Connect with us

ZONA DAERAH

Ajukan Ranperda APBD Perubahan, ini penjelasan Eman

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (19/8/2019).

Pengajuan ranperda dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Miky JL Wenur didampingi Wakil Ketua DPRD Youddy Moningka dan Carol Senduk ini dilakukan langsung Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman.

Dalam penjelasannya, Eman menjelaskan, penyusunan ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2019.

Menurut Eman, Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini juga berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, dalam hal ini mengacu pada perubahan RKPD tahun 2019 dan juga konsisten dari kesepakatan bersama mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD tahun anggaran 2019.

“Perubahan anggaran ini berupa penyesuaian terhadap rencana pendapatan daerah dan rencana penyesuaian alokasi belanja, pada kegiatan-kegiatan tertentu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kebijakan, strategi, prioritas program, serta kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019, tetap ditujukan pada proses penanganan masalah-masalah pembangunan yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah.

APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2019 ini, lanjut Eman, pihaknya mengalokasikan belanja pendidikan tidak kurang dari 20% dari APBD, kesehatan 15%, kemudia alokasi anggaran untuk aparat pengawas internal pemerintah sebesar 1%.

“Sehingga pengalokasian ‘mandatory spending’ tetap dilakukan sesuai ketentuan,” paparnya.

Data menambahkan, mengenai penambahan alokasi anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 didistribusikan ke perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas daerah.

“Kami berharap, DPRD dapat menjadwalkan tahapan pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah ini sesuai dengan tahapan menurut aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Wali Kota (Wawali) Syerly Adelyn Sompotan, seluruh pejabat Pemkot Tomohon hingga para Camat dan Lurah se- Kota Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Beri Donasi

Zona Sulut

Rumah Isolasi Covid-19 Sulut siap tampung 100 penghuni

Hingga Kamis 2 April belum ada ODP yang menjadi penghuni.

Bagikan !

Published

on

Rumah Isolasi Covid-19 di Maumbi, Minahasa Utara. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

MANADO, ZONAUTARA.COM – Sebuah langkah inisiatif diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mencegah penularan virus corona, dengan menyediakan rumah isolasi bagi orang dalam pengawasan (ODP) terkait covid-19.

Rumah isolasi itu memanfaatkan fasilitas yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulut yang ada di Maumbi, Minahasa Utara.

Kasubag Umum BPSDM Sulut, Journal Humene ketika ditemui Zonautara.com di Rumah Isolasi Covid-19 mengatakan bahwa fasilitas yang ada sudah siap digunakan.

“Daya tampung yang ada sekarang bisa menampung 100 penghuni,” ujar Humene, Rabu (1/4/2020).

Menurut Humene, daya tampung itu bisa ditambah jika memang ODP yang dibawa ke fasilitas itu membludak.

Dari peninjauan Zonautara.com ke Rumah Isolaso Covid-19, gedung penginapan yang biasanya digunakan peserta pelatihan di BPSDM Sulut dirubah menjadi rumah isolasi.

Dalam gedung dua lantai itu, terdapat puluhan kamar yang nyaman, dilengkapi dengan pendingin ruangan, perabot, tempat tidur serta sejumlah fasilitas lainnya.

Baca pula: Sudah 3 positif corona di Sulut

Humene menjelaskan bahwa simulasi penanganan ODP yang akan dibawa ke Rumah Isolasi Covid-19 telah dilakukan berulang kali, untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan benar.

Semua ODP yang akan menghuni rumah isolasi tersebut akan melakukan isolasi mandiri dibawah pengawasan petugas.

“Saat ini setiap hari ada petugas jaga yang melakukan shift jaga terdiri dari satu atau dua orang dokter, perawat dan petugas lainnya,” kata Humene.

Meski hingga saat ini rumah isolasi tersebut belum satu pun penghuni ODP, tetapi Humene meyakinkan bahwa pihaknya sudah siap sepenuhnya.

Rekomendasi dokter

Juru Bicara Satgas Covid-19 Steaven Dandel saat ditemui terpisah mengatakan memang hingga saat ini belum ada yang menjadi penghuni rumah isolasi.

Fasilitas kamar isolasi yang ada di Rumah Isolasi Covid-19 Sulut. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

“ODP itu discreening oleh rumah sakit. Jadi orang-orang yang datang dari daerah dengan transmisi lokal, kalau dia bergejala akan berobat ke rumah sakit. Pihak rumah sakit kemudian yang akan menawarkan apakah mereka bersedia diisolasi di rumah isolasi. Tapi mungkin ada juga yang harus diendorse,” jelas Dandel.

Baca pula: Lolowang pastikan pasien positif corona di Tomohon tidak benar

Sesuai dengan buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, ODP adalah mereka yang memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, dan pernah mengunjungi atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan virus tersebut.

Selain itu, bisa juga orang sehat yang pernah kontak erat dengan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com