Connect with us

ZONA TERKINI

AJI himbau penerapan jurnalisme damai dalam peristiwa Papua

AJI juga meminta proses hukum terhadap semua pihak yang bersikap rasis.

Bagikan !

Published

on

Pawai Budaya di Festival Lembah Baliem, Agustus 2019. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

ZONAUTARA.com – Media massa dalam beberapa hari ini memberitakan peristiwa pengepungan organisasi massa, satuan polisi pamong praja Kota Surabaya, polisi dan tentara terhadap asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan No 10, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (16/8/2019) lalu.

Pemicunya adalah kabar tentang adanya pengrusakan tiang bendera, informasi yang dibantah mahasiswa Papua. Selama pengepungan itulah terlontar umpatan bernada rasis, menggunakan nama binatang kepada mahasiswa Papua.

Peristiwa itu disusul sejumlah insiden lain di kota Malang dan Semarang. Puncaknya, Senin (19/8/2019), ratusan orang di Papua dan Papua Barat memblokade sejumlah jalan dengan merobohkan pohon.

Salah satunya terjadi di Jalan Yos Sudarso, Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019. Massa juga membakar Gedung DPRD di Kota Manokwari. Protes serupa juga terjadi di Jayapura. Massa turun ke jalan dan memblokir jalan utama menuju Bandara Sentani.

Dalam memberitakan peristiwa itu, ada media yang menggunakan istilah yang terkesan memberi stigma negatif. Misalnya, menulis judul berita yang antara lain menyebut soal mahasiswa Papua “keras kepala”, “melakukan aksi anarkis”, “membuat rusuh”, dengan tanpa dukungan data dan informasi yang memadai. Ada juga yang informasinya tak berimbang, dengan tak meminta pihak yang dituduh berbuat rusuh tersebut menyampaikan versinya.

Saat memberitakan peristiwa di Papua ini, ada media massa yang tak cukup sensitif atas keadaan, yaitu dengan mengangkat dampaknya terhadap etnis tertentu. Secara tak sengaja, pemilihan sudut pandang seperti ini mengabaikan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan bernuansa konflik karena bisa memicu dampak susulan.

Menyikapi pemberitaan media tentang peristiwa di Surabaya, Malang, Semarang dan Papua tersebut, Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan dan Ketua Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi, Dandy Koswaraputra meminta dan mengimbau para jurnalis agar dalam menjalankan tugas jurnalistik, patuh pada Kode Etik Jurnalistik, serta Kode Perilaku AJI.

AJI Indonesia juga menyatakan sikap, yakni, menghimbau jurnalis dan media menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan peristiwa bernuansa konflik seperti ini.

“Jurnalisme damai tak berpretensi untuk menghilangkan fakta. Tapi yang lebih diutamakan adalah memilih atau menonjolkan fakta yang bisa mendorong turunnya tensi konflik dan ditemukannya penyelesaiannya secara segera,” ucap Manan, Selasa (20/8/2019) dini hari.

“Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik mengingatkan jurnalis dan media untuk tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku dan ras,” ujar Dandy mengingatkan.

Sikap itu ditunjukkan antara lain dengan tidak mudah mempercayai informasi, apalagi sekadar tuduhan, dari ormas, TNI atau Polri. Dalam membuat berita juga hendaknya jangan mengesankan membenarkan tindakan yang rasis itu, baik oleh ormas maupun aparat keamanan.

AJI juga mengimbau jurnalis dan media memberitakan peristiwa di Manokwari dan Jayapura sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik. Sikap itu antara lain dengan melakukan verifikasi sebelum melansir berita, menghindari memuat berita dari sumber yang tidak jelas, dan menuliskannya seakurat mungkin berdasarkan fakta.

“Media hendaknya tidak tergoda untuk memuat berita sensasional, meski itu mengundang jumlah pembaca yang tinggi,” tambah keduanya.

AJI meminta pemerintah melakukan proses hukum terhadap massa, organisasi massa, TNI atau Polri, yang bersikap rasis karena itu merupakan pidana menurut Undang undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Aparat keamanan harus menghormati aspirasi yang disampaikan warga Papua, yang disampaikan secara damai dan memenuhi ketentuan hukum, karena itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi Konstitusi. (*)

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

ZONA TERKINI

Sudah 6 orang tewas di New York, Vape mulai dilarang di Amerika Serikat

Semakin banyak anak muda yang tewas karena penyakit paru-paru terkait vape.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

ZONAUTARA.com – Pemerintahan Donald Trump mulai mewacanakan pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape. Hingga saat ini Amerika Serikat masih meneliti penyebab pasti penyakit paru-paru yang dilaporkan terkait vape.

Di negara bagian Michigan, peredaran vape sudah dilarang awal bulan ini. Sementara di New York segala jenis vape bakal dilarang, menyusul enam orang meninggal akibat penyakit paru-paru terkait vape.

CNN menulis, menurut laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sudah lebih dari 450 kasus penyakit paru terjadi di 33 negara bagian AS terkait penggunaan vape.

Banyaknya masalah paru terkait vape, bahkan telah dikaitkan dengan kematian. New York akhirnya melarang peredaran semua rokok elektrik yang beraroma.

Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan vape berbahaya dan menimbulkan kecanduan, terutama pada generasi muda.

“Ini jelas ditujukan untuk generasi muda dan sangat efektif menargetkan generasi muda,” kata Cuomo dalam konferensi pers di Mahanttan, dikutip dari Reuters, Senin (16/9).

Cuomo mengatakan komisioner kesehatan New York Howard Zucker bakal secara resmi melarang peredaran rokok elektrik selain tembakau dan mentol pada pertemuan darurat Public Health and Health Planning Council, pekan ini.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com