Connect with us

ZONA DAERAH

Gantikan Lala, Posumah duduki kursi legislatif selama satu bulan

Published

on

Pengambilan janji Anggota DPRD Elieser Posumah. (Foto: Humas DPRD)

TOMOHON, ZONAUTARA.comPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali terjadi di DPRD Kota Tomohon.

PAW tersebut dilakukan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Tomohon.

Kini, giliran Anggota DPRD Michael Pieter Lala yang digantikan posisinya oleh legislator baru Elieser Posumah yang akan menduduki kursi legislatif selama satu bulan.

Pasalnya, Anggota DPRD Kota Tomohon periode 2019-2024 direncanakan akan dilantik pada 16 September 2019.

Pergantian Lala kepada Posumah itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tomohon, Jumat (16/8/2019).

Ketua DPRD Tomohon Miky JL Wenur didampingi Wakil Ketua Carol Senduk dan Youddy Moningka memimpin langsung paripurna dan pengambilan janji dari Posumah.

“Saya mengingatkan, bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara Indonesia,” ujar Wenur.  

Sementara itu, Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman yang turut hadir dalam sambutannya mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini oleh Anggota DPRD adalah peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Hal ini telah menjadi menjadi persyaratan pokok untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam berbagai strata kehidupan,” ungkap Eman.

Sementara, Posumah mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan itu.

“Tentunya saya bersyukur dan akan berupaya untuk melaksanakan tugas dengan baik, walaupun tidak terlalu lama semampu saya,” pungkasnya.

Dia pun berjanji akan mendukung program-program yang ada baik dari DPRD dan juga dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com