwa hal ini bukan hanya untuk penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat.

Ketiga, Presiden minta kepada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat kita juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah.

“Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi,” ujarnya.

Keempat, Presiden telah perintahkan agar Program Padat Karya Tunai, sekali lagi Program Padat Karya Tunai, harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan Covid-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.

“Program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, harus segera dieksekusi. Dana Desa dan program-program pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) juga harus mengutamakan cara-cara padat karya,” imbuh Presiden.

Ini, sambung Presiden, akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan di pedesaan di seluruh tanah air, dan sekali lagi, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.

Kelima, kepada penerima Kartu Sembako, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp50.000 per keluarga penerima sehingga menjadi Rp200.000 per keluarga penerima, yang akan diberikan selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp4,56 triliun.

Keenam, kepada calon penerima Kartu Prakerja, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya.

“Alokasi anggaran yang disediakan di dalam Kartu Prakerja ini adalah sebesar Rp10 triliun. Sehingga nanti setiap peserta Kartu Prakerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan, selama 3-4 bulan,” tambahnya.

Ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar PPh pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja, dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan.

“Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp8,6 triliun,” jelas Presiden.

Kedelapan, kepada para para pelaku UMKM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank.

“Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden sampaikan kepada tukang ojek, kepada sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu, tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun.

“Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisian mencatat hal ini,” jelasnya.

Kesembilan, kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi, pemerintah juga memberikan 2 stimulus, yaitu pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun.

“Jika bunga di atas 5 persen maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggarannya yang disiapkan Rp1,5 triliun,” terang Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh jajaran Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sampai ke level kelurahan dan desa, untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kita harus kerja keras, kita harus bersatu dan bergotong-royong menghadapi tantangan ini,” tandasnya.

Pada bagian akhir keterangan, Presiden juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut menyosialisasikan, memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman yang terus mengingatkan semuanya untuk berdisiplin.

“Karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran Covid-19. Percayalah kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa pejuang, insyaallah kita bisa, insyaallah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini,” ujar Jokowi.

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com